Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Akui Pemerintah Masih Banyak Kekurangan, Singgung Demokrasi dan Hukum

Kompas.com - 05/01/2024, 13:02 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto, mengakui bahwa masih ada kinerja pemerintah yang belum memuaskan.

Menurutnya, terdapat sejumlah sektor yang harus dibenahi pemerintah ke depan, seperti demokrasi dan hukum.

“Apakah ada kekurangan? Banyak. Apakah kita sudah puas dengan yang sudah kita hasilkan? Masalah demokrasi, masalah hukum, masalah lain, apakah kita puas? Tentunya kita tidak puas, harus banyak yang kita perbaiki,” kata Prabowo saat menghadiri diskusi dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Jakarta, Kamis (4/1/2024).

Namun, kata Prabowo, harus diakui pula bahwa selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, banyak capaian yang telah ditorehkan pemerintah.

Misalnya, terkait inflasi, Prabowo mengeklaim bahwa angka inflasi saat ini merupakan yang terendah sepanjang sejarah Indonesia. Menteri Pertahanan itu juga mengeklaim, Indonesia menjadi salah satu negara yang tingkat pertimbuhannya terbaik di Asia.

Baca juga: Prabowo: Saya Menyatu dengan Pak Jokowi Bukan karena Bekas Saingan, tapi Satu Visi

Capaian lainnya, sampai saat ini situasi pertahanan dan keamanan Indonesia masih aman tanpa ada perang, kendati terjadi sejumlah persoalan terkait teritorial dengan negara tetangga.

“Marilah kita mufaham dan mengerti bahwa negara kita sangat besar. Kekurangan kita banyak, tapi iktikad memperbaiki, niat memperbaiki ada, sudah terbukti,” ujar Prabowo.

Prabowo pun mengaku punya visi yang sama dengan Presiden Jokowi. Berangkat dari persamaan itu, kata Prabowo, ia kini bersatu dengan Jokowi, kendati sempat bersaing sebagai capres pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019.

“Kenapa saya menyatu luar biasa dengan Pak Jokowi? Bukan karena chemistry kita bekas pesaing, tidak, karena visi beliau adalah sama dengan visi saya,” katanya.

Ketua Umum Partai Gerindra tersebut mengaku, dirinya dan Jokowi sama-sama punya visi menciptakan Indonesia makmur. Menurutnya, kekayaan negara harus sepenuhnya dikuasai Indonesia.

Oleh karenanya, jika terpilih sebagai presiden selanjutnya, Prabowo berjanji untuk melanjutkan program-program Jokowi yang sudah baik, salah satunya hilirisasi di berbagai sektor.

Ia juga berjanji membenahi program pemerintah yang belum berjalan optimal seandainya terpilih sebagai presiden selanjutnya.

“Semua program-program yang sudah dilaksanakan, yang dirasakan oleh rakyat kita teruskan dan kita sempurnakan dan kita perbaiki,” tutur Prabowo.

Adapun pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024, Prabowo menggandeng Wali Kota Surakarta yang juga putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai cawapres.

Pasangan ini didukung oleh Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Garuda, dan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).

Baca juga: Soal Isu Jokowi Dukung Prabowo-Gibran, Ketum Projo: Sesuatu yang Sudah Jelas Tak Perlu Diperjelas

Halaman:


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com