Kepala BKKBN: Pendidikan Seks Usia Dini Dapat Cegah Kanker Mulut Rahim hingga Payudara

KOMPAS.com - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr Hasto Wardoyo mengatakan, pendidikan seks yang diberikan pada usia dini dapat mencegah munculnya kanker mulut rahim, kanker payudara, dan sebagainya. 

"Ini karena bisa dicegah diawal ketika kita mengetahui bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi," ungkap dr Hasto melalui keterangan persnya, Kamis (22/2/2024).

Hal tersebut dikatakan dr Hasto di Pertemuan Nasional Tim Kerja Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) dalam Rangka Penyelarasan Program dan Kegiatan KBKR, Rabu (21/02/2024).

Menurutnya, pembicaraan terkait pendidikan seks pada usia dini kerap dinilai tabu oleh orangtua kepada anak sebelum mereka dewasa. 

“Padahal, pengenalan seksualitas pada anak diawali dengan mengenalkan organ reproduksi, bukan sekadar hubungan antara pria dan wanita,” ujarnya. 

Selain itu, kata dr Hasto, masyarakat sering keliru dengan pengertian bahwa pendidikan reproduksi dan seksualitas bagi calon pengantin hanya tentang cara berhubungan seksual. 

"Penting dipahami bersama bahwa pendidikan seksualitas bukan cara berhubungan seks semata, melainkan dalam arti positif, yaitu membekali pengetahuan akan kesehatan reproduksi untuk mencegah agar masalah seksualitas tidak terjadi," jelasnya.

Adapun pertemuan nasional bertema "Wujudkan Akselerasi Pencapaian Indikator Program Bangga Kencana Dalam Rangka Memenuhi Target RPJMN 2020-2024" tersebut diselenggarakan pada Selasa (20/2/2024) hingga Jumat (23/2/2024).

Kinerja BKKBN pada 2023

Lebih lanjut, dr Hasto menyampaikan, kinerja BKKBN selama 2023 terbilang cukup baik. Hal ini terlihat dari Indikator Kinerja Utama (IKU) BKKBN yang meningkat dibandingkan pada 2022.

Capaian itu, di antaranya penurunan unmet need Keluarga Berencana (KB) dari 14,7 persen pada 2022 menjadi 11,5 persen pada 2023, peningkatan angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR) dari 59,4 persen menjadi 60,4 persen. 

Kemudian, peningkatan Persentase Peserta Aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (PA MKJP) dari 22,2 persen menjadi 23,6 persen, penurunan angka putus pakai pemakain kontrasepsi dari 21,6 persen menjadi 20,3 persen. serta penurunan Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun dari 22,8 kelahiran menjadi 19,7 kelahiran.

"Profil 2022 ini, kami diselamatkan adanya momentum-momentum, seperti pelayanan KB sejuta akseptor, World Contraception Day (WCD), dan pelayanan KB dalam rangka Hari Ibu," katanya.

Mencermati capaian program, dr Hasto mengatakan, kegiatan pelayanan KB  dengan memanfaatkan momentum dapat meningkatkan kepesertaan KB MKJP sekitar 10,05 persen. 

"Jadi, ayolah KB momentumnya lebih kepada MKJP, ya," kata dr Hasto.

Dia menegaskan, KB sangat penting karena bukan semata-mata alat kontrasepsi, tetapi juga memiliki banyak program, seperti persiapan nikah, saat hamil, mengatur jarak kehamilan, hingga membangun keluarga. 

"Selain itu, KB juga mampu mencegah stunting," jelasnya.

Terkait KB MKJP, dr Hasto menyebutkan, metode KB ini lebih baik karena kegagalannya lebih rendah. Sementara itu, metode alami dan metode jangka pendek tingkat kegagalannya tinggi. 

"Contohnya, kondom yang gampang bocor atau pil KB yang kebanyakan gagalnya, karena lupa minum, dan bisa hamil. Apalagi, tanpa kontrasepsi yang kemungkinan hamilnya paling tinggi," sebutnya.

Pelayanan KB

Pada kesempatan itu, Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang KBKR BKKBN Sukaryo Teguh Santoso meninjau pelayanan KB di Klinik Bidan Delima, Ni Nengah Sukartini, di Denpasar, Bali. 

Dari peninjauan pelayanan KB yang berlangsung, dia mengingatkan bahwa tugas dan fungsi KBKR di tingkat pusat tidak hanya merumuskan kebijakan. 

Lebih dari itu, KBKR juga melaksanakan kebijakan bersama-sama dengan provinsi dan kabupaten/kota.

Oleh karenanya, kebijakan yang dituangkan dalam bentuk Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria (NSPK) harus mampu menjadi solusi bagi para pengelola program di daerah.

Pria yang akrab disapa Teguh itu juga mengingatkan, pembinaan, bimbingan teknis, dan fasilitasi harus terus dilakukan pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka meningkatkan kinerja utama bidang KBKR. Beberapa hal yang perlu ditingkatkan adalah mCPR, unmet need, dan PA MKJP. 

Teguh menambahkan, meskipun ASFR 15-19 tahun tercapai pada 2023, masih banyak pasangan usia subur (PUS) yang perlu mendapatkan pendampingan pengaturan jarak kehamilan.

Pendampingan terkait jumlah anak yang ideal dan sosialisasi Terlalu Muda, Terlalu Tua, Terlalu Dekat Jarak Kelahiran, dan Terlalu Banyak Anak (4 Terlalu) juga perlu dilakukan terus menerus. 

Hal itu dilakukan agar penurunan angka kematian ibu dan pencegahan terhadap kejadian stunting pada anak dapat sesuai dengan harapan pada 2024.

Teguh juga menyoroti keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang sebaiknya diantisipasi dengan strategi cerdas agar dapat mengoptimalkan seluruh kegiatan yang telah direncanakan pada 2024.

Dia berpesan agar mitra kerja dan stakeholder terkait dipetakan dengan baik. Hal ini untuk mendorong pihak swasta dan mitra kerja lainnya berpartisipasi dalam pelaksanaan program-program KBKR dari berbagai aspek.

Pada kesempatan itu, Teguh didampingi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali Sarles Brabar, Direktur Bina Pelayanan KB Wilayah Khusus BKKBN Fajar Firdawati, dan Direktur Bina Kesehatan Reproduksi BKKBN Marianus Mau Kuru.