Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi di Antara Ujian Netralitas dan Keinginan "Cawe-cawe" Pilpres 2024

Kompas.com - 02/11/2023, 05:15 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

“Ya harus menjaga agar transisi kepemimpinan nasional serentak pilpres itu bisa berjalan dengan baik tanpa ada riak-riak yang membahayakan negara bangsa,” ujar Jokowi.

“Masa riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa saya disuruh diam? Kan enggaklah,” tuturnya.

Namun, menjawab kekhawatiran banyak pihak, Jokowi mengaku tak ikut campur soal penentuan capres-cawapres. Menurutnya, hal itu urusan partai politik.

“Saya tegaskan saya tidak mencampuri urusan capres atau cawapres,” kata Jokowi melalui keterangan pers yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden pada Senin (16/10/2023).

Ujian netralitas

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, berpendapat, Pemilu Presiden 2024 menjadi ujian netralitas bagi Jokowi.

Menurutnya, sebagai kepala negara, Jokowi harus berdiri di tengah dan tidak memihak. Namun, bagaimanapun, sulit buat Jokowi tidak mendukung putranya sendiri yang ikut berkontestasi.

“Ini kan ujian bagi Jokowi. Sebagai presiden, sebagai kepala negara, dan sebagai kepala pemerintahan, Jokowi harus berdiri di tengah,” kata Ujang kepada Kompas.com, Rabu (1/11/2023).

“Tapi sebagai seorang ayah, sebagai seorang individu, kemungkinan mendukung Prabowo-Gibran karena Gibran anak Jokowi sendiri,” tuturnya.

Dalam situasi seperti ini, Ujang menilai, besar potensi Jokowi bersikap tidak netral. Apalagi, jika presiden ingin tongkat kekuasaannya dilanjutkan oleh kerabatnya sendiri.

Baca juga: Pertemuan Jokowi dan Relawan di Bali Dinilai Tak Sejalan Komitmen Netralitas

Dalam pernyataannya beberapa waktu lalu, Jokowi mengaku cawe-cawe dalam penyelenggaraan pemilu demi kepentingan bangsa dan negara.

Menurut Ujang, harus diwaspadai bersama, jangan sampai cawe-cawe tersebut berujung pada pengerahan aparat pemerintahan dan penggunaan fasilitas negara untuk pemenangan calon tertentu.

Sebagai kepala pemerintahan, kata Ujang, Jokowi mestinya dapat memastikan jajarannya, mulai dari ASN hingga TNI-Polri, tetap netral.

“Sebagai sosok negarawan ya begitu harusnya. Sebagai sosok yang ingin memiliki legacy yang baik, harusnya seperti itu,” ucap Ujang.

Ujang menekankan, presiden harus berdiri di atas semua golongan, bukan keluarga atau kelompok tertentu. Kepala negara mesti memastikan penyelenggaraan pemilu presiden berjalan dengan adil.

“Soal nanti netral atau tidak, kita lihat ke depan, bisa kita nilai bersama-sama, langkah-langkah jokowi ke depan seperti apa,” tuturnya.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com