Jokowi di Antara Ujian Netralitas dan Keinginan "Cawe-cawe" Pilpres 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Netralitas Presiden Joko Widodo pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 menjadi sorotan. Banyak pihak ramai-ramai mengingatkan Jokowi untuk netral.

Jokowi pernah menyatakan bahwa dirinya mendukung semua bakal capres-cawapres pada Pilpres 2024.

"Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini," kata Jokowi, usai menjadi inspektur di Apel Hari Santri Nasional 2023, di Tugu Pahlawan, Surabaya, Minggu (22/10/2023).

Namun, banyak yang khawatir Kepala Negara berpihak ke kubu tertentu lantaran putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping bakal calon presiden (capres) Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto.

Jokowi sendiri pernah menyatakan bahwa demi kepentingan bangsa dan negara, dirinya turut cawe-cawe pada penyelenggaraan pemilu. Dalam situasi politik ini, mungkinkah presiden dan pemerintahannya tetap netral?

ASN dan TNI-Polri

Netralitas aparat pemerintah dipertanyakan ketika baru-baru ini terjadi pencopotan bendera PDI Perjuangan dan baliho bakal capres-cawapres PDI-P, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, di Kabupaten Gianyar, Bali.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bali menurunkan baliho tersebut pada Selasa (31/10/2023), menjelang kunjungan kerja Jokowi ke Pasar Bulan, Bali. Menurut keterangan Satpol PP setempat, penurunan atribut politik itu merupakan instruksi langsung dari Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya.

Peristiwa ini pun dipersoalkan oleh partai banteng. Bakal capres PDI-P Ganjar Pranowo menilai, baliho tersebut tak semestinya diturunkan jika tak melanggar aturan.

"Saya lagi coba bertanya-tanya kenapa dicopot begitu ya? Memang kalau ada yang melanggar sih silakan dicopot, tapi kalau tidak ada yang melanggar, ya sebaiknya tidak perlu berlebihan," kata Ganjar dalam keterangannya, Rabu (1/11/2023).

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menilai, peristiwa ini memperlihatkan diskriminasi politik terhadap partainya.

"Terjadi kejadian yang menurut kami tidak perlu dilakukan. Karena terjadinya politik diskriminasi," kata Hasto saat ditemui di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (1/11/2023).

Menanggapi hal ini, Jokowi mengingatkan agar pemerintah daerah, aparatur sipil negara (ASN), serta TNI dan Polri tetap netral selama tahun politik.

"Ini perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat, semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral. Polri semua harus netral," ujar Jokowi saat memberi keterangan pers di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pada Rabu (1/11/2023), dilansir dari keterangan resmi.

Menurut Jokowi, jika keberadaan baliho itu melanggar aturan, mestinya pemerintah daerah (pemda) lebih dulu meminta izin ke pengurus partai setempat untuk memindahkan atribut-atribut politik tersebut.

“Harus ada komunikasi, minta komunikasi dengan pengurus partai, izin dengan pengurus partai di daerah, supaya tidak terjadi miskomunikasi," katanya.

Pesan ke bakal capres

Perihal netralitas juga sempat disinggung tiga bakal capres Pemilu 2024 saat dijamu makan siang oleh Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (30/10/2023).

Bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, mengaku, di hadapan Jokowi, dirinya meminta agar presiden bersikap netral pada penyelenggaraan pemilu.

"Kami tadi sampaikan kepada beliau, bahwa kami sering bertemu dengan banyak orang-orang yang sayang pada Pak Presiden dan mereka-mereka yang sayang ini menitipkan pesan untuk Bapak Presiden bisa menjaga netralitas," kata Anies dalam keterangan pers seusai pertemuan.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebutkan, Jokowi memberi respons positif terhadap pesan netralitas yang ia sampaikan. Katanya, Jokowi akan mengumpulkan dan menginstruksikan para penjabat kepala daerah serta aparat TNI dan Polri untuk tidak memihak.

"Kami melihat itu adalah pesan penting yang bisa membuat pilpres kita besok berjalan dengan aman, damai, karena seluruh unsur penyelenggara menunjukkan sikap yang netral," tutur Anies.

"Nah, tugas kita, yuk jaga bersama-sama pemilu ini damai, para aparaturnya betul-betul imparsial, semua bisa berjalan dengan fair dan kita bisa saling menjaga," kata Ganjar.

