TPN Bantah Ganjar-Mahfud Bakal Hentikan Program Pro Rakyat Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud mengeklaim bahwa program-program pro rakyat yang telah dimulai era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan tetap dilanjutkan bahkan disempurnakan.

Hal ini untuk menepis kabar bahwa jika Ganjar-Mahfud terpilih, program seperti bantuan sosial (bansos) hingga program pro rakyat lainnya akan dihapus atau dihentikan.

Deputi Kanal Media TPN Ganjar-Mahfud, Karaniya Dharmasaputra menyebut, berbagai program itu akan dilakukan digitalisasi melalui program unggulan, KTP Sakti.

"Lewat KTP Sakti itu maka dengan memanfaatkan satu saja KTP, maka seluruh warga masyarakat yang eligibel, yang berhak mendapatkan bantuan sosial, itu akan mendapatkan akses yang lebih mudah, lebih luas dan lebih cepat dalam menerima dana dana bansos dan berbagai program kesejahteraan masyarakat lainnnya," kata Kara dalam konferensi pers di Media Center TPN, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Senin (18/12/2023).

Baca juga: PPATK Temukan Transaksi Janggal terkait Pemilu, Ganjar: Kalau Sumbernya Haram, Tracing Lebih Gampang

Kara menjelaskan bahwa pada saat ini penyaluran bansos masih kerap menemui kendala.

Misalnya, masyarakat sulit mengakses Kartu Prakerja, meski program ini dinilai mencatat rekor yang baik untuk mensejahterakan rakyat.

"Jadi, pada waktu seseorang mendaftar, atau didaftarkan, itu biasanya harus melewati orang perantara, apakah Kadus (kepala dusun) Pak lurah dan lain sebagainya," jelasnya.

"Lalu kemudian, biasanya karena orang perantara ini memiliki kepentingan tertentu, lalu kemudian si Badu katakanlah seharusnya berhak menerima dana bansos ini, lalu tidak didaftarkan karena dia mungkin bukan keluarganya si A, bukan keluarganya si B," lanjut dia.

Merujuk hal tersebut, menurut Kara, dengan KTP Sakti, Ganjar-Mahfud ingin menghilangkan orang perantara itu lewat digitalisasi.

Baca juga: Gibran Kampanye ke IKN Setelah Dirinya, Ganjar: Saya Paling Otentik

Dengan adanya digitalisasi prakerja lewat KTP Sakti, seseorang untuk pertama kalinya dalam sejarah bisa langsung mendaftar tanpa perantara siapapun.

"Lalu yang kedua, pada saat menerima dana bansos, muncul lagi masalah perantara. Uang yang seharusnya diterima katakanlah satu juta atau Rp 500.000. Lalu biasa, disunat, cuma jadi 300 (ribu) atau Rp 400.000," tutur Kara.

"Nah sekarang dengan bantuan teknologi digital dan bekerja sama dengan perusahaan perusahaan teknologi, uang elektronik, lalu si Badu ini langsung menerima uang, kalau memang dia berhak menerima Rp 500.000, maka hanya dalam hitungan detik, dia menerima Rp 500.000 secara penuh," sambungnya.

Apa yang disampaikan Kara di atas untuk merespons adanya kabar yang beredar bahwa Ganjar-Mahfud akan menghentikan program bansos hingga program kesejahteraan masyarakat lainnya, jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden.

Baca juga: Momen Ganjar Gombali Warga saat Makan Durian: Lihat Sampeyan Tambah Manis

Menurut Kara, kabar yang beredar itu merupakan bagian dari kampanye hitam atau black campaign.