Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

Lewat Program Unggulan untuk Masyarakat, Partai Gelora Optimistis Bakal Lolos ke Senayan

Kompas.com - 10/02/2024, 12:43 WIB
Dwi NH,
Sri Noviyanti

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik optimistis bahwa pihaknya akan lolos ke Senayan dengan mencapai parliamentary threshold atau ambang batas parlemen yang disepakati, yakni 4 persen.

Keyakinan tersebut didasarkan pada berbagai program unggulan yang digelontorkan Partai Gelora, seperti program berantas buta huruf Al-Quran untuk pemilih muslim, kuliah gratis untuk pemilih muda, nutrisi ibu hamil, serta susu dan makan siang gratis untuk pemilih perempuan.

“Jadi secara presentasi, Partai Gelora sudah hampir 4 persen. Kami punya self-confidence untuk mengatakan, per hari ini kami (sudah mencapai) 3 persen. Tinggal mencari 1 persen lagi agar bisa lulus parliamentary threshold. Saya kira, ini akan kami perjuangkan,” ujar Mahfuz dalam keterangan tertulis yang dikutip dari laman Partaigelora.id, Sabtu (10/2/2024).

Pernyataan tersebut disampaikan Mahfuz dalam diskusi Gelora Talks bertajuk “Peluang Partai Baru Lolos ke Senayan”, Rabu (10/1/2024). Acara ini juga dihadiri oleh Direktur Riset Median Ade Irfan Abdurahman, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Cheryl Tanzil, dan Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting Aditya Perdana.

Baca juga: Survei Median: Elektabilitas Gerindra dan PDI-P Teratas, PSI dan Gelora Berpotensi Lolos Parlemen

Adapun kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai respons terhadap hasil survei Media Survei Nasional (Median) yang telah dirilis pada Senin (8/1/2024), yang memprediksi bahwa Partai Gelora dan PSI memiliki peluang untuk lolos ke Senayan karena tren elektabilitasnya terus mengalami peningkatan.

Mahfuz menyatakan bahwa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 akan menjadi "game changer landscape" hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 dan konfigurasi kekuatan politik di Indonesia.

“Jangan-jangan (ironisnya) nanti setelah Pemilu 2024 pada Februari akan ada sejumlah partai baru yang masuk Senayan dan partai lama keluar Senayan,” katanya.

Menurut Mahfuz, banyak variabel baru yang akan memengaruhi hasil Pemilu 2024 akibat penggabungan pelaksanaan pileg dan pilpres secara serentak, termasuk pembentukan koalisi baru yang akan berlangsung secara permanen.

Baca juga: Ingin Pilpres Kondusif, NU-Muhammadiyah: Menang Jangan Jumawa, Kalah Legawa

"Koalisi yang akan dibangun cenderung permanen, bukan hanya konsolidasi setiap lima tahun, tapi konsolidasi untuk empat pemilu. Sehingga kemungkinan besar ada partai baru yang masuk dan partai lama yang keluar dari Senayan," ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut Mahfuz, partai politik (parpol) harus cerdas sejak awal dalam menilai Pemilu 2024, termasuk dalam menentukan arah koalisi yang akan diambil.

Pasalnya, format koalisi akan terkonsolidasi dalam satu kekuatan politik yang hadir di eksekutif dan legislatif dan akan terbentuk secara permanen.

“Makanya, kami sayangkan kalau ada partai yang tidak ikut koalisi dan fokus pada pileg saja. (Mereka) yang ikut koalisi saja, kalau salah pilih koalisi juga akan mematikan masa depannya sebagai sebuah partai. Jadi, memang partai politik harus mengambil pilihan cerdas,” kata Mahfuz.

Baca juga: Lengkap, Daftar 56 Caleg Mantan Napi Korupsi Beserta Partai, Dapil, No Urut, dan Kasusnya

Dalam situasi krisis global saat ini, lanjut dia, Indonesia harus melompat ke depan agar menjadi negara besar dan menjadi kekuatan kelima dunia.

Namun, ide besar tersebut hanya dapat terwujud jika ada satu formasi kekuatan politik nasional yang permanen.

“Pemilu 2024 (akan) menjadi tulang punggung untuk menyusun tentang Indonesia masa depan,” ucapnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com