Janji Salurkan Bantuan untuk Rakyat, Ganjar Sebut Bansos Bukan Milik Presiden

Ia menegaskan bahwa bansos harus disalurkan untuk rakyat, bukan milik Presiden.

Hal itu disampaikan usai ditanya responsnnya terkait pernyataan politikus PDI-P Rieke Diah Pitaloka yang meminta Ganjar berjanji dan berkomitmen bahwa bansos bukan milik presiden.

"Ya bansos kan untuk rakyat, sudah dianggarkan begitu," kata Ganjar ditemui di Rumah Rengasdengklok, Karawang, Jawa Barat, Jumat (15/12/2023) siang.

Ia mengatakan bahwa bansos bukan milik presiden. Sebaliknya, pemerintah sudah menganggarkan untuk memberikan bantuan pada rakyat.

Untuk itu, mantan Gubernur Jawa Tengah itu meminta sekali lagi bansos jangan diakui milik presiden.

"Ya enggak lah (bukan milik presiden), pemerintah kan yang ngasih, dari pemerintah. Pemerintah ngasih kepada rakyat," ujar Ganjar.

Oleh sebab itu, Ganjar menegaskan bahwa dirinya bersama calon wakil presiden (cawapres) pendampingnya, Mahfud MD punya program “Satu Data Indonesia” yang nanti warga memiliki KTP Sakti (Satu Kartu Terpadu Indonesia).

KTP Sakti ini akan digunakan sebagai pendataan penerimaan bantuan dari pemerintah.

Kemudian, data semua warga yang berhak menerima bantuan akan dimasukkan ke dalam chip KTP.

Selain berfungsi sebagai basis data, KTP Sakti disebut akan digunakan untuk urusan pelayanan publik, mulai dari pusat sampai ke daerah.

Ia pun meminta Ganjar berjanji dan berkomitmen bahwa bansos bukan milik presiden.

"Bansos itu, janji ya kalau jadi presiden jangan diaku punya presiden loh bansos. Bansos itu bukan punya presiden, bukan punya anak presiden, janji loh, Mas," kata Rieke yang karib disapa Oneng, saat berpidato di hadapan Ganjar, di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (14/12/2023).