Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Status Jokowi dan Gibran di PDI-P, Hasto: Kader Bukan dalam Bentuk KTA, tetapi Juga Sikap Politiknya

Kompas.com - 19/02/2024, 19:12 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto tidak menjawab pasti apakah status Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka masih menjadi kader PDI-P atau tidak setelah perbedaan dukungan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ia menyampaikan, kader PDI-P tidak hanya berdasarkan ada tidaknya kartu tanda anggota (KTA), tetapi juga karaker dan sikap politiknya yang sejalan dengan partai.

"Kader ini bukan dalam bentuk KTP dalam bentuk KTA. Kader ini adalah perilaku, satunya aspek-aspek ideologis, kemudian platform yang diperjuangkan dan juga sikap sikap politiknya," kata Hasto ditemui di Gedung High End, Jakarta Pusat, Senin (19/2/2024).

Baca juga: Soal Pertemuan Jokowi-Surya Paloh, Hasto PDI-P: Perkuat Kecurigaan Ada Persoalan Terkait Pemilu

Hasto juga mengatakan, setiap kader banteng moncong putih diajarkan untuk bertanggung jawab dalam menjaga kemurnian suara rakyat.

Hasto menegaskan, sikap politik seluruh kader partainya jelas dalam konteks Pemilu 2024, yakni mengawal proses demokrasi dari berbagai kecurangan.

Hal tersebut, kata dia, sudah dilakukan lewat pembentukan tim khusus mengawal dugaan kecurangan pemilu.

 

Pembentukan tim ini sudah berdasarkan arahan ketua umum partai politik pengusung Ganjar-Mahfud, salah satunya Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Mengenai kemungkinan PDI-P memecat Jokowi dan Gibran yang berbeda jalan dalam Pemilu 2024, Hasto tak menjawabnya. 

"Sudah cukup ya (pertanyaannya)," ujar politikus asal Yogyakarta ini.

Baca juga: PDI-P Ancam Caleg Terpilih Tak Dilantik, Formappi: Nuansa Sistem Proporsional Tertutup

Adapun tensi politik antara Jokowi dan PDI-P memanas setelah Gibran menjadi calon wakil presiden yang tidak diusung partai banteng moncong putih.

Gibran, putra sulung Presiden Jokowi itu menjadi cawapres nomor urut 2, mendampingi capres Prabowo Subianto.

Presiden Jokowi digadang mendukung pencalonan putranya itu.

Berkaitan dengan ini, belum diketahui hingga kini apakah Jokowi dan Gibran masih berstatus sebagai anggota partai asuhan Megawati Soekarnoputri tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com