Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TPN Sebut Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen Bukan Hanya Target Ganjar-Mahfud, tapi Keharusan

Kompas.com - 02/11/2023, 14:46 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Narasi dan Konten Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Roby Muhamad menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi sebesar tujuh persen bukan hanya menjadi target dari bakal pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Ganjar-Mahfud.

Sebab, ia mengatakan, pertumbuhan ekonomi 7 persen akan berkaitan dengan kepastian semua masyarakat mendapatkan pekerjaan.

"Jadi, pertumbuhan tujuh persen itu harus. Kalau kita ingin rakyat kita ini full penuh bekerja memanfaatkan bonus demografi. Jadi, ini masalahnya bukan bisa atau enggak, itu harus," kata Roby dalam konferensi pers di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta, Kamis (2/11/2023).

Roby mengungkap bahwa Indonesia akan mengalami tantangan besar ke depannya.

Baca juga: Membandingkan Visi-Misi Kesehatan Ganjar, Prabowo, dan Anies

Meski begitu, Indonesia tak perlu khawatir karena disebut mendapatkan bonus demografi berupa lonjakan jumlah penduduk produktif.

"Karena Indonesia sedang mengalami bonus demografi, ada lonjakan penduduk produktif yang banyak sekali, yang perlu disediakan lapangan kerja, yang kalau pertumbuhan kita di bawah tujuh persen, itu mereka akan nganggur," ujar Roby.

Lebih lanjut, Roby berpandangan bahwa jika angka target tujuh persen tak bisa dicapai, maka mustahil Indonesia menjadi negara maju.

Menurutnya, Indonesia akan kesulitan dan selamanya menjadi negara berpenghasilan menengah jika pertumbuhan ekonomi tak mencapai tujuh persen.

Salah satu program yang dicanangkan Ganjar-Mahfud jika terpilih adalah industrialisasi yang mengutamakan sumber daya manusia Indonesia.

Baca juga: Menakar Visi-Misi Ketenagakerjaan Anies, Ganjar, Prabowo

Namun, Roby mengatakan, cara untuk menumbuhkan ekonomi adalah dengan meningkatkan kualitas manusia Indonesia terlebih dulu.

"Gerak cepat nomor satu kita. Bagaimana rencana menumbuhkan ekonomi itu dengan meningkatkan kualitas manusia Indonesia, manusia Indonesia yang cerdas sehat, terampil, berdaya," katanya.

Diberitakan sebelumnya, pasangan capres dan cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, memasang target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, yakni rata-rata sebesar tujuh persen setiap tahunnya.

Untuk mengejar target tersebut, pasangan Ganjar-Mahfud menyiapkan sejumlah strategi, mulai dari peningkatan peran koperasi dan UMKM, dukungan usaha baru di seluruh wilayah Indonesia, pemanfaatan infrastruktur, ekonomi digital, pengelolaan ekonomi hijau-biru, serta pertumbuhan industri manufaktur di level tujuh sampai delapan persen.

Sementara itu,  pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar memasang target pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 5,5 - 6,5 persen per tahun pada periode 2025-2029.

Berbeda dengan dua pasangan tadi, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tidak menuliskan target pertumbuhan ekonomi dalam dokumen visi dan misi yang telah diunggah.

Baca juga: Menilik Isu yang Jadi Prioritas Pasangan Capres-Cawapres dari Dokumen Visi-Misi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com