Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kawal Suara di TPS, Tim Hukum Anies-Muhaimin Gelar Latihan untuk Relawan

Kompas.com - 26/12/2023, 18:24 WIB
Irfan Kamil,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Nasional Hukum (THN) pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) menggelar Training of Trainer (ToT) atau pelatihan bagi para relawan.

Ketua THN Arif Yusuf Amir mengatakan, pelatihan ini digelar untuk memastikan pencoblosan pada 14 Februari 2024 di tempat pemungutan suara (TPS) dapat berjalan secara jujur dan adil.

"Kami bertugas untuk mengawal suara di TPS-TPS sampai nanti di penghitungan supaya tidak ada permasalahan-permasalahan di sana, itulah fungsi tim hukum," kata Yusuf Amir usai menggelar pelatihan di Yayasan Darul Musthofa Jagakarsa, Jakarta Selatan, Selasa (26/12/2023).

Baca juga: Beli Tempoyak di Pasar Flamboyan Pontianak, Anies: Harga-harga Sekarang Tinggi

Yusuf mengungkapkan, dalam pelatihan ini juga didukung Forum Komunikasi Purnawirawan TNI-Polri untuk Perubahan dan Persatuan (FKP3) yang mendukung Anies-Muhaimin pada pilpres 2024.

Di sisi lain, Tim pemenangan nasional pasangan capres-cawapres nomor urut 1 ini juga dikomandoi oleh Purnawirawan TNI Marsekal Madya TNI Muhammad Syaugi Alaydrus.

Baca juga: Di Pasar Flamboyan Kalbar, Anies Tawarkan 3 Program untuk Pedagang

"Kawan-kawan (para relawan) kami juga didukung kawan-kawan dari FKP3 kumpulan para purnawirawan TNI-Polri. Di sana mereka punya semangat yang sama seperti kita semua," kata Yusuf.


"Mereka akan mengawal di lapangan, jadi dulunya Pak Syaugi ini adalah pimpinan FKP3. Sekarang beliau menjadi kapten Timnas ya," ucapnya.

Lebih lanjuf, Yusuf mengatakan, pihaknya juga telah melakukan pencatatan terkait dugaan adanya sejumlah pelanggaran yang dilakukan paslon lain.

Baca juga: Survei Indikator Politik: Elektabilitas Prabowo-Gibran 46,7 Persen, Ganjar-Mahfud 24,5 Persen, Anies-Muhaimin 21 Persen

Dugaan ini akan dicatat oleh relawan dan tim hukum pasangan Anies-Muhaimin untuk dirilis ke publik pada akhir tahun 2023.

"Setiap proses dari pelaksanaan kampanye ini kami sudah mencatat, nanti insya Allah di akhir tahun kami akan menyampaikan kepada media, daftar pelanggaran yang (diduga) telah dilakukan, kami telah mencatat," kata Yusuf.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

Nasional
Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Nasional
DKPP Gelar Sidang Perdana Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Rabu Besok

DKPP Gelar Sidang Perdana Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Rabu Besok

Nasional
4 Wilayah di Bali Jadi Kabupaten Lengkap, Menteri ATR/BPN AHY: Semoga dapat Perkuat Semangat Investasi

4 Wilayah di Bali Jadi Kabupaten Lengkap, Menteri ATR/BPN AHY: Semoga dapat Perkuat Semangat Investasi

Nasional
Kemenkes Ungkap Belum Semua Rumah Sakit Siap Terapkan KRIS

Kemenkes Ungkap Belum Semua Rumah Sakit Siap Terapkan KRIS

Nasional
Ahli Sebut Tol MBZ Masih Sesuai Standar, tapi Bikin Pengendara Tak Nyaman

Ahli Sebut Tol MBZ Masih Sesuai Standar, tapi Bikin Pengendara Tak Nyaman

Nasional
Ahli Yakin Tol MBZ Tak Akan Roboh Meski Kualitas Materialnya Dikurangi

Ahli Yakin Tol MBZ Tak Akan Roboh Meski Kualitas Materialnya Dikurangi

Nasional
Tol MBZ Diyakini Aman Dilintasi Meski Spek Material Dipangkas

Tol MBZ Diyakini Aman Dilintasi Meski Spek Material Dipangkas

Nasional
Jet Tempur F-16 Kedelepan TNI AU Selesai Dimodernisasi, Langsung Perkuat Lanud Iswahjudi

Jet Tempur F-16 Kedelepan TNI AU Selesai Dimodernisasi, Langsung Perkuat Lanud Iswahjudi

Nasional
Kemensos Siapkan Bansos Adaptif untuk Korban Bencana Banjir di Sumbar

Kemensos Siapkan Bansos Adaptif untuk Korban Bencana Banjir di Sumbar

Nasional
Ahli Sebut Proyek Tol MBZ Janggal, Beton Diganti Baja Tanpa Pertimbangan

Ahli Sebut Proyek Tol MBZ Janggal, Beton Diganti Baja Tanpa Pertimbangan

Nasional
Jokowi Kembali ke Jakarta Usai Kunjungi Korban Banjir di Sumbar

Jokowi Kembali ke Jakarta Usai Kunjungi Korban Banjir di Sumbar

Nasional
26 Tahun Reformasi, Aktivis 98: Kami Masih Ada dan Akan Terus Melawan

26 Tahun Reformasi, Aktivis 98: Kami Masih Ada dan Akan Terus Melawan

Nasional
Dewas KPK Sudah Cetak Putusan Etik Ghufron, tapi Tunda Pembacaannya

Dewas KPK Sudah Cetak Putusan Etik Ghufron, tapi Tunda Pembacaannya

Nasional
Anggota Komisi VIII Kritik Kemensos karena Tak Hadir Rapat Penanganan Bencana di Sumbar

Anggota Komisi VIII Kritik Kemensos karena Tak Hadir Rapat Penanganan Bencana di Sumbar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com