Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politikus Senior PDI-P Dengar Kabar Megawati Akan Bertemu Jusuf Kalla

Kompas.com - 22/02/2024, 14:27 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus senior PDI-P Hendrawan Supratikno mengaku mendengar kabar bahwa Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri akan bertemu Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla atau JK.

Hal ini disampaikan ketika ditanya soal kebenaran kabar yang beredar di kalangan wartawan tersebut.

"Mendengar (kabar bakal bertemu)," kata Hendrawan kepada Kompas.com, Kamis (22/2/2024).

Kendati demikian, Hendrawan meminta informasi itu lebih detail dan diperiksa kembali kepada Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto.

Baca juga: Anies Ungkap Hasil Perbincangan dengan Jusuf Kalla dan Surya Paloh

Kompas.com sudah berupaya menghubungi Hasto, namun belum ada respons.

Kembali ke Hendrawan, dirinya berharap Megawati dan JK membahas tentang persoalan bangsa dan negara, jika memang betul kedua tokoh itu bertemu.

"Jika benar bertemu, tentu yang dibahas masalah-masalah aktual terpenting," ujar anggota DPR Fraksi PDI-P ini.

Sebagai informasi, Megawati berada di barisan partai politik pengusung calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Ada empat partai politik pengusung Ganjar-Mahfud, yakni PDI-P, PPP, Perindo dan Hanura.

Baca juga: Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati, PDI-P: Pemilu Harus Diselamatkan Terlebih Dulu

Sementara JK berada pada barisan pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN).

Adapun Paslon nomor urut 1 diusung oleh Partai Nasdem, PKS dan PKB.

Kabar rencana pertemuan Megawati dan JK berembus setelah Presiden Jokowi bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh ke Istana Negara.

Asumsi bermunculan bahwa pertemuan Surya Paloh dan Jokowi tersebut dilakukan untuk menarik Nasdem bergabung dalam pemerintahan ke depan.

Berdasarkan hasil hitung cepat sementara, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul dibandingkan paslon lainnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com