Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPR-nya Minta KPU Legalkan Politik Uang, PDI-P: Itu Ungkapan Kejengkelan

Kompas.com - 16/05/2024, 20:03 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat menegaskan, partainya tetap menolak praktik politik uang atau money politics yang kerap terjadi menjelang Pemilihan Umum (Pemilu), meski salah satu kadernya di DPR sempat mengutarakan agar politik uang dilegalkan.

Djarot menegaskan, apa yang disampaikan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI-P Hugua untuk melegalkan politik uang bukan lah sikap resmi partai.

Djarot pun menilai, Hugua bisa menyampaikan usulan melegalkan politik uang itu sebagai bentuk kekecewaannya pada praktik politik uang yang selama ini masif dan tidak terawasi dengan baik.

"Jadi ungkapan kekecewaan, kejengkelan, kemarahan itu diungkapkan dengan cara seperti itu, yang tentu saja kita tolak (money politics)," ujar Djarot di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2024).

Baca juga: Di Hadapan KPU-Pemerintah, Politisi PDI-P Usul Money Politics Dilegalkan

PDI-P beranggapan, ungkapan Hugua itu justru sebagai sindiran terhadap pelaksanaan Pemilu yang sudah berlangsung bertahun-tahun.

Hugua, menurut Djarot, berharap money politics tidak terjadi lagi pada kontestasi pemilihan yang terdekat, yaitu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

"Ini sebagai warning, supaya pilkada tidak lagi diwarnai seperti ini, meskipun rasanya sulit," imbuh dia.

Meski demikian, mantan Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan bahwa tidak ada yang bisa menyalahkan masyarakat sebagai calon pemilih ketika menerima uang dari calon anggota legislatif atau peserta Pemilu.

Baca juga: Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, KPK: Pejabat Nanti Cari Balik Modal

Sebaliknya, hal tersebut harus dijadikan pelajaran kepada calon-calon peserta pemilu untuk tak lagi menggunakan uang sebagai jalan mencari suara.

"Jangan sampai jika terjadi money politics terus menerus, biaya elektoral tinggi akan ditanggung dibiayai pemodal, oligarki, pemilik tambang, pemilik kebun, para kontraktor. Saya punya pengalaman begitu karena saya pernah maju di pilkada," ujar Djarot.

Ia juga menyadari praktik politik uang bahkan terang-terangan dilakukan. Praktik itu, saat ini disebut tidak dilakukan diam-diam.

Hal itu yang setidaknya dilihat Djarot, terjadi pada Pemilu 2024.

"Tidak ada lagi istilah serangan fajar. Fajar boleh, subuh boleh, zuhur boleh, azar boleh, maghrib boleh, bebas, tengah malam boleh. Dan ada beberapa tempat itu terang-terangan di dekat TPS, tapi dibiarin saja," beber anggota DPR Fraksi PDI-P ini.

Usul Legalkan Money Politics

Sebelumnya, Hugua mengatakan, money politics seharusnya dibolehkan, namun tetap diatur batasannya dalam PKPU.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

109.898 Jemaah Calon Haji RI Sudah Tiba di Saudi, 17 Orang Wafat

109.898 Jemaah Calon Haji RI Sudah Tiba di Saudi, 17 Orang Wafat

Nasional
Gaji Karyawan Dipotong untuk Tapera, Jokowi: Semua Sudah Dihitung...

Gaji Karyawan Dipotong untuk Tapera, Jokowi: Semua Sudah Dihitung...

Nasional
Jokowi Bakal Lihat Kemampuan Fiskal untuk Evaluasi Harga BBM pada Juni

Jokowi Bakal Lihat Kemampuan Fiskal untuk Evaluasi Harga BBM pada Juni

Nasional
Kemenag Rilis Aplikasi Kawal Haji, Sarana Berbagi Informasi Jemaah

Kemenag Rilis Aplikasi Kawal Haji, Sarana Berbagi Informasi Jemaah

Nasional
Rakernas PDI-P Banyak Kritik Pemerintah, Jokowi: Itu Internal Partai, Saya Tak Akan Komentar

Rakernas PDI-P Banyak Kritik Pemerintah, Jokowi: Itu Internal Partai, Saya Tak Akan Komentar

Nasional
Kemenag Imbau Jemaah Haji Jaga Pakaian, Perilaku, dan Patuhi Aturan Lokal Saudi

Kemenag Imbau Jemaah Haji Jaga Pakaian, Perilaku, dan Patuhi Aturan Lokal Saudi

Nasional
Polemik RUU Penyiaran, Komisi I DPR Minta Pemerintah Pertimbangkan Masukan Rakyat

Polemik RUU Penyiaran, Komisi I DPR Minta Pemerintah Pertimbangkan Masukan Rakyat

Nasional
Jadi Tuan Rumah Pertemuan Organisasi Petroleum ASEAN, Pertamina Dorong Kolaborasi untuk Ketahanan Energi

Jadi Tuan Rumah Pertemuan Organisasi Petroleum ASEAN, Pertamina Dorong Kolaborasi untuk Ketahanan Energi

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kapolri Pilih Umbar Senyum Saat Ditanya Dugaan Penguntitan Jampidsus

Di Hadapan Jokowi, Kapolri Pilih Umbar Senyum Saat Ditanya Dugaan Penguntitan Jampidsus

Nasional
Penerapan SPBE Setjen DPR Diakui, Sekjen Indra: DPR Sudah di Jalur Benar

Penerapan SPBE Setjen DPR Diakui, Sekjen Indra: DPR Sudah di Jalur Benar

Nasional
Soal Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Komisi III DPR Minta Kejagung dan Polri Duduk Bersama

Soal Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Komisi III DPR Minta Kejagung dan Polri Duduk Bersama

Nasional
Ketum PBNU Minta GP Ansor Belajar dari Jokowi

Ketum PBNU Minta GP Ansor Belajar dari Jokowi

Nasional
Momen Hakim Agung Gazalba Saleh Melenggang Bebas dari Rutan KPK

Momen Hakim Agung Gazalba Saleh Melenggang Bebas dari Rutan KPK

Nasional
Di Jenewa, Menkominfo bersama Sekjen DCO Bahas Akselerasi dan Keberlanjutan Ekonomi Digital

Di Jenewa, Menkominfo bersama Sekjen DCO Bahas Akselerasi dan Keberlanjutan Ekonomi Digital

Nasional
Bertemu Pemilik Burj Khalifa, Prabowo: Beliau Yakin Pendapatan Pariwista RI Naik 200-300 Persen

Bertemu Pemilik Burj Khalifa, Prabowo: Beliau Yakin Pendapatan Pariwista RI Naik 200-300 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com