Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ikrar Nusa Bhakti: Jokowi yang Memang Ingin Tetap Dekat dengan Prabowo

Kompas.com - 16/05/2024, 17:46 WIB
Novianti Setuningsih

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti berpendapat bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berusaha tetap ingin dekat dengan Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. Sehingga, muncul berbagai wacana termasuk menjadi penasihat untuk pemerintahan mendatang.

“Menurut saya, Pak Jokowi yang memang ingin tetap dekat dengan Pak Prabowo ya, kenapa demikian? Karena tampaknya beliau ingin agar apa yang dulu menjadi program-program beliau akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo gitu kan,” kata Ikrar dalam program Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Rabu (16/5/2024).

"Upaya-upaya untuk kemudian dia bisa menduduki jabatan dan berpengaruh terhadap kabinet itu juga sudah berkali-kali dilakukan," ujarnya melanjutkan.

Ikrar mengungkapkan, upaya Jokowi tetap dekat dengan Prabowo itu terlihat saat muncul wacana menjadi koordinator partai politik (parpol) pendukung Prabowo-Gibran.

Namun, dia mengatakan, upaya tersebut ternyata tidak berjalan mulus. Oleh karenanya, muncul wacana bergabung dengan Partai Golkar.

Baca juga: Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

“Misalnya, PSI (Partai Solidaritas Indonesia) kan akhirnya juga enggak masuk parlemen jadi dia enggak punya partai. Kemudian, dia upaya untuk ambil alih misalnya posisi ketua umum Partai Golkar tapi kita tahu Golkar kayaknya ya tidak berkehendak untuk melakukan muktamar partai sebelum bulan Desember (2024),” kata Ikrar.

Kemudian, Ikrar menyebut, muncul lagi ide membuat presidential club. Forum yang disebut akan terdiri dari mantan Presiden RI.

“Misalnya, pendekatan apakah dia bisa menjadi bagian dari presidential club ya, yang kemudian dia mengusulkan kalau perlu rapatnya dua hari. Kalau dia rapatnya dua hari itu berarti jauh lebih banyak dibanding ratas atau rapat kabinet,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ikrar mengkritisi bahwa berbagai wacana tersebut berkembang karena terlalu lamanya rentang waktu pergantian pemerintahan. Sebab, Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, baru akan dilantik pada 20 Oktober 2024.

“Karena jeda waktu yang terlalu panjang menyulitkan pemerintahan yang baru, pemerintah yang terpilih dari pemilu itu untuk bisa cepat ambil alih pemerintahan. Di negara mana pun ya, pergantian pemerintahannya enggak sampai berbulan-bulan,” katanya.

Baca juga: TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Sebagaimana diketahui, memang muncul wacana menempatkan Jokowi sebagai penasihat di pemerintahan Prabowo-GIbran. Mulai dari menjadi bagian dari Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) sampai pembentukan presidential club.

Jokowi bahkan sempat menanggapi positif rencana pembentukan presidential club oleh Presiden RI terpilih Prabowo. Dia juga menyarankan pertemuan dalam forum tersebut digelar rutin setiap dua hari sekali.

"Ya dua hari sekali ya enggak apa-apa," kata Jokowi usai meninjau pameran kendaraan listrik Periklindo Electric Vehicle Show di JI-Expo Kemayoran, Jakarta pada 3 Mei 2024.

Terbaru Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo menyebut bahwa Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dapat dihidupkan kembali untuk mengakomodasi ide presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk Presidential Club.

Baca juga: Menelusuri Gagasan Jokowi Bakal Dijadikan Penasihat Prabowo

Nantinya, kata Bamsoet, DPA dapat diisi oleh para mantan presiden dan wakil presiden sebagaimana keinginan Prabowo mewadahi para mantan presiden ke dalam satu forum.

Halaman:


Terkini Lainnya

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Nasional
SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

Nasional
Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Nasional
Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Nasional
Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Nasional
Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik 'Cicak Vs Buaya Jilid 2'

Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik "Cicak Vs Buaya Jilid 2"

Nasional
JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

Nasional
Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com