Selain itu, Nyarwi melihat bahwa SBY tidak menjadi batu ganjalan pertemuan antara Megawati dan Prabowo yang belum terjadi saat ini.
Sebab, kekuatan Partai Demokrat di parlemen selama 10 tahun terakhir juga tidak signifikan.
“Artinya, saya kira keberadaan SBY hari ini tidak terlalu signifikan mengganggu relasi Gerindra, Pak Prabowo dengan Bu Mega, karena itu sudah peristiwa masa lalu juga,” tutur dia.
“Demokrat selama dua periode terakhir juga bukan menjadi partai yang besar di parlemen, partai yang bahkan mengalami penyusutan dan masih bertahan, berusaha tumbuh untuk menjadi partai menengah dengan kepemimpinan baru AHY yang berusaha beradaptasi, termasuk (keputusan Demokrat) untuk masuk ke pemerintahan Jokowi,” ucap dia.
Baca juga: Hasto: Terkait Jokowi Ingin Bertemu Megawati, Anak Ranting Katakan biar Ketemu Mereka Dulu
Di sisi lain, istana nampak membuka pintu ketika ditanya awak media kemungkinan Jokowi bertemu dengan Megawati.
Koordinator Staf Khusus (Stafsus) Presiden Ari Dwipayana mengatakan tengah mencari waktu yang tepat untuk pertemuan keduanya.
“Terkait silaturahmi dengan Ibu Megawati sedang dicarikan waktu yang tepat. Lagian ini masih di bulan syawal, bulan syawal adalah bulan yang paling tepat untuk mempererat silaturahmi,” ujar Ari dalam keterangannya, Jumat.
Sementara itu, PDI-P nampak menunjukan resistensi.
Pertama, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto yang mengatakan Jokowi lebih baik bertemu dengan anak ranting partai banteng lebih dulu ketimbang Megawati.
“Karena mereka juga jadi benteng bagi Ibu Megawati Soekarnoputri," sebut Hasto.
Ia juga menyinggung penyalahgunaan kekuasaan dalam Pemilu 2024 yang justru dilakukan oleh Jokowi.
Baca juga: Sekjen PDI-P Sebut Pemilu 2024 Jadi Puncak Penyalahgunaan Kekuasaan Jokowi
Dihubungi terpisah soal kemungkinan silaturahim Jokowi dan Megawati, politikus muda PDI-P Aryo Seno Bagaskoro malah menganalogikan adanya pagar pembatas untuk kader yang tak patuh terhadap prinsip-prinsip kepartaian.
Ia menyampaikan, Megawati selalu mengajarkan pada para kadernya untuk memegang prinsip satu kata satu perbuatan.
“Nah hal-hal semacam ini yang sebenarnya mendefinisikan kader atau bukan. Jika itu dilanggar, itulah yang bisa menciptakan 'pagar pembatas'," kata Seno.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.