BKKBN Soroti Keberhasilan Kabupaten Kampar Turunkan Stunting Hampir 20 Persen dalam 4 Tahun

"Tentu berkat dukungan yang digerakkan Pak Bupati dan Pak Sekretaris Daerah (Sekda). Saya melihat Pak Sekda sejak beberapa tahun lalu sudah menggerakkan, termasuk juga mitra-mitra. Saya terima kasih sekali kepada para mitra," terangnya.

Lebih lanjut, dia juga sempat berdiskusi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Riau yang menemukan bahwa kasus tuberkulosis (TBC) di Kampar masih cukup banyak dan bisa menjadi underlying problem stunting. 

“Dengan audit ini ada beberapa pakar yang dihadirkan. Akhirnya, ini akan bisa menentukan penyebab-penyebab stunting di provinsi maupun kabupaten/kota,” tambahnya.

Usai menyapa, Dokter Hasto meninjau pelayanan program Keluarga Berencana (KB) di mobil unit pelayanan KB dan kegiatan Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) yang juga dilaksanakan pada gebyar AKS tersebut.

Perlu intervensi

Pada kesempatan itu, Asisten III Sekretariat Daerah (Setda) Riau Elli Wardani mengatakan, hasil AKS di 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau pada 2023 masih menemukan kasus stunting yang perlu diintervensi.

Baca juga: Puncak Bonus Demografi Terlewati, Kepala BKKBN: Jangan Sampai Middle Income Trap Jadi Kenyataan

Secara umum, hasil AKS tahun 2023 masih ditemukan. Ibu hamil yang terpapar asap rokok, ibu hamil dengan masalah psikologis emosional, bayi yang tidak mendapatkan air susu ibu (ASI) eksklusif, dan balita dengan infeksi berulang, 

“Ada juga ibu nifas yang belum mendapatkan pelayanan KB dan tidak memberikan Inisiasi Menyusui Dini,” katanya mewakili Penjabat (Pj) Gubernur Riau.

Elli mengatakan, Gebyar AKS kali ini juga menjadi upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan AKS di Provinsi Riau pada 2024 dengan lima pendekatan. Pertama, memastikan penentuan keluarga dan individu target sasaran audit dilaksanakan dengan baik dan benar.

Kedua, memastikan setiap keluarga dan individu target sasaran audit masuk dalam daftar target sasaran intervensi pascaaudit.

Ketiga, memastikan setiap keluarga dan individu target sasaran memperoleh pelayanan program intervensi pascaaudit.

Baca juga: Angka Stunting DIY Terendah Ke-5 di Indonesia, Kepala BKKBN: Ke Depan Perhatikan Kesehatan Jiwa Masyarakat

Keempat, memastikan setiap keluarga dan individu target sasaran memanfaatkan program intervensi yang dibutuhkan sesuai dengan kriteria program.

Kelima, memastikan semua pelaksanaan program intervensi tercatat dan terlaporkan sesuai kebutuhan moda pelaporan dan tepat waktu.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Bupati Kampar Hambali mengimbau seluruh instansi terkait di Kabupaten Kampar agar segera melakukan segala upaya percepatan penurunan stunting sesuai dengan tugas masing-masing.

Dia berharap, upaya yang telah dilakukan tim percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kampar dapat menjadikan kabupaten ini zero stunting pada 2024.

Hambali menambahkan, percepatan penurunan stunting atau AKS merupakan salah satu dari lima kegiatan strategi nasional percepatan penurunan stunting.

Baca juga: Pertahankan WTP 6 Kali Berturut-turut, Kepala BKKBN Minta Jajarannya Kerja Sesuai Protap