Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Kuda-kuda" PDI-P Menuju Oposisi Dinilai Sudah Solid, PKS Punya Kans Bermanuver

Kompas.com - 20/02/2024, 05:15 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Penghitungan suara sementara pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 memperlihatkan ada kecenderungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bakal menjadi oposisi.

PDI-P adalah salah satu partai politik yang mengusung calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Sedangkan PKS adalah salah satu anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang mengusung capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Dari data penghitungan suara sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Senin (19/2/2024) pukul 20.00 WIB, pasangan Anies-Muhaimin memperoleh 24,25 persen atau 23,349,874 suara.

Baca juga: Soal Status Jokowi dan Gibran di PDI-P, Hasto: Kader Bukan dalam Bentuk KTA, tetapi Juga Sikap Politiknya

Sedangkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memperoleh 58,6 persen, atau 56, 424, 389 suara.

Sementara Ganjar-Mahfud memperoleh 17,14 persen atau 16,505,228 suara.

Di sisi lain, posisi PDI-P dan PKS dalam 2 periode pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebenarnya sangat bertolak belakang.

Ketika PDI-P adalah sebagai partai penguasa selama 2 periode kepemimpinan Jokowi, PKS menjadi oposisi selama 1 dasawarsa.

Baca juga: Soal Pertemuan Jokowi-Surya Paloh, Hasto PDI-P: Perkuat Kecurigaan Ada Persoalan Terkait Pemilu

Akan tetapi, manuver politik Presiden Jokowi menjelang Pemilu 2024, ditambah putusan kontroversial Mahkamah Konstitusi (MK) tentang syarat batas usia capres-cawapres yang menjadi celah hukum dan memberi jalan anak sulungnya, Gibran, menjadi cawapres mendampingi Prabowo, membuat hubungannya dengan PDI-P retak.

Menurut pengamat politik Jannus TH Siahaan, jika merunut sejarah, PDI-P pernah menjadi oposisi selama 1 dasawarsa. Tepatnya pada 2 periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Jannus mengatakan, dengan melihat peta politik saat ini, kemungkinan PDI-P dan PKS berada dalam satu kubu oposisi sangat terbuka.

"Jadi jika keduanya memilih jalan oposisi setelah pemerintahan baru terbentuk, saya kira, sangat mungkin dan cukup masuk akal," kata Jannus saat dihubungi pada Senin (19/2/2024).

Baca juga: Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati, PDI-P: Pemilu Harus Diselamatkan Terlebih Dulu

Keberadaan oposisi, kata Jannus, sangat diperlukan sebagai penyeimbang dan kendali terhadap pemerintah atau eksekutif.


Sebab menurut dia, praktik demokrasi yang sehat adalah keseimbangan antara kekuatan oposisi pada legislatif dan eksekutif.

"Di sisi lain, keputusan pihak yang kalah untuk beroposisi sebenarnya diperlukan, terutama untuk menjaga irama demokrasi kita, agar lebih berimbang dan tidak terlalu 'executive heavy'," ujar Jannus.

Akan tetapi, Jannus memberikan catatan soal kesiapan kedua partai itu buat menjadi oposisi. Menurut dia, "kuda-kuda" PDI-P buat menjadi oposisi diperkirakan sudah sangat kuat jika menilik dari hasil Pemilu dan Pilpres.

Baca juga: Posisi PKS Terkait Pemerintahan Akan Diputuskan Majelis Syuro Setelah KPU Umumkan Hasil Pemilu

Apalagi sejumlah wilayah yang selama ini lumbung suara partai berlambang banteng bermoncong putih itu nampak bisa direbut oleh pesaingnya.

"Sementara peluang PDI-P boleh dikatakan sudah 80:20," ucap Jannus.

Di sisi lain, Jannus menggarisbawahi soal kesiapan PKS menjadi oposisi. Sebab menurut dia, ada faktor lain mesti diperhitungkan terkait hal itu yakni soal prinsip dianut partai dan rekam jejak pada Pilpres 2014 dan 2019.

Jannus menyinggung soal kedekatan PKS dan Prabowo. Sebab pada Pilpres 2014 dan 2019, PKS termasuk dalam koalisi pengusung Prabowo. Menurut dia, dalam hal ini motivasi PDI-P buat menjadi oposisi diperkirakan lebih kuat ketimbang PKS.

Baca juga: PKS Hargai Pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi, Ingin Fokus Kawal Suara Pileg Dulu

Dia juga membuka kemungkinan sikap PKS masih bisa beralih jika hasil Pemilu dan Pilpres sudah ditetapkan oleh KPU dan MK.

"Walaupun, saya mengira, potensi beroposisi masih jauh lebih kuat pada PDI-P ketimbang PKS," kata Jannus.

"Sejarah kedekatan PKS dengan Prabowo Subianto tak menutup kemungkinan membuat PKS luluh dan akhirnya masuk ke dalam pemerintahan 02. Artinya, peluang PKS beroposisi masih sekitar 50:50," sambung Jannus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com