Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Ingin Bansos Beras Lanjut hingga Desember, PDI-P: Cawe-cawe untuk Pilkada

Kompas.com - 16/05/2024, 20:19 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) melihat adanya indikasi bahwa Presiden Joko Widodo akan cawe-cawe pada kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 November mendatang.

Hal ini terlihat dari niat Jokowi yang ingin melanjutkan distribusi bantuan sosial beras hingga Desember 2024.

"Kita bukan hanya mencium cawe-cawe, tapi melihat dengan jelas dan gamblang, basa jawane (bahasa Jawanya) cetho welo welo," kata Djarot di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2024).

Djarot menilai potensi cawe-cawe Jokowi sangat besar mengingat sejumlah orang dekatnya akan maju di Pilkada, mulai dari putra bungsu Kaesang Pangarep, menantu Bobby Nasution, dan sekretaris pribadi Iriana Jokowi.

"Artinya, cawe-cawe itu gamblang banget, ketok (kelihatan) banget. Gitu lho. Kelihatan sekali gitu lho ya," lanjutnya.

Baca juga: Berniat Lanjutkan Bansos Beras sampai Desember, Jokowi: Kalau Anggaran Memungkinkan, tapi Tidak Janji

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menuturkan, distribusi beras yang dimungkinkan berlanjut hingga Desember termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

Oleh karena itu, PDI-P meminta indikasi tersebut disorot oleh penyelenggara pemilu.

Dia berharap apa yang terjadi pada pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di mana terdapat penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden Jokowi, tidak terulang kembali pada Pilkada.

"Kita minta betul penyelenggara pemilu, ini benar-benar mengawasi. Termasuk media, termasuk anak-anak muda. Apalagi tadi bansos akan diperpanjang sampai bulan Desember," tegasnya.

Atas adanya indikasi penyalahgunaan kekuasaan pada Pilkada, PDI-P juga akan menjadikan hal tersebut sebagai materi pembahasan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 pada 24-26 Mei.

"Inilah yang akan diumbar dalam bahasan kita nanti di Rakernas, bagaimana supaya kita untuk bisa mengawasi mengawal," ucap Djarot.

Baca juga: Sejumlah Kader PDI-P yang Potensial Diusung dalam Pilkada Jakarta: Ahok, Djarot hingga Andika Perkasa

Sebelumnya, Presiden Jokowi memastikan bahwa distribusi bansos beras 10 kilogram per keluarga akan terus berlanjut hingga Juni 2024.

Kepala Negara juga berharap distribusi itu dapat diperpanjang hingga Desember, tetapi tergantung ketersediaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN).

"Kita berdoa bersama ya supaya bisa terus sampai Desember," ujar Jokowi di Kompleks Pergudangan Bulog Laende di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin (13/5/2024).

Bansos beras pertama kali dibagikan pada September 2023. Semula, bansos beras hanya diberikan untuk tiga bulan, yakni hingga Oktober 2023.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MPR Akan Temui JK-Boediono Rabu Lusa, SBY Pekan Depan

MPR Akan Temui JK-Boediono Rabu Lusa, SBY Pekan Depan

Nasional
KPK Setor Uang Rp 59,2 M dari Kasus Dodi Reza Alex Noerdin Cs ke Negara

KPK Setor Uang Rp 59,2 M dari Kasus Dodi Reza Alex Noerdin Cs ke Negara

Nasional
Buka Fair and Expo WWF 2024 Bali, Puan: Peluang Bagus untuk Promosi

Buka Fair and Expo WWF 2024 Bali, Puan: Peluang Bagus untuk Promosi

Nasional
KPK Sita Rumah Mewah yang Dibeli Anak Buah SYL di Parepare

KPK Sita Rumah Mewah yang Dibeli Anak Buah SYL di Parepare

Nasional
PDI-P Anggap Wajar Jokowi Bertemu dengan Puan

PDI-P Anggap Wajar Jokowi Bertemu dengan Puan

Nasional
MK: Anwar Usman Tetap Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

MK: Anwar Usman Tetap Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

Nasional
9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Singgung soal Konsep 'Link and Match'

9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Singgung soal Konsep "Link and Match"

Nasional
MK Didesak Larang Anwar Usman Putus Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya

MK Didesak Larang Anwar Usman Putus Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya

Nasional
Try Sutrisno Peringatkan Prabowo Jangan Ceroboh Tambah Kementerian

Try Sutrisno Peringatkan Prabowo Jangan Ceroboh Tambah Kementerian

Nasional
Kakak SYL Disebut Dapat Duit Rp 10 Juta Per Bulan dari Kementan

Kakak SYL Disebut Dapat Duit Rp 10 Juta Per Bulan dari Kementan

Nasional
PDI-P Tak Bakal Cawe-cawe dalam Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran

PDI-P Tak Bakal Cawe-cawe dalam Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Saksi Sebut Pedangdut Nayunda Nabila Dititip Kerja di Kementan jadi Asisten Anak SYL

Saksi Sebut Pedangdut Nayunda Nabila Dititip Kerja di Kementan jadi Asisten Anak SYL

Nasional
Gerindra: Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet

Gerindra: Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet

Nasional
9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Dorong Pelibatan Unit Kerja Kreatif

9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Dorong Pelibatan Unit Kerja Kreatif

Nasional
Cegah Jual Beli Suara, Perludem Minta MK Lanjutkan Sengketa PPP-Partai Garuda ke Pembuktian

Cegah Jual Beli Suara, Perludem Minta MK Lanjutkan Sengketa PPP-Partai Garuda ke Pembuktian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com