Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

Jika Jadi Presiden, Ganjar Siap Hapus Utang Nelayan di Indonesia

Kompas.com - 20/12/2023, 20:42 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, mengaku siap untuk menghapuskan hutang nelayan atau memutihkan kredit macet nelayan di Indonesia.

Menurutnya, langkah afirmatif tersebut penting dilakukan agar nelayan dapat meningkatkan produktivitas dan mencapai kesejahteraan yang lebih baik.

"Kalau ingin nelayan sejahtera, maka negara harus hadir agar mereka lebih produktif. Selain pelatihan, pendampingan, dan pemberian bantuan alat tangkap atau subsidi solar, satu hal yang bisa dilakukan adalah pemutihan kredit macet para nelayan," imbuh Ganjar dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (20/12/2023).

Hal tersebut tersebut disampaikan oleh Ganjar di hadapan para akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam acara Food & Agriculture Summit III di IPB International Convention Center Bogor, Jawa Barat, Selasa (19/12/2023).

Baca juga: Dugaan Penyelewengan Dana Kemahasiswaan Unand, 2 Wakil Rektor Diperiksa

Hadir dalam acara itu, rektor dan wakil rektor IPB, para guru besar, dosen, alumni serta civitas akademika IPB lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ganjar mengungkapkan bahwa banyak nelayan yang tidak dapat menikmati hasil kerja keras mereka dari melaut karena terjerat utang.

Apalagi, hasil tangkapan dari nelayan kecil sering dibeli melalui sistem ijon--penjualan hasil tangkap dalam keadaan hijau atau masih belum siap panen--oleh off taker atau pemasok kebutuhan industri.

Untuk diketahui, nelayan kecil memiliki keterbatasan daya tawar ketika berurusan dengan off taker yang memberikan pinjaman untuk modal melaut.

Baca juga: ADB Beri Pinjaman Rp 10 Triliun ke Indonesia

Berdasarkan data yang dihimpun, sekitar 8,25 persen dari total kredit macet di Indonesia berasal dari sektor perikanan, dengan jumlah sekitar Rp 186 miliar.

"Jumlahnya tidak banyak, sekitar Rp 186 miliar. Maka sangat mungkin, kredit nelayan yang macet itu kita hapuskan saja, setelah itu kita bina dan dampingi mereka," ucap Ganjar.

Maka dari itu, lanjut dia, peran data sangat penting dalampengimplementasian program-program, seperti pemutihan kredit nelayan.

Ganjar mengatakan bahwa data petani dan nelayan harus dimasukan dalam sistem Satu Data Indonesia. Hal ini untuk memastikan program-program tersebut dapat dijalankan secara efektif, lancar, dan sesuai sasaran.

Baca juga: Optimalkan Kebijakan Satu Data, Ganjar-Mahfud Bakal Hadirkan Menteri Digital di Pemerintahan

Oleh karena itu, kata dia, Satu Data Indonesia harus diwujudkan agar program menghapuskan hutang nelayan bisa terlaksana secara baik.

"Kalau data kita beres, yang seperti ini tidak sulit dilakukan tindakan afirmatif. Maka saya komitmen, untuk urusan Satu Data Indonesia, biar Ganjar yang bereskan. KTP Sakti adalah solusinya," tuturnya.

Apresiasi dari HNSI dan KNTI

Sebagai Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Tengah (Jateng), Riswanto menyambut baik program Pemutihan Kredit Nelayan yang diusung oleh Ganjar.

Ia menilai program tersebut dapat mendongkrak kesejahteraan nelayan. Meski demikian, Riswanto menekankan bahwa program ini perlu dijalankan dengan tepat sasaran agar manfaatnya dapat dirasakan oleh nelayan secara maksimal.

