Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Janji Salurkan Bantuan untuk Rakyat, Ganjar Sebut Bansos Bukan Milik Presiden

Kompas.com - 15/12/2023, 17:35 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

KARAWANG, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo berjanji memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada rakyat jika kelak terpilih menjadi Presiden RI.

Ia menegaskan bahwa bansos harus disalurkan untuk rakyat, bukan milik Presiden.

Hal itu disampaikan usai ditanya responsnnya terkait pernyataan politikus PDI-P Rieke Diah Pitaloka yang meminta Ganjar berjanji dan berkomitmen bahwa bansos bukan milik presiden.

"Ya bansos kan untuk rakyat, sudah dianggarkan begitu," kata Ganjar ditemui di Rumah Rengasdengklok, Karawang, Jawa Barat, Jumat (15/12/2023) siang.

Baca juga: Pesan Cucu Pemilik Rumah Rengasdengklok ke Ganjar: Jangan Lupa Sejarah jika Terpilih

Ia mengatakan bahwa bansos bukan milik presiden. Sebaliknya, pemerintah sudah menganggarkan untuk memberikan bantuan pada rakyat.

Untuk itu, mantan Gubernur Jawa Tengah itu meminta sekali lagi bansos jangan diakui milik presiden.

"Ya enggak lah (bukan milik presiden), pemerintah kan yang ngasih, dari pemerintah. Pemerintah ngasih kepada rakyat," ujar Ganjar.

Oleh sebab itu, Ganjar menegaskan bahwa dirinya bersama calon wakil presiden (cawapres) pendampingnya, Mahfud MD punya program “Satu Data Indonesia” yang nanti warga memiliki KTP Sakti (Satu Kartu Terpadu Indonesia).

KTP Sakti ini akan digunakan sebagai pendataan penerimaan bantuan dari pemerintah.

Baca juga: Balihonya Dicopot di Bali, Sumut, dan Banten, Ganjar: Sudah Biasa

Kemudian, data semua warga yang berhak menerima bantuan akan dimasukkan ke dalam chip KTP.

Selain berfungsi sebagai basis data, KTP Sakti disebut akan digunakan untuk urusan pelayanan publik, mulai dari pusat sampai ke daerah.

Diberitakan sebelumnya, Rieke Diah Pitaloka meminta Ganjar Pranowo betul-betul menyampaikan bansos tepat sasaran pada rakyat jika terpilih menjadi presiden pada Pemilu 2024.

Ia pun meminta Ganjar berjanji dan berkomitmen bahwa bansos bukan milik presiden.

"Bansos itu, janji ya kalau jadi presiden jangan diaku punya presiden loh bansos. Bansos itu bukan punya presiden, bukan punya anak presiden, janji loh, Mas," kata Rieke yang karib disapa Oneng, saat berpidato di hadapan Ganjar, di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (14/12/2023).

Baca juga: Ke Ganjar, Rieke Diah: Janji Ya, Bansos Jangan Diakui Punya Presiden atau Anak Presiden

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com