Adapun Prabowo Subianto yang juga hadir dalam santap siang itu hanya berkomentar singkat ketika dimintai tanggapan terkait isu netralitas Jokowi menjelang Pilpres 2024.

"Kita semua ingin pemilu yang baik, lancar, saya kira menuju ke sana semuanya kita berharap seperti itu semuanya," tutur Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.

Cawe-cawe

Sebelumnya, netralitas Jokowi sempat dipertanyakan ketika ia mengaku cawe-cawe terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024. Sikap cawe-cawe itu diungkap Jokowi bertemu dengan para pimpinan media nasional dan sejumlah podcaster di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/5/2023).

Di hadapan para pemimpin media yang hadir, Presiden mengakui bahwa dirinya cawe-cawe dalam urusan Pemilu 2024. Presiden mengeklaim, sikap ini demi kepentingan bangsa dan negara.

Pernyataan Kepala Negara ini pun dikritik banyak pihak. Namun, kala itu Jokowi menegaskan bahwa dirinya wajib cawe-cawe dalam transisi kepemimpinan nasional sebagai bentuk tanggung jawab moral sebagai presiden.

“Cawe-cawe itu kan sudah saya sampaikan bahwa saya menjadi kewajiban moral, menjadi tanggung jawab moral saya sebagai presiden dalam masa transisi kepemimpinan nasional di 2024,” kata Jokowi usai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI-P di Sekolah Partai DPP PDI-P, Jakarta Selatan, Selasa (6/6/2023).

Mantan Wali Kota Solo itu mengaku tak ingin penyelenggaran Pilpres 2024 tersandung hambatan. Dia menyebutkan, proses transisi kepemimpinan nasional berpotensi memunculkan riak-riak persoalan.

Oleh karenanya, ikut campur Jokowi dalam hal ini ialah untuk memastikan pesta demokrasi berjalan baik.

“Ya harus menjaga agar transisi kepemimpinan nasional serentak pilpres itu bisa berjalan dengan baik tanpa ada riak-riak yang membahayakan negara bangsa,” ujar Jokowi.

“Masa riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa saya disuruh diam? Kan enggaklah,” tuturnya.

“Saya tegaskan saya tidak mencampuri urusan capres atau cawapres,” kata Jokowi melalui keterangan pers yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden pada Senin (16/10/2023).

Ujian netralitas

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, berpendapat, Pemilu Presiden 2024 menjadi ujian netralitas bagi Jokowi.

Menurutnya, sebagai kepala negara, Jokowi harus berdiri di tengah dan tidak memihak. Namun, bagaimanapun, sulit buat Jokowi tidak mendukung putranya sendiri yang ikut berkontestasi.

“Ini kan ujian bagi Jokowi. Sebagai presiden, sebagai kepala negara, dan sebagai kepala pemerintahan, Jokowi harus berdiri di tengah,” kata Ujang kepada Kompas.com, Rabu (1/11/2023).

“Tapi sebagai seorang ayah, sebagai seorang individu, kemungkinan mendukung Prabowo-Gibran karena Gibran anak Jokowi sendiri,” tuturnya.

Dalam situasi seperti ini, Ujang menilai, besar potensi Jokowi bersikap tidak netral. Apalagi, jika presiden ingin tongkat kekuasaannya dilanjutkan oleh kerabatnya sendiri.

Dalam pernyataannya beberapa waktu lalu, Jokowi mengaku cawe-cawe dalam penyelenggaraan pemilu demi kepentingan bangsa dan negara.

Menurut Ujang, harus diwaspadai bersama, jangan sampai cawe-cawe tersebut berujung pada pengerahan aparat pemerintahan dan penggunaan fasilitas negara untuk pemenangan calon tertentu.

Sebagai kepala pemerintahan, kata Ujang, Jokowi mestinya dapat memastikan jajarannya, mulai dari ASN hingga TNI-Polri, tetap netral.

“Sebagai sosok negarawan ya begitu harusnya. Sebagai sosok yang ingin memiliki legacy yang baik, harusnya seperti itu,” ucap Ujang.

Ujang menekankan, presiden harus berdiri di atas semua golongan, bukan keluarga atau kelompok tertentu. Kepala negara mesti memastikan penyelenggaraan pemilu presiden berjalan dengan adil.

“Soal nanti netral atau tidak, kita lihat ke depan, bisa kita nilai bersama-sama, langkah-langkah jokowi ke depan seperti apa,” tuturnya.