Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati, PDI-P: Pemilu Harus Diselamatkan Terlebih Dulu

Kompas.com - 19/02/2024, 17:20 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto tidak mau berkomentar banyak soal rencana pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang disebut-sebut bakal dijembatani Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X.

PDI-P, sebut Hasto, tengah fokus mengawal proses Pemilu 2024 yang kerap dinilai terdapat kecurangan.

"Ya buat kami adalah pemilu ini yang harus diselamatkan terlebih dahulu," kata Hasto ditemui di Gedung High End, Jakarta Pusat, Senin (19/2/2024).

Hasto berpandangan, saat ini yang paling penting adalah menyelamatkan Pemilu sebagai bagian wujud demokrasi di Indonesia.

Baca juga: Jokowi Buka Suara soal Ingin Bertemu Megawati Melalui Sri Sultan

Jika hal itu tidak dilakukan, menurut Hasto, akan timbul ketidakpercayaan publik pada proses pesta demokrasi.

Kata Hasto, pemilu saat ini "didesain" langsung oleh Presiden Jokowi.

"Jangan sampai rakyat tidak percaya terhadap proses demokrasi yang memang didesain dari hulu hilir memberikan preferensi atas dukungan kekuasaan dan dalam hal ini adalah Pak Jokowi," tutur Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini.

Presiden Jokowi sudah buka suara soal keinginannya bertemu Megawati Soekarnoputri melalui Sri Sultan Hamengkubuwono X.

Baca juga: Ganjar-Mahfud Unggul di TPS Sultan HB X

Menurut Jokowi, pertemuan itu dalam rangka silaturahmi. Dia pun mengatakan, silaturahmi dengan semua tokoh bangsa adalah hal yang baik.

"Yang namanya silaturahmi dengan semua tokoh-tokoh bangsa itu sangat baik, untuk negara ini sangat baik," kata Jokowi di JiExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (15/2/2024).

Namun, Jokowi tidak menjawab kapan rencana pertemuan tersebut digelar, setelah Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 atau pada momen-momen lain.

Kabar rencana pertemuan itu terungkap dari pernyataan Sri Sultan. Dia membenarkan kabar bahwa dirinya diminta Presiden Jokowi untuk menjembatani pertemuan dengan Megawati.

"Betul, tapi saya kan nunggu presiden. Saya akan menjembatani. Terserah presiden itu (waktunya). Saya nunggu. Kalau memerlukan saya bersedia," ujar Sri Sultan saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Senin (12/2/2024).

Namun, Sri Sultan menegaskan bahwa dirinya bersifat pasif atau siap bergerak jika sewaktu-waktu Presiden Jokowi sudah memintanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com