Jika Jadi Presiden, Ganjar Siap Hapus Utang Nelayan di Indonesia

Menurutnya, langkah afirmatif tersebut penting dilakukan agar nelayan dapat meningkatkan produktivitas dan mencapai kesejahteraan yang lebih baik.

"Kalau ingin nelayan sejahtera, maka negara harus hadir agar mereka lebih produktif. Selain pelatihan, pendampingan, dan pemberian bantuan alat tangkap atau subsidi solar, satu hal yang bisa dilakukan adalah pemutihan kredit macet para nelayan," imbuh Ganjar dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (20/12/2023).

Hal tersebut tersebut disampaikan oleh Ganjar di hadapan para akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam acara Food & Agriculture Summit III di IPB International Convention Center Bogor, Jawa Barat, Selasa (19/12/2023).

Hadir dalam acara itu, rektor dan wakil rektor IPB, para guru besar, dosen, alumni serta civitas akademika IPB lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ganjar mengungkapkan bahwa banyak nelayan yang tidak dapat menikmati hasil kerja keras mereka dari melaut karena terjerat utang.

Apalagi, hasil tangkapan dari nelayan kecil sering dibeli melalui sistem ijon--penjualan hasil tangkap dalam keadaan hijau atau masih belum siap panen--oleh off taker atau pemasok kebutuhan industri.

Untuk diketahui, nelayan kecil memiliki keterbatasan daya tawar ketika berurusan dengan off taker yang memberikan pinjaman untuk modal melaut.

Berdasarkan data yang dihimpun, sekitar 8,25 persen dari total kredit macet di Indonesia berasal dari sektor perikanan, dengan jumlah sekitar Rp 186 miliar.

"Jumlahnya tidak banyak, sekitar Rp 186 miliar. Maka sangat mungkin, kredit nelayan yang macet itu kita hapuskan saja, setelah itu kita bina dan dampingi mereka," ucap Ganjar.

Maka dari itu, lanjut dia, peran data sangat penting dalampengimplementasian program-program, seperti pemutihan kredit nelayan.

Ganjar mengatakan bahwa data petani dan nelayan harus dimasukan dalam sistem Satu Data Indonesia. Hal ini untuk memastikan program-program tersebut dapat dijalankan secara efektif, lancar, dan sesuai sasaran.

Oleh karena itu, kata dia, Satu Data Indonesia harus diwujudkan agar program menghapuskan hutang nelayan bisa terlaksana secara baik.

"Kalau data kita beres, yang seperti ini tidak sulit dilakukan tindakan afirmatif. Maka saya komitmen, untuk urusan Satu Data Indonesia, biar Ganjar yang bereskan. KTP Sakti adalah solusinya," tuturnya.

Apresiasi dari HNSI dan KNTI

Sebagai Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Tengah (Jateng), Riswanto menyambut baik program Pemutihan Kredit Nelayan yang diusung oleh Ganjar.

Ia menilai program tersebut dapat mendongkrak kesejahteraan nelayan. Meski demikian, Riswanto menekankan bahwa program ini perlu dijalankan dengan tepat sasaran agar manfaatnya dapat dirasakan oleh nelayan secara maksimal.

"Itu bagus. Tapi harus didasarkan pada data yang akurat, karena untuk membereskan ini juga tidak mudah. Selain itu, juga harus ada kejelasan tentang batas utang yang akan dihapuskan atau kredit macet yang diputihkan," kata Riswanto.

Pada kesempatan itu, Riswanto menunjukkan pula kompleksitas masalah nelayan. Mereka melakukan utang tidak hanya dari lembaga perbankan resmi, tetapi juga dari rentenir, tengkulak, dan pengijon.

Oleh karena itu, sebut dia, penting untuk memastikan bahwa program Pemutihan Kredit Macet ini merangkul semua aspek utang yang dihadapi nelayan, termasuk mereka yang tidak bankable.

"Karena masalah nelayan ini kompleks. Utangnya tidak hanya ke bank saja. Nelayan-nelayan kecil yang tidak bankable, mereka terjerat utangnya ke rentenir dan tengkulak yang memberi pinjaman modal untuk melaut," tutur Riswanto.

Senada dengan Riswanto, Ketua HNSI Jawa Timur (Jatim) Mochamad Nur Arifin atau yang dikenal Gus Ipin juga menyambut baik program tersebut. Ia menganggapnya program ini sebagai langkah progresif untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil.

"Saya bersyukur kalau itu bisa dilaksanakan. Teman-teman nelayan kecil pasti sangat terbantu, sehingga tidak perlu terjerat ijon yang membuat daya tawar mereka rendah dihadapan off taker," kata pria yang juga menjabat sebagai Bupati Trenggalek itu.

Program yang sangat bagus

Tak cuma HNSI, Ketua Serikat Nelayan Tradisional (SNT) dan Ketua Gerakan Nelayan Pantura Kajidin pun menyambut dengan gembira rencana Ganjar untuk menghapuskan utang nelayan.

“Itu program (Pemutihan Kredit Macet Nelayan) yang sangat bagus dan sudah kami tunggu-tunggu,” ucap nelayan asal Indramayu itu saat dikonfirmasi, Rabu (20/12/2023).

Selain kredit macet di bank, Kajidin berharap Ganjar juga dapat menjalankan program Pemutihan Utang bagi nelayan yang memiliki utang di off taker atau tengkulak.

“Banyak nelayan kecil kita yang utangnya di tengkulak. Parahnya, harga ikan hasil tangkapan mereka dijual rendah karena keterikatan utang kepada tengkulak,” imbuhnya.

Kajidin berharap jika Ganjar terpilih sebagai presiden dapat menyelesaikan masalah regulasi yang menyulitkan nelayan. Sebab, sampai saat ini banyak regulasi yang tumpang tindih dan merugikan nelayan.

“Kami sudah bertemu pak Ganjar dan sampaikan masalah itu. Beliau (Ganjar) sepakat untuk merevisi regulasi yang memberatkan nelayan,” jelas Kajidin.

Selain itu, lanjut dia, nelayan juga berharap agar Ganjar dapat menghidupkan Koperasi Perikanan Laut (KPL) untuk mencegah harga ikan dimainkan oleh tengkulak, sehingga nelayan bisa mendapatkan hasil yang lebih optimal.

Sementara itu, salah satu pendiri Komunitas Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Sugeng Nugroho mengatakan bahwa sebagian besar nelayan menggunakan peralatan tangkap yang diperoleh melalui pinjaman, baik dari bank maupun tengkulak.

“Jadi nelayan itu semua peralatan tangkapnya sebagian besar diperoleh dari pinjaman, baik di bank maupun tengkulak,” ucap nelayan asal Jatim itu.