Revisi UU ITE Berlaku, Menkominfo Sebut agar Ruang Digital Lebih Kondusif

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menuturkan, lewat revisi kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang sudah disahkan, pemerintah ingin menjaga ruang digital agar lebih kondusif.

UU tersebut, kata dia, bukan untuk mempermudah negara mengkriminalisasi warga yang menyampaikan kritik atau pendapat. 

"Yang pasti kita ingin membangun budaya ruang digital kita yang sehat," kata Budi saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (5/1/2024).

Baca juga: Ditandatangani Jokowi, Revisi Kedua UU ITE Resmi Berlaku

Budi menyampaikan, pihaknya akan membuat ruang diskusi dengan publik, termasuk soal pasal-pasal bermasalah dalam UU ITE Jilid II.

Hal ini menanggapi adanya kritik yang menyatakan pasal-pasal bermasalah masih ada dalam UU ITE jilid kedua.

"Ini kan sudah diberlakukan, diketok, diundangkan dan kita lihat respon masyarakat. Kita sharing discussion, yang pasti pemerintah ingin menjaga ruang digital kita lebih kondusif dan lebih berbudaya. Nanti kita diskusikan lagi," ucap Budi.

Budi bilang, pemerintah tidak ingin semena-mena sehingga ruang diskusi tetap dibuka. Terlebih, Indonesia merupakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat.

"Ya pasti dong, kan ada case-nya apa. Kita enggak mau semena-mena kan. Ini negara demokrasi kita perjuangin susah payah loh, masa demokrasi kita jadi caci maki dan sumpah serapah," ucapnya.

Lebih lanjut dia membantah UU ITE II bisa digunakan untuk mengkriminalisasi masalah hukum.

"Enggak (dipakai untuk kriminalisasi), lah, karena itu ada berbagai isu yang harus kita ini, kita harus dialog, diskusikan, spirit kita kan negara demokrasi gitu," jelas Budi.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo menandatangani Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

UU ITE ini merupakan hasil perubahan kedua yang disahkan oleh DPR RI pada 5 Desember 2023.

Dilansir dari salinan lembaran UU Nomor 1 Tahun 2024 yang telah diunggah di laman resmi Sekretariat Negara, Kamis (4/1/2024), beleid itu diteken Presiden pada 2 Januari 2024.

Baca juga: Pasal Karet UU ITE Perlu Dievaluasi, Ganjar: Pejabat Jangan Baperan Kalau Dikritik

UU ini mengubah sejumlah aturan yang sebelumnya ada di UU Nomor 11 Tahun 2008 dan UU Nomor 19 Tahun 2016.

UU ITE terbaru ini tidak mencantumkan aturan yang sebelumnya ada di pasal 27 ayat (3) tentang pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui saluran elektronik.

Namun, UU tersebut mencantumkan dua pasal baru, yakni 27A dan 27B. Pasal 27A berbunyi "Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik".

Kemudian, pasal 27B berbunyi "Setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman kekerasan untuk:

Baca juga: Wajah Baru UU ITE

a. Memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain, atau

b. Memberi utang, membuat pengakuan utang atau menghapuskan piutang.

Selanjutnya, UU ITE terbaru ini menambahkan aturan soal larangan menyebarkan berita bohong.

Aturan tersebut tercantum pada pasal 28 ayat (3) yang berbunyi, "Setiap orang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat".