“Ya harus menjaga agar transisi kepemimpinan nasional serentak pilpres itu bisa berjalan dengan baik tanpa ada riak-riak yang membahayakan negara bangsa,” ujar Jokowi.
“Masa riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa saya disuruh diam? Kan enggaklah,” tuturnya.
Namun, menjawab kekhawatiran banyak pihak, Jokowi mengaku tak ikut campur soal penentuan capres-cawapres. Menurutnya, hal itu urusan partai politik.
“Saya tegaskan saya tidak mencampuri urusan capres atau cawapres,” kata Jokowi melalui keterangan pers yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden pada Senin (16/10/2023).
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, berpendapat, Pemilu Presiden 2024 menjadi ujian netralitas bagi Jokowi.
Menurutnya, sebagai kepala negara, Jokowi harus berdiri di tengah dan tidak memihak. Namun, bagaimanapun, sulit buat Jokowi tidak mendukung putranya sendiri yang ikut berkontestasi.
“Ini kan ujian bagi Jokowi. Sebagai presiden, sebagai kepala negara, dan sebagai kepala pemerintahan, Jokowi harus berdiri di tengah,” kata Ujang kepada Kompas.com, Rabu (1/11/2023).
“Tapi sebagai seorang ayah, sebagai seorang individu, kemungkinan mendukung Prabowo-Gibran karena Gibran anak Jokowi sendiri,” tuturnya.
Dalam situasi seperti ini, Ujang menilai, besar potensi Jokowi bersikap tidak netral. Apalagi, jika presiden ingin tongkat kekuasaannya dilanjutkan oleh kerabatnya sendiri.
Baca juga: Pertemuan Jokowi dan Relawan di Bali Dinilai Tak Sejalan Komitmen Netralitas
Dalam pernyataannya beberapa waktu lalu, Jokowi mengaku cawe-cawe dalam penyelenggaraan pemilu demi kepentingan bangsa dan negara.
Menurut Ujang, harus diwaspadai bersama, jangan sampai cawe-cawe tersebut berujung pada pengerahan aparat pemerintahan dan penggunaan fasilitas negara untuk pemenangan calon tertentu.
Sebagai kepala pemerintahan, kata Ujang, Jokowi mestinya dapat memastikan jajarannya, mulai dari ASN hingga TNI-Polri, tetap netral.
“Sebagai sosok negarawan ya begitu harusnya. Sebagai sosok yang ingin memiliki legacy yang baik, harusnya seperti itu,” ucap Ujang.
Ujang menekankan, presiden harus berdiri di atas semua golongan, bukan keluarga atau kelompok tertentu. Kepala negara mesti memastikan penyelenggaraan pemilu presiden berjalan dengan adil.
“Soal nanti netral atau tidak, kita lihat ke depan, bisa kita nilai bersama-sama, langkah-langkah jokowi ke depan seperti apa,” tuturnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.