Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pro Kontra MNC Group Jadi Penyelenggara Debat Capres, KPU Tak Ubah Keputusan

Kompas.com - 04/01/2024, 15:54 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana penyelenggaraan debat ketiga calon presiden (capres) sempat menuai polemik. Kubu capres dan cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar; juga kubu capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, sempat memprotes media penyelenggara debat.

Pasalnya, pada debat yang rencananya digelar 7 Januari 2024 itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjuk MNC Group sebagai media penyelenggara.

Keberatan ini tak lepas dari afiliasi politik pemilik MNC Group, Hary Tanoesoedibjo, sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo). Di bawah kepemimpinan Hary, Perindo tergabung dalam koalisi pendukung capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Menurut Muhaimin, KPU seharusnya menunjuk media yang independen sebagai penyelenggara debat.

“Tentu sebagai salah satu lembaga penyiaran seperti ini harusnya (MNC) terjaga betul independensinya,” kata Muhaimin di Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (2/1/2023).

Baca juga: Durasi Debat Ketiga Pilpres 2024 Tetap 150 Menit, Dibagi 6 Segmen

Pria yang karib disapa Cak Imin ini berpandangan, MNC sebagai lembaga penyiaran seharusnya terbebas dari kepentingan politik. Jika itu tak mampu dilakukan, seharusnya KPU mendengar keberatan para peserta pemilu presiden (pilpres).

“Kita harap MNC membuktikan bahwa dia menjadi independen kalau tidak bisa membuktikan memang protes itu harus didengar KPU,” ujarnya.

Sementara, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran sempat melayangkan surat ke KPU, meminta supaya televisi penyelenggara debat ketiga pilpres tidak dimonopoli MNC Group.

“Kami sudah kirim permintaan kepada KPU, agar dalam satu debat penyelenggaranya tidak dimonopoli oleh satu grup TV yang pemiliknya sama dan pihak terafiliasi,” kata Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/1/2024).

Nusron mengatakan, penting untuk melakukan pemerataan serta check and balance antara satu grup TV dengan lainnya dalam penyelenggaraan debat.

Baca juga: KPU Umumkan 11 Panelis Debat Ketiga Capres: Ada Eks KSAL hingga Guru Besar Unhan

“Kebetulan dalam debat ketiga, penyelenggara TV yang diusulkan KPU adalah grup MNC; MNC TV, Global TV, Inews TV, RCTI. Di mana kebetulan stasiun TV tersebut kebetulan dimiliki satu grup, dimiliki grup bisnis yang sama yang dipimpin oleh Harry Tanoesudibyo, Ketua Umum Partai Perindo dan juga menjadi pendukung salah satu paslon,” ujar Nusron.

TKN Prabowo-Gibran khawatir, monopoli media penyelenggara debat ini bakal memicu konflik kepentingan.

Respons kubu Ganjar

Menanggapi ini, Hary Tanoesoedibjo angkat bicara. Hary menyebut, tak akan ada konflik kepentingan dalam penyelenggaraan debat capres, kendati ia memimpin partai yang kini mendukung salah satu pasangan capres-cawapres.

"Enggak ada. Enggak ada conflict of interest (konflik kepentingan)," kata Hary saat ditemui di GOR Satria, Semarang, Senin (1/1/2024).

Sebagai media penyelenggara, kata Hary, MNC Group hanya berperan sebagai broadcaster atau media penyiar. Katanya, KPU juga sudah menyetujui MNC Group sebagai penyelenggara debat ketiga ini.

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com