Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Puncak Bonus Demografi Terlewati, Kepala BKKBN: Jangan Sampai "Middle Income Trap" Jadi Kenyataan

Kompas.com - 21/02/2024, 21:13 WIB
Inang Sh ,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr Hasto Wardoyo berharap agar Indonesia tidak terjebak dalam middle income trap.

“Jangan sampai middle income trap jadi kenyataan. Kalau pendapatan per kapita tidak naik, pada 2040 jadi apa kita. Harus ada perubahan yang signifikan dan settle for excellence,” katanya.

Pasalnya, index dependency ratio Indonesia pada 2020 sebesar 44,33 persen. Ini berarti, periode puncak bonus demografi bukan terjadi pada 2030, tetapi pada 2020.

“Angka index dependency ratio setelah itu naik terus. Dihitung dengan cara apa pun hasilnya sama. Jadi, periode puncak bonus demografi Indonesia terjadi pada 2020,” kata dr Hasto.

Hal tersebut dikatakan dr Hasto dalam Rapat Koordinasi Teknis Bidang Pengendalian Penduduk Tahun 2024 bertema “Pembangunan Berwawasan Kependudukan Mewujudkan Keluarga Berkualitas Menuju Indonesia Emas 2045” di Hotel Santika, Belitung, Bangka Belitung, Selasa (20/2/2024). 

Baca juga: Wujudkan Generasi Emas, BKKBN Sulsel Kembangkan Program SMART Lansia

Untuk menyikapi hal tersebut, dr Hasto mengimbau data kependudukan harus dihidupkan. 

“Data dihidupkan sehingga kita cemas dan bergerak, seperti pesan Pak Presiden, hidupkan data. Gubernur dan bupati takut lihat data atau gembira lihat data, ini artinya datanya hidup,” katanya dalam siaran persnya, Rabu (21/2/2024).

Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang bertajuk “Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 Hasil Sensus Penduduk 2020” menunjukkan penambahan penduduk Indonesia.

Penambahan penduduk diproyeksikan bakal menyentuh hampir 10 juta orang pada 2025, dengan jumlah penambahan keseluruhan sebanyak 196,13 juta orang. Sementara itu, rasio ketergantungan diproyeksikan menurun tipis, yakni 44,02 persen. 

Penambahan jumlah penduduk usia produktif diproyeksikan berkisar 2-4 juta penduduk setiap lima tahun sekali. Namun, pada 2045 dan 2050, proyeksi penambahan jumlah penduduk tidak meningkat signifikan, yaitu dari 213,18 juta orang pada 2045 menjadi 213,41 juta orang pada 2050. 

Baca juga: BKKBN: Waspada jika Perempuan Usia 16 Tahun Belum Menstruasi

Begitu juga dengan proyeksi rasio ketergantungan yang menunjukkan kenaikan, yakni sekitar 1-2 persen tiap lima tahun sekali. Proyeksi rasio ketergantungan akan naik 54,13 persen pada 2020.

Indonesia diyakini akan menjadi salah satu negara dengan angkatan kerja terbanyak di Asia. Pada saat yang sama, tingkat ketergantungan mengalami kenaikan karena jumlah penduduk usia tua pun meningkat.

Kampung KB

Lebih lanjut, dr Hasto menyinggung keberadaan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) yang dipunyai BKKBN di setiap desa.

Ia menyatakan, semua kampung diarahkan menjadi Kampung KB sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung KB.  

“Saya titip Kampung Keluarga Berkualitas menjadi pusat kegiatan. Tidak hanya Rumah Dataku, tetapi (juga) untuk data lain,” ungkapnya. 

Baca juga: Posyandu Remaja Dinilai Penting, Kepala BKKBN Ingatkan Bahaya Nikah Muda hingga Seks Terlalu Dini

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com