Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jaringan Gusdurian Akan Keluarkan Rekomendasi dan Sikap Terkait Pemilu 2024

Kompas.com - 23/11/2023, 18:22 WIB
Singgih Wiryono,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaringan Gusdurian yang tersebar di seluruh Indonesia akan mengeluarkan sikap tegas terkait Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Hal itu disampaikan Koordinator Sekretariat Nasional Jaringan Gusdurian Jay Ahmad dalam keterangan tertulis, Kamis (23/11/2023). 

"Kita akan mengeluarkan rekomendasi dan sikap tegas," kata Jay.

Rekomendasi tersebut rencananya akan dikeluarkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang akan digelar di Depok, Jawa Barat 24-26 November 2023.

Baca juga: Manuver Yenny Wahid dan Gusdurian Dukung Ganjar-Mahfud, Akankah Menggerus Suara Anies-Muhaimin?

Rakernas tersebut adalah amanat temu nasional Gusdurian yang diselenggarakan di Surabaya tahun lalu.

Rekomendasi dan sikap tersebut tak jauh dari pembahasan perpecahan yang terjadi pada Pemilu sebelumnya.

Jay melihat dinamika politik terus berkembang, mulai dari adanya isu politik dinasti, dugaan aparat pemerintah yang dinilai tidak netral, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilai sarat kepentingan politik, dan pencatutan nama Jaringan Gusdurian untuk mendapat dukungan masyarakat.

Baca juga: Deklarasi Ganjar-Mahfud, Yenny Wahid: Yang Berpolitik Praktis Barisan Kader Gus Dur, Gusdurian Tidak

“Jadi di Rakernas Jaringan Gusdurian, semua akan kita bahas, agar masyarakat tidak bingung, dan tercipta pemilu yang damai dan bermartabat,” papar Jay.

Jay juga menyebut situasi politik jelang pesta demokrasi ini perlu memperkuat agenda gerakan untuk merespons persoalan yang terjadi di masyarakat, mulai dari kebebasan beragama dan berkeyakinan, keadilan ekologi, serta situasi politik dan demokrasi.

“Hasilnya akan menjadi rujukan dan panduan bagi seluruh elemen dalam Jaringan Gusdurian di seluruh Indonesia dan luar negeri,” tegas Jay.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Ingin Bansos Beras Lanjut hingga Desember, PDI-P: Cawe-cawe untuk Pilkada

Jokowi Ingin Bansos Beras Lanjut hingga Desember, PDI-P: Cawe-cawe untuk Pilkada

Nasional
Ketua DPP PDI-P Kaget Revisi UU Kementerian Negara Dibahas, Khawatir untuk Bagi-bagi Kekuasan

Ketua DPP PDI-P Kaget Revisi UU Kementerian Negara Dibahas, Khawatir untuk Bagi-bagi Kekuasan

Nasional
Anggota DPR-nya Minta KPU Legalkan Politik Uang, PDI-P: Itu Ungkapan Kejengkelan

Anggota DPR-nya Minta KPU Legalkan Politik Uang, PDI-P: Itu Ungkapan Kejengkelan

Nasional
Meski Urus 'Stunting', BKKBN Belum Dilibatkan dalam Program Makan Siang Gratis Prabowo

Meski Urus "Stunting", BKKBN Belum Dilibatkan dalam Program Makan Siang Gratis Prabowo

Nasional
Rakernas PDI-P Bakal Bahas Tiga Topik, Termasuk Posisi Politik terhadap Pemerintahan Prabowo

Rakernas PDI-P Bakal Bahas Tiga Topik, Termasuk Posisi Politik terhadap Pemerintahan Prabowo

Nasional
Sejumlah Kader PDI-P yang Potensial Diusung dalam Pilkada Jakarta: Ahok, Djarot hingga Andika Perkasa

Sejumlah Kader PDI-P yang Potensial Diusung dalam Pilkada Jakarta: Ahok, Djarot hingga Andika Perkasa

Nasional
Kemenag Ingatkan Jemaah Umrah Indonesia di Arab Saudi Segera Pulang Agar Tak Dideportasi

Kemenag Ingatkan Jemaah Umrah Indonesia di Arab Saudi Segera Pulang Agar Tak Dideportasi

Nasional
Bareskrim Segera Kirim Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang ke Kejaksaan

Bareskrim Segera Kirim Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang ke Kejaksaan

Nasional
Hapus Kelas BPJS, Menkes: Yang Kaya, yang Miskin, Semua Terlayani

Hapus Kelas BPJS, Menkes: Yang Kaya, yang Miskin, Semua Terlayani

Nasional
26.477 Jemaah Haji Indonesia Sudah Berada di Madinah

26.477 Jemaah Haji Indonesia Sudah Berada di Madinah

Nasional
Kejagung Sita Rumah Mewah di Summarecon Serpong terkait Kasus Korupsi Timah

Kejagung Sita Rumah Mewah di Summarecon Serpong terkait Kasus Korupsi Timah

Nasional
Pimpinan Komisi X DPR Setuju 'Study Tour' Dilarang: Kalau ke Tempat Wisata, Itu Namanya 'Healing'

Pimpinan Komisi X DPR Setuju "Study Tour" Dilarang: Kalau ke Tempat Wisata, Itu Namanya "Healing"

Nasional
Ikrar Nusa Bhakti Sebut Pemerintahan Prabowo-Gibran Bakal Sibuk jika DPA Dihidupkan Lagi karena...

Ikrar Nusa Bhakti Sebut Pemerintahan Prabowo-Gibran Bakal Sibuk jika DPA Dihidupkan Lagi karena...

Nasional
Airlangga Sebut Pemerintah Segera Evaluasi Kebijakan Subsidi Energi

Airlangga Sebut Pemerintah Segera Evaluasi Kebijakan Subsidi Energi

Nasional
Gubernur Malut Diduga Beli Aset Pakai Uang dari Pengusaha Tambang

Gubernur Malut Diduga Beli Aset Pakai Uang dari Pengusaha Tambang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com