Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Pertemuan Jokowi-Surya Paloh, Hasto PDI-P: Perkuat Kecurigaan Ada Persoalan Terkait Pemilu

Kompas.com - 19/02/2024, 17:36 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menyebut pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh semakin menunjukkan adanya kecurangan dalam proses pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Pasalnya, Hasto mengatakan, saat ini proses Pemilu 2024 belum selesai. Lalu, proses penghitungan suara juga masih berlangsung.

"Ya ini sekali lagi proses kami kan sedang mengawal, ini pemilu belum selesai sehingga upaya-upaya konsolidasi yang justru dilakukan ketika pemilu belum selesai, ini memperkuat kecurigaan bahwa ada persoalan terkait dengan pemilu itu," kata Hasto ditemui di Gedung High End, Jakarta Pusat, Senin (19/2/2024).

Hasto lantas heran mengapa pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh yang disebutnya sebagai konsolidasi tersebut, justru dilakukan di tengah klaim kemenangan pasangan calon (paslon) nomor urut 2 sudah diungkapkan.

Baca juga: Hasto Duga Jokowi Punya Rasa Tak Enak ke Mega, Sampai Minta Dipertemukan lewat Sri Sultan

Padahal, menurut Hasto, jika sudah meyakini dukungan rakyat yang membawa kemenangan, pertemuan semacam itu tidak perlu dilakukan.

"Kalau sudah aman, aman yakin dukungan rakyat seperti itu, ngapain harus dilakukan suatu langkah-langkah seperti itu," ujarnya.

Oleh sebab itu, Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini mengatakan bahwa pihaknya memilih jalan berbeda, yakni tidak terfokus pada menanggapi pertemuan Surya Paloh dan Jokowi.

Sebaliknya, Hasto mengatakan, TPN maupun PDI-P fokus mengawal seluruh proses Pemilu 2024 yang belakangan ada indikasi kecurangan.

Dia juga menegaskan bahwa PDI-P belum mengambil sikap terkait pemerintahan ke depannya.

"Sikap politik terkait dengan posisi PDI Perjuangan saat ini, bersama PPP (Partai Persatuan Pembangunan), Perindo, Hanura, adalah mengawal seluruh proses demokrasi yang harus diselamatkan karena terjadi kecurangan masif dan ini disuarakan oleh banyak pihak," kata Hasto.

Baca juga: Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati, PDI-P: Pemilu Harus Diselamatkan Terlebih Dulu

Diberitakan sebelumnya, Surya Paloh bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta pada Minggu, 18 Januari 2024, malam.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Hermawi Taslim mengungkapkan, keduanya makan malam bersama atas undangan Jokowi.

Taslim juga menampik pernyataan Koordinator Staf Presiden Ari Dwipayana yang menyatakan pertemuan itu merupakan permintaan Surya Paloh

“Hal ini sekaligus meluruskan informasi bahwa Surya Paloh meminta waktu bertemu dengan Presiden Jokowi,” kata Hermawi dalam keterangannya, Senin.

Baca juga: Pertemuan Jokowi-Paloh Dinilai Tanda Nasdem Lempar Handuk, Akan Berkongsi ke Prabowo-Gibran

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com