Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Kepala BKKBN: Pendidikan Seks Usia Dini Dapat Cegah Kanker Mulut Rahim hingga Payudara

Kompas.com - 22/02/2024, 14:34 WIB
Inang Sh ,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr Hasto Wardoyo mengatakan, pendidikan seks yang diberikan pada usia dini dapat mencegah munculnya kanker mulut rahim, kanker payudara, dan sebagainya. 

"Ini karena bisa dicegah diawal ketika kita mengetahui bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi," ungkap dr Hasto melalui keterangan persnya, Kamis (22/2/2024).

Hal tersebut dikatakan dr Hasto di Pertemuan Nasional Tim Kerja Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) dalam Rangka Penyelarasan Program dan Kegiatan KBKR, Rabu (21/02/2024).

Menurutnya, pembicaraan terkait pendidikan seks pada usia dini kerap dinilai tabu oleh orangtua kepada anak sebelum mereka dewasa. 

“Padahal, pengenalan seksualitas pada anak diawali dengan mengenalkan organ reproduksi, bukan sekadar hubungan antara pria dan wanita,” ujarnya. 

Baca juga: BKKBN: Waspada jika Perempuan Usia 16 Tahun Belum Menstruasi

Selain itu, kata dr Hasto, masyarakat sering keliru dengan pengertian bahwa pendidikan reproduksi dan seksualitas bagi calon pengantin hanya tentang cara berhubungan seksual. 

"Penting dipahami bersama bahwa pendidikan seksualitas bukan cara berhubungan seks semata, melainkan dalam arti positif, yaitu membekali pengetahuan akan kesehatan reproduksi untuk mencegah agar masalah seksualitas tidak terjadi," jelasnya.

Adapun pertemuan nasional bertema "Wujudkan Akselerasi Pencapaian Indikator Program Bangga Kencana Dalam Rangka Memenuhi Target RPJMN 2020-2024" tersebut diselenggarakan pada Selasa (20/2/2024) hingga Jumat (23/2/2024).

Kinerja BKKBN pada 2023

Lebih lanjut, dr Hasto menyampaikan, kinerja BKKBN selama 2023 terbilang cukup baik. Hal ini terlihat dari Indikator Kinerja Utama (IKU) BKKBN yang meningkat dibandingkan pada 2022.

Capaian itu, di antaranya penurunan unmet need Keluarga Berencana (KB) dari 14,7 persen pada 2022 menjadi 11,5 persen pada 2023, peningkatan angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR) dari 59,4 persen menjadi 60,4 persen. 

Baca juga: Puncak Bonus Demografi Terlewati, Kepala BKKBN: Jangan Sampai Middle Income Trap Jadi Kenyataan

Kemudian, peningkatan Persentase Peserta Aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (PA MKJP) dari 22,2 persen menjadi 23,6 persen, penurunan angka putus pakai pemakain kontrasepsi dari 21,6 persen menjadi 20,3 persen. serta penurunan Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun dari 22,8 kelahiran menjadi 19,7 kelahiran.

"Profil 2022 ini, kami diselamatkan adanya momentum-momentum, seperti pelayanan KB sejuta akseptor, World Contraception Day (WCD), dan pelayanan KB dalam rangka Hari Ibu," katanya.

Mencermati capaian program, dr Hasto mengatakan, kegiatan pelayanan KB  dengan memanfaatkan momentum dapat meningkatkan kepesertaan KB MKJP sekitar 10,05 persen. 

"Jadi, ayolah KB momentumnya lebih kepada MKJP, ya," kata dr Hasto.

Dia menegaskan, KB sangat penting karena bukan semata-mata alat kontrasepsi, tetapi juga memiliki banyak program, seperti persiapan nikah, saat hamil, mengatur jarak kehamilan, hingga membangun keluarga. 

Baca juga: Kepala BKKBN Ingatkan Bahaya Rokok dan Paparan Asapnya bagi Perokok, Ibu Hamil dan Bayi

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com