Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Hanya Sediakan 4 TPS di Hong Kong Imbas Kebijakan Beijing

Kompas.com - 27/12/2023, 12:51 WIB
Vitorio Mantalean,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyebutkan, hasil asesmen terkini terkait pemungutan suara Pemilu 2024 di Hong Kong dan Makau hanya memungkinkan terdapat 4 TPS untuk para WNI di sana.

"Berdasarkan koordinasi PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri) kepada KPU dan sebagaimana usulan teman-teman PPLN Hong Kong, maka layanan pemilih di TPS itu akan dilakukan perubahan metode. Jadi akan digelar, seingat saya ya, di Hong Kong 4 TPS, kemudian yang lain menggunakan metode pos," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari, kepada wartawan pada Rabu (27/12/2023).

Ia mengatakan, 4 TPS itu akan dibuka di kantor perwakilan Konsulat Jenderal RI (KJRI) Hong Kong.

Baca juga: Kawal Suara di TPS, Tim Hukum Anies-Muhaimin Gelar Latihan untuk Relawan

Hasyim mengatakan, tempat yang terbatas membuat KPU dan PPLN Hong Kong hanya dapat membuka 4 TPS.

Sementara itu, metode pos dipilih karena menyesuaikan karakter demografis para pemilih di sana.

Metode ini juga dipilih karena lebih selaras dengan kebijakan pemerintah setempat yang tak mengizinkan kegiatan politik di ruang publik oleh negara lain, ketimbang metode Kotak Suara Keliling (KSK) yang bakal menimbulkan kerumunan kelompok pemilih.

Dengan keadaan ini, KPU RI akan menggelar rapat pleno terbuka, mengundang perwakilan partai politik, tim pasangan calon presiden dan wakil presiden, serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Rapat pleno terbuka yang dijadwalkan pada Kamis (28/12/2023) ini akan membahas perubahan detail metode pemungutan suara Pemilu 2024 di mancanegara berdasarkan asesmen terkini.

Baca juga: KPU dan Dinkes DKI Petakan TPS yang Petugasnya Rawan Sakit pada Pemilu 2024

Sebelumnya, detail metode pemungutan suara telah ditetapkan KPU RI pada 2 Juli 2023, tetapi terjadi beberapa perubahan karena dinamika politik dan demografi pemilih setempat.

"Ada lagi yang terjadi perubahan seperti di Frankfurt. Pemilih kita kan banyak tuh, itu ada (perubahan) metode dari TPS ke pos. Demikian juga London, kemudian beberapa tempat yang lain. Nanti kita bahas tanggal 28 Desember 2023," ujar Hasyim.

Situasi di Hong Kong dan Makau

Pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2024 di Hong Kong dan Makau menjadi pembicaraan imbas kebijakan Beijing.

KPU RI mempertimbangkan pemungutan suara Pemilu 2024 di Hong Kong dan Makau dilakukan melalui metode pos untuk total 164.691 pemilih yang terdaftar di dalam daftar pemilih tetap (DPT) di dua kawasan itu.

Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI, Idham Holik menjelaskan, pada 19 November lalu, ia terbang ke Hong Kong dan Makau untuk mendiskusikan izin pendirian TPS LN (tempat pemungutan suara luar negeri) di area publik pada kawasan itu.

Sampai saat ini, izin tersebut belum terbit dari Beijing.

Baca juga: Polemik Pemilu 2024 di Hong Kong-Makau: Kendala Izin Beijing dan Pertaruhan Suara Diaspora

Kepada Kompas.com, ia menunjukkan surat dari Kementerian Luar Negeri Tiongkok yang pada intinya menyatakan bahwa mereka menghormati Pemilu 2024 yang dilaksanakan Indonesia.

Halaman:


Terkini Lainnya

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com