Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati, PDI-P: Pemilu Harus Diselamatkan Terlebih Dulu

Kompas.com - 19/02/2024, 17:20 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto tidak mau berkomentar banyak soal rencana pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang disebut-sebut bakal dijembatani Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X.

PDI-P, sebut Hasto, tengah fokus mengawal proses Pemilu 2024 yang kerap dinilai terdapat kecurangan.

"Ya buat kami adalah pemilu ini yang harus diselamatkan terlebih dahulu," kata Hasto ditemui di Gedung High End, Jakarta Pusat, Senin (19/2/2024).

Hasto berpandangan, saat ini yang paling penting adalah menyelamatkan Pemilu sebagai bagian wujud demokrasi di Indonesia.

Baca juga: Jokowi Buka Suara soal Ingin Bertemu Megawati Melalui Sri Sultan

Jika hal itu tidak dilakukan, menurut Hasto, akan timbul ketidakpercayaan publik pada proses pesta demokrasi.

Kata Hasto, pemilu saat ini "didesain" langsung oleh Presiden Jokowi.

"Jangan sampai rakyat tidak percaya terhadap proses demokrasi yang memang didesain dari hulu hilir memberikan preferensi atas dukungan kekuasaan dan dalam hal ini adalah Pak Jokowi," tutur Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini.

Presiden Jokowi sudah buka suara soal keinginannya bertemu Megawati Soekarnoputri melalui Sri Sultan Hamengkubuwono X.

Baca juga: Ganjar-Mahfud Unggul di TPS Sultan HB X

Menurut Jokowi, pertemuan itu dalam rangka silaturahmi. Dia pun mengatakan, silaturahmi dengan semua tokoh bangsa adalah hal yang baik.

"Yang namanya silaturahmi dengan semua tokoh-tokoh bangsa itu sangat baik, untuk negara ini sangat baik," kata Jokowi di JiExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (15/2/2024).

Namun, Jokowi tidak menjawab kapan rencana pertemuan tersebut digelar, setelah Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 atau pada momen-momen lain.

Kabar rencana pertemuan itu terungkap dari pernyataan Sri Sultan. Dia membenarkan kabar bahwa dirinya diminta Presiden Jokowi untuk menjembatani pertemuan dengan Megawati.

"Betul, tapi saya kan nunggu presiden. Saya akan menjembatani. Terserah presiden itu (waktunya). Saya nunggu. Kalau memerlukan saya bersedia," ujar Sri Sultan saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Senin (12/2/2024).

Namun, Sri Sultan menegaskan bahwa dirinya bersifat pasif atau siap bergerak jika sewaktu-waktu Presiden Jokowi sudah memintanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com