Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
M. Ikhsan Tualeka
Pegiat Perubahan Sosial

Direktur Indonesian Society Network (ISN), sebelumnya adalah Koordinator Moluccas Democratization Watch (MDW) yang didirikan tahun 2006, kemudian aktif di BPP HIPMI (2011-2014), Chairman Empower Youth Indonesia (sejak 2017), Direktur Maluku Crisis Center (sejak 2018), Founder IndoEast Network (2019), Anggota Dewan Pakar Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (sejak 2019) dan Executive Committee National Olympic Academy (NOA) of Indonesia (sejak 2023). Alumni FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (2006), IVLP Amerika Serikat (2009) dan Political Communication Paramadina Graduate School (2016) berkat scholarship finalis ‘The Next Leaders’ di Metro TV (2009). Saat ini sedang menyelesaikan studi Kajian Ketahanan Nasional (Riset) Universitas Indonesia, juga aktif mengisi berbagai kegiatan seminar dan diskusi. Dapat dihubungi melalui email: ikhsan_tualeka@yahoo.com - Instagram: @ikhsan_tualeka

Catatan Evaluatif Debat Perdana Cawapres 2024

Kompas.com - 23/12/2023, 07:31 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Seperti pula dengan Mahfud MD, Gibran juga mengajukan pertanyaan soal pembuatan peraturan, hanya saja itu dilekatkan pada istilah baru yang bisa jadi masih kurang dipahami oleh Mahfud MD.

Lagi-lagi menjadi semacam pertanyaan menjebak untuk menghadirkan respons ‘kebingungan’ dari lawan debat. Sepertinya ini bagian dari satu skenario.

Pada titik ini, sebagai strategi debat, bisa saja unggul, tapi apakah dengan itu berhasil memenangkan hati pemilih terutama dari undecided voters?

Nanti dulu, karena ada elemen lain yang jadi titik penilaian, misalnya soal orisinalitas gagasan, gestur dan kebijaksanaan, agresivitas dan lainnya.

Pada penutup debat, sama seperti sesi pembuka, Gibran juga tampil baik, dengan penyampaian yang terukur sesuai dengan durasi waktu yang diberikan.

Ketiga, untuk Mahfud MD. Sebagai pakar hukum, Prof Mahfud cukup lihai dalam mencari dan memberikan korelasi antara konteks penegakan hukum dengan tema yang didiskusikan.

Sebenarnya relevan saja, cuma terkesan hendak ‘lari’ dari bahasan utama, yakni soal ekonomi, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN-APBD, infrastruktur, dan perkotaan.

Prof Mahfud juga memberikan pertanyaan menohok kepada Gibran, terutama soal IKN yang bernada kritik terhadap pemerintah, sementara Prof Mahfud sendiri adalah Menko Polhukam dalam kabinet saat ini.

Begitu pula pada pilihan kostum yang terlihat kurang begitu nyaman. Menyebabkan Prof Mahfud harus berganti kostum pada interval berjalannya debat.

Memang ada kesan ingin membangun impresi lewat pakaian khas daerah, sebagai satu pesan simbolik. Hanya saja ini adalah debat cawapres, selain hal-hal yang sifatnya simbolik, kenyamanan dalam debat juga menjadi penting untuk dijaga dan diperhitungkan.

Termasuk soal bagaimana pakaian yang dikenakan itu bila dilihat di televisi. Kesan official atau ‘kewibawaan’ juga penting untuk dipertimbangkan dengan matang. Ini juga soal konsistensi atau ada kontinuitas.

Misalnya Muhaimin dan Gibran tampil dengan kostum atau dresscode yang sama dengan capres-nya masing-masing pada saat debat perdana.

Prof Mahfud juga menutup debat dengan membaca narasi yang sudah dipersiapkan. Ini justru menjadikan penampilannya kurang begitu kuat dan berkesan.

Keempat, untuk Muhaimin Iskandar. Di sesi pertama Muhaimin masih kurang lugas dalam membuka penjelasan.

Soal dia harusnya tampil di debat perdana sebagai capres, namun justru malam itu berdiri sebagai cawapres yang tidak diurai dengan baik.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com