Baca juga: Kunjungi Marunda Jakut, Mahfud Sebut Kampung Nelayan Kurang Dapat Perhatian

"Itu bagus. Tapi harus didasarkan pada data yang akurat, karena untuk membereskan ini juga tidak mudah. Selain itu, juga harus ada kejelasan tentang batas utang yang akan dihapuskan atau kredit macet yang diputihkan," kata Riswanto.

Pada kesempatan itu, Riswanto menunjukkan pula kompleksitas masalah nelayan. Mereka melakukan utang tidak hanya dari lembaga perbankan resmi, tetapi juga dari rentenir, tengkulak, dan pengijon.

Oleh karena itu, sebut dia, penting untuk memastikan bahwa program Pemutihan Kredit Macet ini merangkul semua aspek utang yang dihadapi nelayan, termasuk mereka yang tidak bankable.

"Karena masalah nelayan ini kompleks. Utangnya tidak hanya ke bank saja. Nelayan-nelayan kecil yang tidak bankable, mereka terjerat utangnya ke rentenir dan tengkulak yang memberi pinjaman modal untuk melaut," tutur Riswanto.

Baca juga: Hingga 16 November 2023, PIP Telah Salurkan Pinjaman Modal Usaha Sebanyak Rp34,9 Triliun

Senada dengan Riswanto, Ketua HNSI Jawa Timur (Jatim) Mochamad Nur Arifin atau yang dikenal Gus Ipin juga menyambut baik program tersebut. Ia menganggapnya program ini sebagai langkah progresif untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil.

"Saya bersyukur kalau itu bisa dilaksanakan. Teman-teman nelayan kecil pasti sangat terbantu, sehingga tidak perlu terjerat ijon yang membuat daya tawar mereka rendah dihadapan off taker," kata pria yang juga menjabat sebagai Bupati Trenggalek itu.

Program yang sangat bagus

Tak cuma HNSI, Ketua Serikat Nelayan Tradisional (SNT) dan Ketua Gerakan Nelayan Pantura Kajidin pun menyambut dengan gembira rencana Ganjar untuk menghapuskan utang nelayan.

“Itu program (Pemutihan Kredit Macet Nelayan) yang sangat bagus dan sudah kami tunggu-tunggu,” ucap nelayan asal Indramayu itu saat dikonfirmasi, Rabu (20/12/2023).

Baca juga: Caleg di Indramayu Pasang APK di Toren Masjid

Selain kredit macet di bank, Kajidin berharap Ganjar juga dapat menjalankan program Pemutihan Utang bagi nelayan yang memiliki utang di off taker atau tengkulak.

“Banyak nelayan kecil kita yang utangnya di tengkulak. Parahnya, harga ikan hasil tangkapan mereka dijual rendah karena keterikatan utang kepada tengkulak,” imbuhnya.

Kajidin berharap jika Ganjar terpilih sebagai presiden dapat menyelesaikan masalah regulasi yang menyulitkan nelayan. Sebab, sampai saat ini banyak regulasi yang tumpang tindih dan merugikan nelayan.

“Kami sudah bertemu pak Ganjar dan sampaikan masalah itu. Beliau (Ganjar) sepakat untuk merevisi regulasi yang memberatkan nelayan,” jelas Kajidin.

Baca juga: Kunjungi Marunda Jakut, Mahfud Sebut Kampung Nelayan Kurang Dapat Perhatian

Selain itu, lanjut dia, nelayan juga berharap agar Ganjar dapat menghidupkan Koperasi Perikanan Laut (KPL) untuk mencegah harga ikan dimainkan oleh tengkulak, sehingga nelayan bisa mendapatkan hasil yang lebih optimal.

Sementara itu, salah satu pendiri Komunitas Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Sugeng Nugroho mengatakan bahwa sebagian besar nelayan menggunakan peralatan tangkap yang diperoleh melalui pinjaman, baik dari bank maupun tengkulak.

“Jadi nelayan itu semua peralatan tangkapnya sebagian besar diperoleh dari pinjaman, baik di bank maupun tengkulak,” ucap nelayan asal Jatim itu.

 
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com