Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Hargai Pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi, Ingin Fokus Kawal Suara Pileg Dulu

Kompas.com - 19/02/2024, 14:12 WIB
Tatang Guritno,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) M Kholid mengaku pihaknya menghormati langkah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang mengadakan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Minggu (18/2/2024) malam.

PKS pun enggan turut campur lebih jauh soal pertemuan itu karena saat ini ingin fokus lebih dulu mengamankan suara Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

“Kami sedang terus pantau dan kawal suara. Saksi-saksi kami sedang bekerja dan berjuang di lapangan memastikan perhitungan berjalan jujur dan adil,” ujar Kholid dihubungi awak media, Senin (19/2/2024).

“Terkait apakah (Surya) sudah ada komunikasi (dengan Ketua Umum PKS)) atau belum saya belum dapat informasinya. Kalau pun belum ada komunikasi saya kira tidak masalah. Itu hak Nasdem yang kita hargai,” papar dia.

Baca juga: Tegaskan Masih Bersama Anies, Nasdem: Surya Paloh Paham Etika, Proses di KPU Belum Selesai

Adapun PKS merupakan bagian dari Koalisi Perubahan bersama Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ketiga partai politik (parpol) itu mengusung calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Di sisi lain, Kholid juga menekankan bahwa PKS belum ingin membicarakan soal posisi politiknya pada pemerintahan 2024-2029.

Pembicaraan itu, lanjut dia, baru akan dilakukan setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelesaikan proses penghitungan suara.

“Musyawarah majelis syuro yang akan menentukan apakah PKS akan koalisi atau oposisi, dan itu semua akan diputuskan ketika semua proses perhitungan resmi oleh KPU,” sebut dia.

Terakhir, Kholid meminta publik tak buru-buru mendesak PKS untuk menentukan sikap. Saat ini, PKS ingin memastikan lebih dulu berapa jumlah kursi parlemen yang didapatkan.

“Jadi sekali lagi, jangan buru-buru, ojo kesusu, perjuangan kami mengawal suara rakyat belum tuntas,” imbuh dia.

Baca juga: Nasdem-PKB Diprediksi Gabung Prabowo-Gibran, PDI-P dan PKS Oposisi

Sebelumnya, Ketua DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal menyatakan Surya tak berkoordinasi dengan ketua umum parpol Koalisi Perubahan terkait pertemuan dengan Jokowi.

Sementara, Jokowi sendiri menganggap bahwa pertemuannya dengan Surya penting untuk dunia politik Tanah Air.

Tapi, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyatakan bahwa pertemuan itu tidak terkait dengan langkah politik Nasdem pada pemerintahan 2024-2029.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com