Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ingatkan Tuntutan Masyarakat Semakin Tinggi, Jokowi: Ada Apa "Dikit" Viralkan

Kompas.com - 22/05/2024, 15:51 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan seluruh kementerian dan lembaga supaya mencegah kekeliruan dalam menjalankan kewenangan dan program karena mudah tersebar di media sosial akibat tuntutan masyarakat semakin tinggi.

"Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Ada apa dikit viralkan, ada apa dikit viralkan. Ke depan akan semakin banyak tuntutan-tuntutan masyarakat itu," kata Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2024 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2024).

Jokowi juga mengingatkan program dan belanja pemerintah itu akan semakin besar di masa mendatang karena tuntutan pembangunan.

Selain itu, Jokowi juga menyampaikan persaingan antarnegara bakal semakin ketat.

Baca juga: Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun


"Dan juga kompetisi antarnegara akan semakin ketat. Negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. bukan negara yang besar mengalahkan negara yang kecil atau negara yang maju mengalahkan negara yang berkembang," ucap Jokowi.

"Sehingga sekali lagi kecepatan itu sangat diperlukan. Ketepatan itu sangat diperlukan," sambung Jokowi.

Jokowi mengimbau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berinovasi dalam penggunaan teknologi buat menjalankan tugas.

"Sekarang sudah banyak tools-nya, seperti platform early detection dan exclusion system untuk warning, untuk blacklist pihak yang terlibat fraud atau penyimpangan lain," ujar Jokowi.

Baca juga: Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Mantan wali kota Solo ini lantas menganalogikan kinerja BPKP dengan pembangunan rel kereta.

Ia menyebutkan, BPKP yang memastikan agar rel yang dibangun lurus, begitu pun memastikan agar kereta tersebut berjalan cepat dan tepat sampai tujuan.

Hal ini sejalan dengan peran besar BPKP yang terus mengawal kesinambungan pembangunan agar rakyat bisa mendapatkan manfaat yang maksimal.

"Sehingga tidak boleh hanya sekedar memperbanyak lampu merah. Ini enggak boleh, itu enggak boleh, ini enggak boleh, itu enggak boleh, bukan itu, atau menambah tanda larangan, pokoknya ini tidak, ini tidak, bukan itu," ujar Jokowi.

Baca juga: Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Jokowi mengatakan, jika banyak dihambat, pembangunan bakal mandek bahkan jalan di tempat. Ia pun menyebutkan tidak akan ada lagi yang mau menjadi pimpinan proyek.

"Kalau saking ketakutannya, keretanya malah berhenti di tempat. Ditunjuk dari pimpinan proyek 'ndak ndak ndak yang lain aja'. Kan lucu, biasanya jadi pimpinan proyek rebutan. Ini lah tujuan agar kereta itu sampai pada tujuan dengan cepat dan pas, tepat," kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kostrad Periksa Prajurit yang Diduga Selewengkan Dana Satuan untuk Judi Online

Kostrad Periksa Prajurit yang Diduga Selewengkan Dana Satuan untuk Judi Online

Nasional
2 Jemaah Haji Ilegal Dilaporkan Masih Bersembunyi di Hotel Arab Saudi karena Takut Ditangkap Petugas

2 Jemaah Haji Ilegal Dilaporkan Masih Bersembunyi di Hotel Arab Saudi karena Takut Ditangkap Petugas

Nasional
30 Jaksa Disiapkan untuk Bersidang di Kasus Korupsi Timah

30 Jaksa Disiapkan untuk Bersidang di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Jokowi Klaim Serius Perangi Judi 'Online', Pembentukan Satgas Segera Rampung

Jokowi Klaim Serius Perangi Judi "Online", Pembentukan Satgas Segera Rampung

Nasional
Satgas Pangan Polri Temukan Harga Cabai Rawit Naik Jelang Idul Adha

Satgas Pangan Polri Temukan Harga Cabai Rawit Naik Jelang Idul Adha

Nasional
Pemerintah Siap Revisi Target Penurunan 'Stunting' Jika Tak Tercapai

Pemerintah Siap Revisi Target Penurunan "Stunting" Jika Tak Tercapai

Nasional
KPU Tak Rekrut KPPS untuk Pileg Ulang Berskala Kecil

KPU Tak Rekrut KPPS untuk Pileg Ulang Berskala Kecil

Nasional
Kontras Desak Jokowi Jokowi Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat Wasior Papua yang Mandek 23 Tahun

Kontras Desak Jokowi Jokowi Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat Wasior Papua yang Mandek 23 Tahun

Nasional
Konflik Tenurial Mengganjal Pembangunan IKN

Konflik Tenurial Mengganjal Pembangunan IKN

Nasional
Pemerintah Diharap Pakai Cara Lebih Keras Lagi Tindak Judi Online

Pemerintah Diharap Pakai Cara Lebih Keras Lagi Tindak Judi Online

Nasional
Pileg Ulang di Gorontalo, Hanya 4 Parpol yang Harus Revisi Daftar Caleg agar Penuhi Kuota Perempuan

Pileg Ulang di Gorontalo, Hanya 4 Parpol yang Harus Revisi Daftar Caleg agar Penuhi Kuota Perempuan

Nasional
Satgas Judi 'Online' Diharap Tak 'Masuk Angin'

Satgas Judi "Online" Diharap Tak "Masuk Angin"

Nasional
Pemerintah Indonesia Sampaikan 4 Hal Pokok dalam Forum SDGs di Bali

Pemerintah Indonesia Sampaikan 4 Hal Pokok dalam Forum SDGs di Bali

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Jadi Komisaris BUMN, Ngabalin: di Mana Masalahnya ?

TKN Prabowo-Gibran Jadi Komisaris BUMN, Ngabalin: di Mana Masalahnya ?

Nasional
Judi 'Online' dan Ancaman Gelombang Warga Miskin Baru

Judi "Online" dan Ancaman Gelombang Warga Miskin Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com