Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kubu Ganjar-Mahfud Harap Diberi Kesempatan Korek Keterangan 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres

Kompas.com - 04/04/2024, 04:10 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Hukum Ganjar Pranowo-Mahfud MD berharap diberikan kesempatan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengorek keterangan empat menteri yang akan dipanggil dalam sidang lanjutan sengketa pemilihan presiden (Pilpres) 2024, Jumat (5/4/2024).

Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengatakan bahwa keempat menteri Kaolisi Indonesia Maju (KIM) hanya akan dimintai keterangan langsung oleh para hakim Konstitusi.

Menurutnya, ini merupakan langkah bagus. Namun, ia berharap para hakim Konstitusi membuka kesempatan bagi pemohon untuk mengorek keterangan mereka.

"Yang akan melakukan wawancara itu hanya anggota-anggota majelis hakim, buat saya, tentu akan lebih baik kalau kami diberikan waktu (bertanya)," ujar Todung dalam program Satu Meja di Kompas TV, Rabu (3/4/2024).

Baca juga: Eks Hakim Konstitusi Sebut Pemanggilan 4 Menteri Bukti MK Sangat Serius Tangani Sengketa Pilpres

Adapun empat menteri Presiden Joko Widodo yang dipanggil MK untuk dimintai keterangan ialah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. Keempatnya memastikan akan hadir dalam sidang lanjutan pada Jumat besok.

Terlepas hanya para hakim Konstitusi yang akan meminta keterangan mereka, pihaknya sama sekali tidak mempermasalahan keputusan tersebut.

Sebaliknya, pihaknya menerima sepenuh hati karena pemanggilan keempat menteri KIM merupakan langkah maju bagi MK itu sendiri.

"Tapi kalau itu kebijaksanaan dari majelis hakim, kami menerima dengan sepenuh hati, dan itu buat kami satu langkah maju dari MK untuk mengungkap kecurangan pemilu," tegas dia.

Baca juga: Soal Usulan agar MK Hadirkan Kapolri dan Presiden, Mahfud: Terserah Hakim

Selain itu, Todung mengapresiasi langkah MK yang memanggil empat menteri Presiden Joko Widodo.

Dari sidang yang sudah berjalan, Todung mengatakan, MK terlihat memberikan kesempatan bagi semua pihak untuk menyampaikan keterangan.

"Saya belum pernah merasa optimis seperti sekarang ini. Dalam beberapa hari sidang yang saya hadiri dari pagi sampai malam," ujar Todung.

"Suasana kebatinan dalam ruang sidang itu, terutama dari majelis hakim, itu sangat mengapresiasi. Kenapa? Karena mereka membuka seluas-luasnya kesempatan bagi kami semua, baik itu pemohon 1 maupun kami, termasuk juga Prabowo-Gibran dan KPU," kata Todung lagi.

Diberitakan, MK telah mengirimkan suarat resmi kepada empat menteri KIM untuk memberikan keterangan dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024, Jumat besok.

Pemanggilan ini terjadi setelah kubu Anies-Muhaimin meminta MK memanggil Sri Mulyani, Risma, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, serta Airlangga Hartarto.

Baca juga: Prabowo-Gibran Boyong 14 Saksi dan Ahli di Sidang MK Besok

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Nadiem Tegaskan Kenaikan UKT Hanya Berlaku Bagi Mahasiswa Baru

Nadiem Tegaskan Kenaikan UKT Hanya Berlaku Bagi Mahasiswa Baru

Nasional
Eks Penyidik Sebut Nurul Ghufron Seharusnya Malu dan Mengundurkan Diri

Eks Penyidik Sebut Nurul Ghufron Seharusnya Malu dan Mengundurkan Diri

Nasional
Jokowi dan Iriana Bagikan Makan Siang untuk Anak-anak Pengungsi Korban Banjir Bandang Sumbar

Jokowi dan Iriana Bagikan Makan Siang untuk Anak-anak Pengungsi Korban Banjir Bandang Sumbar

Nasional
Prabowo Beri Atensi Sektor Industri untuk Generasi Z yang Sulit Cari Kerja

Prabowo Beri Atensi Sektor Industri untuk Generasi Z yang Sulit Cari Kerja

Nasional
Komisi X Rapat Bareng Nadiem Makarim, Minta Kenaikan UKT Dibatalkan

Komisi X Rapat Bareng Nadiem Makarim, Minta Kenaikan UKT Dibatalkan

Nasional
Menaker Ida Paparkan 3 Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Program Desmigratif

Menaker Ida Paparkan 3 Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Program Desmigratif

Nasional
ICW Dorong Dewas KPK Jatuhkan Sanksi Berat, Perintahkan Nurul Ghufron Mundur dari Wakil Ketua KPK

ICW Dorong Dewas KPK Jatuhkan Sanksi Berat, Perintahkan Nurul Ghufron Mundur dari Wakil Ketua KPK

Nasional
Prabowo Disebut Punya Tim Khusus untuk Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri

Prabowo Disebut Punya Tim Khusus untuk Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri

Nasional
Reformasi yang Semakin Setengah Hati

Reformasi yang Semakin Setengah Hati

Nasional
Lemhannas Dorong Reaktualisasi Ketahanan Nasional Lewat 'Geo Crybernetic'

Lemhannas Dorong Reaktualisasi Ketahanan Nasional Lewat "Geo Crybernetic"

Nasional
Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Sukseskan WWF 2024, Pertamina Group Paparkan Aksi Dukung Keberlanjutan Air Bersih

Sukseskan WWF 2024, Pertamina Group Paparkan Aksi Dukung Keberlanjutan Air Bersih

Nasional
ICW Dorong Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Kasus Nurul Ghufron, Sebut Putusan Sela PTUN Bermasalah

ICW Dorong Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Kasus Nurul Ghufron, Sebut Putusan Sela PTUN Bermasalah

Nasional
Anies Dinilai Sulit Cari Partai yang Mau Mengusungnya sebagai Cagub DKI Jakarta

Anies Dinilai Sulit Cari Partai yang Mau Mengusungnya sebagai Cagub DKI Jakarta

Nasional
PAN Klaim Dapat Jatah 4 Menteri, Zulkifli hingga Viva Yoga Mauladi

PAN Klaim Dapat Jatah 4 Menteri, Zulkifli hingga Viva Yoga Mauladi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com