Eks Hakim Konstitusi Sebut Pemanggilan 4 Menteri Bukti MK Sangat Serius Tangani Sengketa Pilpres

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Konstitusi periode 2003-2008 Maruarar Siahaan menyebut pemanggilan empat menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) menjadi bukti Mahkamah Konstitusi sangat serius menangani sidang sengketa pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Saya kira keputusan majelis untuk memanggil empat menteri sangat serius sebenarnya, tetapi menurut saya mereka sudah ada indikasi atau bukti permulaan yang akan mereka dukung," ujar Maruarar dalam program Satu Meja di Kompas TV, Rabu (3/4/2024).

Adapun empat menteri Presiden Joko Widodo yang dipanggil MK untuk dimintai keterangan ialah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Baca juga: Soal Usulan agar MK Hadirkan Kapolri dan Presiden, Mahfud: Terserah Hakim

Kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. Keempatnya memastikan akan hadir dalam sidang lanjutan pada Jumat (5/4/2024).

Maruarar menilai, pemanggilan keempat menteri tersebut dipicu oleh permintaan dari kubu pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 1 Anies Baswedan dan pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Terlepas dari itu, menurut Maruarar, MK juga membutuhkan keterangan dari keempat menteri tersebut yang nantinya dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan putusan.

"Saya kira memang indikator yang nampak dari pasangan nomor 1 dan 3 tentu telah memberikan input yang mentrigger mereka (MK), yang membutuhkan suatu data-data yang tidak terpengaruh dari pihak pemohon ini, tetapi boleh memberikan data yang betul, otentik yang bisa dipertimbangkan dalam putusan," ungkap dia.

Baca juga: Prabowo-Gibran Boyong 14 Saksi dan Ahli di Sidang MK Besok

Sementara, Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengapresiasi langkah MK yang memanggil empat menteri Presiden Joko Widodo.

Dari sidang yang sudah berjalan, Todung mengatakan, MK terlihat memberikan kesempatan bagi semua pihak untuk menyampaikan keterangan.

"Saya belum pernah merasa optimis seperti sekarang ini. Dalam beberapa hari sidang yang saya hadiri dari pagi sampai malam," ujar Todung.

"Suasana kebatinan dalam ruang sidang itu, terutama dari majelis hakim, itu sangat mengapresiasi. Kenapa? Karena mereka membuka seluas-luasnya kesempatan bagi kami semua, baik itu pemohon 1 maupun kami, termasuk juga Prabowo-Gibran dan KPU," kata Todung lagi.

Diberitakan, MK telah mengirimkan suarat resmi kepada empat menteri KIM untuk memberikan keterangan dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024, Jumat besok.

Pemanggilan ini terjadi setelah kubu Anies-Muhaimin meminta MK memanggil Sri Mulyani, Risma, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, serta Airlangga Hartarto.

Baca juga: Politisasi Bansos, Ganjar-Mahfud: Mau Tuntas, MK Panggil Presiden

Sementara kubu Ganjar-Mahfud meminta MK memanggil Sri Mulyani, Risma, dan Muhadjir Effendy.

Ketua MK Suhartoyo menegaskan, pemanggilan ini bukan berarti MK mengakomodir permintaan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud selaku pemohon.

Ia berujar, dalam sidang sengketa seperti ini, MK tidak bersifat berpihak dengan mengakomodir keinginan salah satu pihak terlibat sengketa.

"Jadi semata-mata untuk mengakomodir kepentingan para hakim. Jadi dengan bahasa sederhana, permohonan para pemohon sebenarnya kami tolak, tapi kami mengambil sikap tersendiri karena jabatan hakim, pihak-pihak ini dipandang penting untuk didengar di persidangan yang mudah-mudahan bisa didengar di hari Jumat (5/4/2024)," jelas Suhartoyo.

Sementara itu, Jokowi memastikan keempat menterinya akan hadir dalam sidang pada Jumat besok. Ia juga memastikan keempat menterinya akan memberikan penjelasan sesuai tugas masing-masing.

"Ya menerangkan apa yang sudah dilakukan masing-masing menteri. Kalau Bu Menteri Keuangan, ya mengenai anggaran seperti apa. Kalau Bu Mensos, mengenai bantuan sosial dijelaskan seperti apa," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.