Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Zackir L Makmur
Wartawan

Gemar menulis, beberapa bukunya telah terbit. Suka catur dan humor, tertawanya nyaring

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Kompas.com - 28/03/2024, 14:57 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Politisi yang memanfaatkan bansos sebagai alat politik mengelabui kebutuhan dasar masyarakat untuk kepentingan pribadi mereka, sehingga kabur antara kewajiban moral dan agenda politik.

Lebih jauh lagi, penerimaan bansos politik secara tidak langsung menempatkan masyarakat pada posisi rentan dan tergantung pada politisi yang membagikannya.

Ini dapat mengakibatkan pengorbanan integritas dan kebebasan berpendapat, karena masyarakat mungkin merasa terikat.

Dari itu menolak politisasi bansos menjadi esensial sebagai bentuk penolakan terhadap praktik-praktik yang merusak dalam proses demokrasi.

Masyarakat harus menyadari bahwa menerima bansos politik berarti menjadi bagian dari siklus korupsi politik yang merugikan negara dan masyarakat.

Maka menolak bansos politik adalah langkah awal yang penting untuk membangun masyarakat yang mandiri dan berintegritas secara politik.

Untuk mencegah praktik bansos politik, langkah-langkah konkret perlu diambil. Pertama-tama, masyarakat harus diberikan pemahaman yang kuat tentang hak-hak mereka sebagai warga negara, termasuk hak untuk memilih secara bebas dan tanpa pengaruh eksternal.

Pendidikan politik yang holistik juga perlu diperkuat untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya bansos politik dan implikasinya terhadap demokrasi.

Dengan menolak bansos politik, masyarakat memperkuat peran mereka sebagai agen perubahan yang mendorong terwujudnya tatanan politik yang bersih dan berintegritas.

Masyarakat yang cerdas dan kritis dalam menanggapi praktik politik yang merusak, akan membantu membangun fondasi demokrasi yang kuat dan inklusif, di mana kepentingan rakyat ditempatkan di atas segalanya.

Penyaluran Bansos yang tepat sasaran

Bansos adalah pilar utama dalam upaya pemerintah untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan.

Namun, untuk memastikan efektivitasnya, penting bagi negara untuk mengimplementasikan aturan bansos yang tepat dan terperinci agar bantuan tersebut dapat tepat sasaran.

Aturan bansos yang baik harus mencakup beberapa aspek kunci. Pertama, kriteria penerima bansos harus jelas dan terdefinisi dengan baik.

Hal ini penting untuk memastikan bahwa bansos disalurkan kepada individu atau keluarga yang benar-benar membutuhkan, sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya atau penyalahgunaan dana oleh pihak yang tidak berhak.

Selain itu, transparansi dalam proses seleksi penerima bansos juga sangat penting. Proses seleksi harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak ada ruang bagi praktik-praktik nepotisme atau korupsi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com