Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Meski Urus "Stunting", BKKBN Belum Dilibatkan dalam Program Makan Siang Gratis Prabowo

Kompas.com - 16/05/2024, 19:51 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan, pihaknya belum dilibatkan dalam program makan siang dan susu gratis yang menjadi program utama Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Meski demikian, Hasto tetap memberi masukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam program tersebut, di mana yang harus difokuskan mendapat makan siang gratis ialah ibu hamil dan anak-anak yang baru menjalani kehidupan selama 1.000 hari pertama.

"Kami selalu menyampaikan jangan lupa untuk ibu hamil dan 1.000 hari pertama kehidupan, itu. Pada prinsipnya itu," ujar Hasto saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/5/2024).

Baca juga: BKKBN Masih Verifikasi Situasi Stunting Terkini di Indonesia

Hasto menjelaskan, dalam beberapa negara yang sukses mengatasi stunting, mereka memberikan vitamin dan makanan untuk ibu hamil.

Dia menyebut negara-negara yang tingkat ekonominya bagus pasti meng-cover ibu hamil.

"Seperti Amerika dan Australia itu kalau kita tinggal di sana kita sebagai orang luar sebagai ibu hamil yang dicover juga mendapatkan paket makanan tambahan. Bahkan semua ibu hamil," tuturnya.

Hasto meyakini pemerintah pasti memiliki keterbatasan, sehingga BKKBN selalu siap untuk memberi usulan.

Baca juga: Anggarannya Besar, Program Makan Siang Gratis Prabowo Bakal Dimonitor KPK

Selain itu, Hasto meminta calon pengantin tidak dilupakan untuk menjadi target program makan siang gratis.

"Jadi calon pengantin sekarang ini hampir 20 persen kekurangan kalori protein. Jadi saya sudah mendapatkan data, lebih dari 600 ribu calon pengantin yang memasukkan data kepada saya. Di tahun 2023 ternyata lingkar lengannya yang kurang dari 23 setengah sekitar 20 persen, nah itu kalau hamil, itu anaknya stunting," jelas Hasto.

"Sehingga itu menjadi sasaran risiko tinggi. Stunting itu harus menjadi sasaran untuk perbaikan gizi, supaya sebelum hamil dia sudah gemuk dulu sedikit, tidak terlalu kurus," sambungnya.

Baca juga: Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Meski demikian, Hasto mengaku tidak bertanya-tanya mengapa BKKBN sejauh ini belum dilibatkan.

Yang pasti, kata dia, BKKBN sudah memiliki ide untuk program makan siang gratis.

"Kalau dilibatkan, karena kami punya kepentingan, kepentingannya adalah alokasi anggaran yang untuk makan siang itu sebagian bisa beririsan dengan keluarga berisiko tinggi stunting. Kan berarti sangat terbantu lah kami," imbuh Hasto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club', Try Sutrisno: Kalau Mau Merangkul, dari Hati

Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club", Try Sutrisno: Kalau Mau Merangkul, dari Hati

Nasional
ICW Minta Jokowi Tak Ulur Waktu Umumkan Anggota Pansel Capim KPK

ICW Minta Jokowi Tak Ulur Waktu Umumkan Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Putusan Sela PTUN Jakarta Perintahkan Dewas KPK Tunda Proses Etik Nurul Ghufron

Putusan Sela PTUN Jakarta Perintahkan Dewas KPK Tunda Proses Etik Nurul Ghufron

Nasional
ICW Minta Komposisi Pansel KPK Dirombak, Utamakan yang Independen

ICW Minta Komposisi Pansel KPK Dirombak, Utamakan yang Independen

Nasional
Bamsoet Laporkan Kinerja MPR saat Bertemu Try Sutrisno

Bamsoet Laporkan Kinerja MPR saat Bertemu Try Sutrisno

Nasional
TKN Respons Luhut yang Menolak Jadi Menteri tapi Siap Jadi Penasihat Prabowo

TKN Respons Luhut yang Menolak Jadi Menteri tapi Siap Jadi Penasihat Prabowo

Nasional
9,9 Juta Gen Z 'Nganggur', Imam Prasodjo Bicara soal Indonesia Emas 2045

9,9 Juta Gen Z "Nganggur", Imam Prasodjo Bicara soal Indonesia Emas 2045

Nasional
Jokowi Gelar Pertemuan Bilateral dengan Presiden Sri Lanka di Bali

Jokowi Gelar Pertemuan Bilateral dengan Presiden Sri Lanka di Bali

Nasional
Sambangi KSP, ICW Usulkan Puluhan Nama untuk jadi Pansel Capim KPK

Sambangi KSP, ICW Usulkan Puluhan Nama untuk jadi Pansel Capim KPK

Nasional
Dewas KPK Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Besok

Dewas KPK Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Besok

Nasional
Elite PDI-P Sebut Rakernas Tak Bahas Posisi di Pemerintahan Prabowo

Elite PDI-P Sebut Rakernas Tak Bahas Posisi di Pemerintahan Prabowo

Nasional
PKS Beri Sinyal agar Anies Mengalah pada Sudirman Said Terkait Pilkada DKI Jakarta

PKS Beri Sinyal agar Anies Mengalah pada Sudirman Said Terkait Pilkada DKI Jakarta

Nasional
MPR Akan Temui JK-Boediono Rabu Lusa, SBY Pekan Depan

MPR Akan Temui JK-Boediono Rabu Lusa, SBY Pekan Depan

Nasional
KPK Setor Uang Rp 59,2 M dari Kasus Dodi Reza Alex Noerdin dkk ke Negara

KPK Setor Uang Rp 59,2 M dari Kasus Dodi Reza Alex Noerdin dkk ke Negara

Nasional
Buka Fair and Expo WWF 2024 Bali, Puan: Peluang Bagus untuk Promosi

Buka Fair and Expo WWF 2024 Bali, Puan: Peluang Bagus untuk Promosi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com