Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Dinilai Sulit Bersikap Netral, Bakal Jadi Bulan-bulanan kalau Prabowo-Gibran Kalah

Kompas.com - 01/11/2023, 16:25 WIB
Tatang Guritno,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo dinilai sulit bersikap netral dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam mengatakan, sulit meminta Jokowi untuk netral setelah putra sulungnya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal calon wakil presiden (bacawapres) Koalisi Indonesia Maju (KIM).

“Majunya Gibran sebagai cawapres Prabowo akan menghadirkan pertaruhan sangat besar bagi keselamatan politik keluarga Jokowi pasca-Pilpres 2024. Ini terkait dengan survival interest,” ujar Umam pada Kompas.com, Rabu (1/11/2023).

Baca juga: Dukung Gibran, Ketua Umum Parpol Dalam Tekanan?

Ia menganggap karier politik keluarga Jokowi sangat mungkin hancur jika akhirnya Prabowo dan Gibran tak memenangi Pilpres 2024

Maka, situasi itu membuat Jokowi berpotensi berupaya membantu kemenangan bacapres-bacawapres KIM itu.

“Jika (Prabowo-Gibran) sampai kalah, Jokowi dan keluarganya bisa jadi bulan-bulanan serangan politik dari para rivalnya,” sebut Umam.

“Besar kemungkinan, Jokowi dan lingkarannya akan melakukan apa pun untuk memenangkan Prabowo-Gibran,” kata dia lagi.

Baca juga: Golkar Harap Gibran Bergabung Jadi Kader

Menurut dia, pernyataan Jokowi akan bersikap netral hanya akan terjadi di panggung politik atas yang dipertontonkan pada publik.

Sementara, hal berbeda terjadi di panggung politik bawah di mana kekuatan Jokowi dikerahkan untuk memenangkan Prabowo-Gibran.

Ia mencontohkannya dengan kejadian penurunan baliho bacapres-bacawapres koalisi PDI-P oleh Satpol PP di Bali.

“Di bawah permukaan, besar kemungkinan sel-sel kekuatan politik Jokowi akan bergerak masif untuk mensukseskan Prabowo-Gibran,” imbuh dia.

Baca juga: Jajaran Menteri Jokowi yang Blak-blakan Dukung Prabowo-Gibran, Siapa Saja?

Diketahui, Jokowi sempat mengeklaim bakal mendukung ketiga capres yang mengikuti kontestasi pilpres mendatang.

Dalam acara makan siang di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/10/2023), Ganjar dan bacapres Koalisi Perubahan Anies Baswedan meminta Jokowi untuk netral pada Pilpres 2024

“Demokrasi kalau tidak ada netralitas, menjadi sangat parsial pasti, menjadi berat sebelah,” ucap Ganjar.

Sementara, Anies mengaku sudah menyampaikan secara langsung pada Jokowi agar tidak berpihak pada capres mana pun.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengeklaim Jokowi menerima pesan yang disampaikannya.

“Beliau sampaikan bahwa memang (sudah) mengumpulkan penjabat gubernur, bupati, bahkan akan mengumpulkan TNI/polisi dan semua aparat untuk netral,” papar Anies.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com