Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ganjar Ungkap Kader di Daerah Dapat Telepon Intimidatif, Diminta Tidak "Kencang-kencang"

Kompas.com - 04/01/2024, 15:20 WIB
Vitorio Mantalean,
Icha Rastika

Tim Redaksi

BLORA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengungkap pesan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri saat keduanya berjumpa dalam konsolidasi rapat rutin Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (3/1/2024).

Menurut Ganjar, pesan itu berkisar pada persiapan untuk menyongsong masa kampanye yang semakin singkat jelang pemungutan suara Pemilu 2024.


"Pesannya, dalam waktu yang pendek, karena kemudian terjadi eskalasi beberapa kekerasan terjadi, semua sekarang kita siaga," kata Ganjar kepada wartawan di Jetis, Blora, Jawa Tengah, Kamis (4/1/2024).

"Maka kita konsolidasikan terus-menerus agar semuanya siap, laporkan. Kalau ada tekanan, laporkan. Kalau ada kecurangan, laporkan!" kata dia.

Baca juga: Antisipasi Sengketa, TPN Ganjar-Mahfud Minta TPD Kumpulkan Bukti Kecurangan Pilpres

Ganjar mengatakan, pesan itu bermakna agar seluruh kekuatan yang mengusungnya siap lahir-batin.

Ia juga berujar bahwa mereka siap memberi back-up kepada jajaran di daerah agar mereka tidak berkecil hati menghadapi intimidasi yang diklaim terjadi.

Menurut eks Gubernur Jawa Tengah itu, para kader di daerah kerap mendapatkan telepon intimidatif yang meminta mereka agar "tidak kencang-kencang".

"Kalau gitu bilang saja, 'Anda siapa? Saya lawan'. Jangan pernah takut," kata Ganjar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com