Kubu Ganjar-Mahfud Harap Diberi Kesempatan Korek Keterangan 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Hukum Ganjar Pranowo-Mahfud MD berharap diberikan kesempatan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengorek keterangan empat menteri yang akan dipanggil dalam sidang lanjutan sengketa pemilihan presiden (Pilpres) 2024, Jumat (5/4/2024).

Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengatakan bahwa keempat menteri Kaolisi Indonesia Maju (KIM) hanya akan dimintai keterangan langsung oleh para hakim Konstitusi.

Menurutnya, ini merupakan langkah bagus. Namun, ia berharap para hakim Konstitusi membuka kesempatan bagi pemohon untuk mengorek keterangan mereka.

"Yang akan melakukan wawancara itu hanya anggota-anggota majelis hakim, buat saya, tentu akan lebih baik kalau kami diberikan waktu (bertanya)," ujar Todung dalam program Satu Meja di Kompas TV, Rabu (3/4/2024).

Baca juga: Eks Hakim Konstitusi Sebut Pemanggilan 4 Menteri Bukti MK Sangat Serius Tangani Sengketa Pilpres

Adapun empat menteri Presiden Joko Widodo yang dipanggil MK untuk dimintai keterangan ialah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. Keempatnya memastikan akan hadir dalam sidang lanjutan pada Jumat besok.

Terlepas hanya para hakim Konstitusi yang akan meminta keterangan mereka, pihaknya sama sekali tidak mempermasalahan keputusan tersebut.

Sebaliknya, pihaknya menerima sepenuh hati karena pemanggilan keempat menteri KIM merupakan langkah maju bagi MK itu sendiri.

"Tapi kalau itu kebijaksanaan dari majelis hakim, kami menerima dengan sepenuh hati, dan itu buat kami satu langkah maju dari MK untuk mengungkap kecurangan pemilu," tegas dia.

Baca juga: Soal Usulan agar MK Hadirkan Kapolri dan Presiden, Mahfud: Terserah Hakim

Selain itu, Todung mengapresiasi langkah MK yang memanggil empat menteri Presiden Joko Widodo.

Dari sidang yang sudah berjalan, Todung mengatakan, MK terlihat memberikan kesempatan bagi semua pihak untuk menyampaikan keterangan.

"Saya belum pernah merasa optimis seperti sekarang ini. Dalam beberapa hari sidang yang saya hadiri dari pagi sampai malam," ujar Todung.

"Suasana kebatinan dalam ruang sidang itu, terutama dari majelis hakim, itu sangat mengapresiasi. Kenapa? Karena mereka membuka seluas-luasnya kesempatan bagi kami semua, baik itu pemohon 1 maupun kami, termasuk juga Prabowo-Gibran dan KPU," kata Todung lagi.

Diberitakan, MK telah mengirimkan suarat resmi kepada empat menteri KIM untuk memberikan keterangan dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024, Jumat besok.

Pemanggilan ini terjadi setelah kubu Anies-Muhaimin meminta MK memanggil Sri Mulyani, Risma, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, serta Airlangga Hartarto.

Baca juga: Prabowo-Gibran Boyong 14 Saksi dan Ahli di Sidang MK Besok

Sementara kubu Ganjar-Mahfud meminta MK memanggil Sri Mulyani, Risma, dan Muhadjir Effendy.

Ketua MK Suhartoyo menegaskan, pemanggilan ini bukan berarti MK mengakomodir permintaan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud selaku pemohon.

Ia berujar, dalam sidang sengketa seperti ini, MK tidak bersifat berpihak dengan mengakomodir keinginan salah satu pihak terlibat sengketa.

"Jadi semata-mata untuk mengakomodir kepentingan para hakim. Jadi dengan bahasa sederhana, permohonan para pemohon sebenarnya kami tolak, tapi kami mengambil sikap tersendiri karena jabatan hakim, pihak-pihak ini dipandang penting untuk didengar di persidangan yang mudah-mudahan bisa didengar di hari Jumat (5/4/2024)," jelas Suhartoyo.

Sementara itu, Jokowi memastikan keempat menterinya akan hadir dalam sidang pada Jumat besok. Ia juga memastikan keempat menterinya akan memberikan penjelasan sesuai tugas masing-masing.

"Ya menerangkan apa yang sudah dilakukan masing-masing menteri. Kalau Bu Menteri Keuangan, ya mengenai anggaran seperti apa. Kalau Bu Mensos, mengenai bantuan sosial dijelaskan seperti apa," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.