Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

Jika Jadi Presiden, Ganjar Siap Hapus Utang Nelayan di Indonesia

Kompas.com - 20/12/2023, 20:42 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

Ia menilai program tersebut dapat mendongkrak kesejahteraan nelayan. Meski demikian, Riswanto menekankan bahwa program ini perlu dijalankan dengan tepat sasaran agar manfaatnya dapat dirasakan oleh nelayan secara maksimal.

Baca juga: Kunjungi Marunda Jakut, Mahfud Sebut Kampung Nelayan Kurang Dapat Perhatian

"Itu bagus. Tapi harus didasarkan pada data yang akurat, karena untuk membereskan ini juga tidak mudah. Selain itu, juga harus ada kejelasan tentang batas utang yang akan dihapuskan atau kredit macet yang diputihkan," kata Riswanto.

Pada kesempatan itu, Riswanto menunjukkan pula kompleksitas masalah nelayan. Mereka melakukan utang tidak hanya dari lembaga perbankan resmi, tetapi juga dari rentenir, tengkulak, dan pengijon.

Oleh karena itu, sebut dia, penting untuk memastikan bahwa program Pemutihan Kredit Macet ini merangkul semua aspek utang yang dihadapi nelayan, termasuk mereka yang tidak bankable.

"Karena masalah nelayan ini kompleks. Utangnya tidak hanya ke bank saja. Nelayan-nelayan kecil yang tidak bankable, mereka terjerat utangnya ke rentenir dan tengkulak yang memberi pinjaman modal untuk melaut," tutur Riswanto.

Baca juga: Hingga 16 November 2023, PIP Telah Salurkan Pinjaman Modal Usaha Sebanyak Rp34,9 Triliun

Senada dengan Riswanto, Ketua HNSI Jawa Timur (Jatim) Mochamad Nur Arifin atau yang dikenal Gus Ipin juga menyambut baik program tersebut. Ia menganggapnya program ini sebagai langkah progresif untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil.

"Saya bersyukur kalau itu bisa dilaksanakan. Teman-teman nelayan kecil pasti sangat terbantu, sehingga tidak perlu terjerat ijon yang membuat daya tawar mereka rendah dihadapan off taker," kata pria yang juga menjabat sebagai Bupati Trenggalek itu.

Program yang sangat bagus

Tak cuma HNSI, Ketua Serikat Nelayan Tradisional (SNT) dan Ketua Gerakan Nelayan Pantura Kajidin pun menyambut dengan gembira rencana Ganjar untuk menghapuskan utang nelayan.

“Itu program (Pemutihan Kredit Macet Nelayan) yang sangat bagus dan sudah kami tunggu-tunggu,” ucap nelayan asal Indramayu itu saat dikonfirmasi, Rabu (20/12/2023).

Baca juga: Caleg di Indramayu Pasang APK di Toren Masjid

Selain kredit macet di bank, Kajidin berharap Ganjar juga dapat menjalankan program Pemutihan Utang bagi nelayan yang memiliki utang di off taker atau tengkulak.

“Banyak nelayan kecil kita yang utangnya di tengkulak. Parahnya, harga ikan hasil tangkapan mereka dijual rendah karena keterikatan utang kepada tengkulak,” imbuhnya.

Kajidin berharap jika Ganjar terpilih sebagai presiden dapat menyelesaikan masalah regulasi yang menyulitkan nelayan. Sebab, sampai saat ini banyak regulasi yang tumpang tindih dan merugikan nelayan.

“Kami sudah bertemu pak Ganjar dan sampaikan masalah itu. Beliau (Ganjar) sepakat untuk merevisi regulasi yang memberatkan nelayan,” jelas Kajidin.

Baca juga: Kunjungi Marunda Jakut, Mahfud Sebut Kampung Nelayan Kurang Dapat Perhatian

Selain itu, lanjut dia, nelayan juga berharap agar Ganjar dapat menghidupkan Koperasi Perikanan Laut (KPL) untuk mencegah harga ikan dimainkan oleh tengkulak, sehingga nelayan bisa mendapatkan hasil yang lebih optimal.

Sementara itu, salah satu pendiri Komunitas Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Sugeng Nugroho mengatakan bahwa sebagian besar nelayan menggunakan peralatan tangkap yang diperoleh melalui pinjaman, baik dari bank maupun tengkulak.

“Jadi nelayan itu semua peralatan tangkapnya sebagian besar diperoleh dari pinjaman, baik di bank maupun tengkulak,” ucap nelayan asal Jatim itu.

 
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com