Saat Kawalpemilu.org Nyatakan Prabowo-Gibran Menang Pilpres dan Tak Ada Indikasi Kecurangan

Tak ada kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif yang menguntungkan Prabowo-Gibran atau para pesaingnya.

Elina mengatakan, indikasi kecurangan itu tak ditemukan setelah mengumpulkan dan membaca hasil C.Plano yang dilakukan kawalpemilu.

Kecurangan yang dianggap sebagai indikasi, kata Elina, lebih pada kesalahan teknis yang tidak disengaja.

Baca juga: Kawalpemilu.org Sebut Tak Ada Indikasi Kecurangan Pemilu

Misalnya saat menginput hasil C.Plano ke Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang sering terbaca berbeda dari tulisan yang sebenarnya.

"Yang kami temukan dari membaca lebih dari 600 ribuan C.Plano, hasil adalah pertama salah baca dari OCR (optical character recognition), kedua foto diunggah di TPS yang salah, ketiga foto buram sehingga angka atau lokasi TPS-nya tidak terbaca," kata Elina.

Ia mengatakan, kesalahan teknis itu pun tidak bisa dianggap kecurangan karena tidak terjadi secara sistematis.

Elina juga menyebut, kesalahan yang terjadi tak mempengaruhi hasil penghitungan suara secara keseluruhan.

"(Kesalahan) yang sporadis atau acak dan tidak menguntungkan satu pihak saja. Dan bila dihitung, selisihnya tidak mengubah hasil juga," tandasnya.

Ditentang pihak Ganjar-Mahfud

Pernyataan kawalpemilu ini mengundang reaksi dari Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud.

Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Aryo Seno Bagaskoro mengatakan, kecurangan tak bisa dilihat dari satu sisi saja.

Untuk melihat ada atau tidaknya dugaan kecurangan pemilu, harus disorot dari seluruh tahapan yang dilaksanakan.

"Hasil itu kan adalah akumulasi proses. Saat kemudian akumulasi prosesnya penuh dengan kecurangan, penuh dengan kongkalikong, penuh dengan pelanggaran etik, nah itu jadi persoalan serius," kata Seno.

Baca juga: Saksi Anies dan Ganjar di Banten Tolak Tandatangani Hasil Pleno Pilpres 2024

Menurut Seno, dugaan kecurangan pemilu sudah dilihat TPN sejak sebelum proses pemungutan suara itu dilakukan.

Ia mencontohkan pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK) dan KPU untuk meloloskan Gibran yang belum cukup umur sebagai cawapres.