Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Dinilai Masih Gamang, Gusdurian: Sudah Tidak Bisa, Kita Perlu Rem Darurat

Kompas.com - 30/06/2021, 14:31 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Jaringan Gusdurian Alissa Wahid mendorong pemerintah untuk berani menarik rem darurat sebagai upaya menekan laju penularan Covid-19 yang melonjak dalam beberapa waktu terakhir.

Alissa menilai, pemerintah saat ini masih gamang untuk mengambil kebijakan yang ekstrem mengenai penanganan pandemi. Tetapi, menurutnya, hal itu sepatutnya dilakukan pemerintah di tengah kondisi yang memburuk.

"Pada tingkat kebijakan yang lebih basar kita melihat masih gamang, tarik ulur, maju mundur, dan lain-lain. Sudah tidak bisa, ini sekarang kita perlu rem darurat, apapun pilihan yang Bapak Ibu ambil, ambil lah tapi dengan tegas," kata Alissa dalam konferensi pers, Rabu (30/6/2021).

Alissa memaklumi kegamangan yang dialami para pengambil kebijakan karena tidak ada pilihan yang mudah dalam situasi seperti ini, karena kebijakan yang diambil bukan lagi kebijakan pencegahan tetapi pengelolaan.

"Kita sudah di tengah-tengah perangnya, sudah di tengah-tengah badai-badainya, sudah bukan lagi posisi mencegah badai tetapi ini harus mengelola badainya, memitigasi risikonya itu sekarang posisi kita," kata dia.

Baca juga: Menkes: Vaksin Covid-19 Tak Membuat Kita 100 Persen Kebal Seperti Superman, tapi Buat Daya Tahan Tubuh Lebih Baik

Ia juga memahami pemerintah tengah menghadapi buah simalakama atas pilihan apapun yang diambil. Namun, ia menegaskan bahwa keselamatan nyawa harus menjadi priortias dibandingkan hal lainnya.

Putri Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid itu pun mengutip pernyataan sang ayah bahwa memang tidak ada pilihan yang terbaik, tapi yang terpenting adalah mengelola konsekuensi atas keputusan yang diambil.

"Gus Dur mengatakan, tidak ada pilihan yang terbaik, semua piihan diambil saja lalu kita buat itu menjadi pilihan terbaik karena kita mengelola semua konsekuensinya," ujar dia.

Ia melanjutkan, apabila pemerintah tidak berani mengambil keputusan lockdown secara penuh, maka setidaknya pemerintah harus memastikan protokol kesehatan benar-benar ditegakkan.

"Artinya daerah-daerah yang (zona) merah misalnya betul-betul diminta untuk memperketat semuanya sehingga rantainya itu putus, sehingga kita punya ruang untuk memperbaiki layanan kesehatan sehingga tidak kolaps," kata Alissa.

Diketahui, catatan penambahan kasus positif Covid-19 di Indonesia bertambah signifikan tiap harinya. Pada Selasa (29/6/2021) kemarin, ada 20.467 kasus Covid-19 dalam sehari.

Baca juga: Wamenkes Ungkap Anak Usia 7-12 Tahun Lebih Banyak Terpapar Covid-19

Dengan demikian, total jumlah kasus Covid-19 yang tercatat pemerintah yaitu 2.156.465 dengan 1.869.606 sembuh dan 58.024 meninggal dunia.

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, saat ini tengah terjadi gelombang kedua kasus Covid-19 Indonesia.

Menurut Wiku, kasus mingguan di Indonesia telah mencapai puncak. Bahkan, kenaikannya lebih tinggi dari puncak kasus yang terjadi pada Januari 2021.

"Hal ini menandakan second wave atau gelombang kedua kenaikan kasus Covid-19 di Indonesia," ujar Wiku dalam keterangan persnya, Selasa (29/6/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com