Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

4 Hakim Konstitusi Nyatakan "Dissenting Opinion" soal Putusan Uji Formil UU Kesehatan

Kompas.com - 01/03/2024, 07:37 WIB
Fika Nurul Ulya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Empat Hakim Konstitusi menyampaikan pendapat berbeda (dissenting opinion) terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai uji formil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Adapun MK menolak seluruhnya uji formil UU yang diajukan oleh 5 organisasi profesi tersebut.

Keempat Hakim Konstitusi itu yakni Ketua MK Suhartoyo, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Ridwan Mansyur.

"Terhadap putusan Mahkamah a quo terdapat pendapat berbeda atau dissenting opinion dari 4 orang hakim konstitusi, Suhartoyo, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur," kata Ketua MK saat membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (29/2/2024).

Baca juga: Petani dan Pekerja Tembakau Tolak Draft RPP Pelaksanaan UU Kesehatan

Dalam pendapatnya, keempat hakim konstitusi menyebut bahwa seharusnya permohonan IDI dan 4 organisasi profesi dikabulkan.

Pihak-pihak yang menyampaikan pendapat berbeda itu juga menyebut bahwa UU Kesehatan cacat formil.

"Dissenting opinion dimaksud dianggap dibacakan, namun pada intinya keempat hakim konstitusi dimaksud mempunyai pendapat bahwa seharusnya permohonan pemohon ini dikabulkan dan berpendapat pula bahwa terhadap UU 17/2023 haruslah dinyatakan cacat formil," ucap Suhartoyo.

Adapun MK memilih beberapa pertimbangan untuk menolak seluruhnya permohonan pemohon.

Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menyampaikan, Mahkamah telah memeriksa keterangan ahli dan saksi.

Menurut MK, pembentuk UU telah melakukan upaya menjaring keterlibatan masyarakat.

Baca juga: Pemerintah Diminta Perketat Aturan Rokok dalam PP Turunan UU Kesehatan

Bahkan, secara aktif mengundang melalui berbagai forum sampai membuat sebuah laman (website) yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat.

Mahkamah menemukan beberapa hal terkait hal itu. Pertama, lima organisasi profesi telah diundang untuk konsultasi publik ataupun public hearing.

Lalu, pembentuk UU telah melakukan kegiatan public hearing, focus group discussion, dan sosialisasi.

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan pun telah memberikan akses yang terbuka kepada masyarakat terhadap RUU, naskah akademik, serta memberikan saluran untuk menyampaikan pendapat masyarakat melalui laman resmi Kemenkes partispasisehat.kemkes.go.id/.

"Dengan demikian, dalil permohonan para pemohon perihal UU 17/2023 cacat formil karena dalam landasan yuridis tidak mempertimbangkan putusan-putusan Mahkamah dalam Naskah Akademis dan Naskah RUU Kesehatan, sehingga tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang adalah tidak beralasan menurut hukum," ucap Guntur.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jasa Raharja Beri Santunan Rp 50 Juta untuk Ahli Waris Korban Kecelakaan Km 58 Tol Cikampek

Jasa Raharja Beri Santunan Rp 50 Juta untuk Ahli Waris Korban Kecelakaan Km 58 Tol Cikampek

Nasional
Polri Rilis Identitas 12 Korban Kecelakaan di Tol Cikampek, Berikut Datanya...

Polri Rilis Identitas 12 Korban Kecelakaan di Tol Cikampek, Berikut Datanya...

Nasional
Puji Rencana Golkar, Projo Dukung Ridwan Kamil di Pilkada DKI?

Puji Rencana Golkar, Projo Dukung Ridwan Kamil di Pilkada DKI?

Nasional
Surya Paloh Gelar 'Open House', Terbuka untuk Siapa Saja

Surya Paloh Gelar "Open House", Terbuka untuk Siapa Saja

Nasional
Siap Serahkan Kesimpulan di MK, Kubu Ganjar-Mahfud: Isinya Tak Lepas dari Fakta Persidangan

Siap Serahkan Kesimpulan di MK, Kubu Ganjar-Mahfud: Isinya Tak Lepas dari Fakta Persidangan

Nasional
Fahira Idris Dukung Sikap Tegas Kemenlu Bantah Hubungan Diplomatik Indonesia-Israel

Fahira Idris Dukung Sikap Tegas Kemenlu Bantah Hubungan Diplomatik Indonesia-Israel

Nasional
Purnawirawan TNI Asep Adang Mengaku Tak Kenal Pengendara yang Pakai Pelat Mobil Dinasnya

Purnawirawan TNI Asep Adang Mengaku Tak Kenal Pengendara yang Pakai Pelat Mobil Dinasnya

Nasional
Purnawirawan TNI Ini Bingung Pelat Dinasnya Dipakai Pria yang Mengaku Adik Jenderal

Purnawirawan TNI Ini Bingung Pelat Dinasnya Dipakai Pria yang Mengaku Adik Jenderal

Nasional
Yusril: Kubu Anies dan Ganjar Gagal Buktikan Kecurangan Pemilu di Sidang MK

Yusril: Kubu Anies dan Ganjar Gagal Buktikan Kecurangan Pemilu di Sidang MK

Nasional
Yusril Serahkan Kesimpulan Sidang Sengketa Pilpres 2024 Besok, Minta MK Tolak Permohonan Anies dan Ganjar

Yusril Serahkan Kesimpulan Sidang Sengketa Pilpres 2024 Besok, Minta MK Tolak Permohonan Anies dan Ganjar

Nasional
KKB Mengaku Bertanggung Jawab atas Kematian Danramil 04 Aradide

KKB Mengaku Bertanggung Jawab atas Kematian Danramil 04 Aradide

Nasional
Momen Kakorlantas Tegur Pemudik yang Istirahat di Bahu Jalan Tol Jakarta Cikampek

Momen Kakorlantas Tegur Pemudik yang Istirahat di Bahu Jalan Tol Jakarta Cikampek

Nasional
Pilkada dan Kultus Popularitas

Pilkada dan Kultus Popularitas

Nasional
Menko PMK Harap Pemudik Tunda Kepulangan, Manfaatkan Diskon Tarif Tol 17-19 April

Menko PMK Harap Pemudik Tunda Kepulangan, Manfaatkan Diskon Tarif Tol 17-19 April

Nasional
Korlantas Catat Ada Sekitar 539.671 yang Belum Balik ke Jakarta

Korlantas Catat Ada Sekitar 539.671 yang Belum Balik ke Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com