Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akui Masih Ada Polisi Korupsi, Kabareskrim: Jadi PR Kita Bersama

Kompas.com - 25/10/2023, 17:28 WIB
Fika Nurul Ulya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada mengakui masih ada anggota polisi yang berperilaku koruptif. Namun ia memastikan, perilaku tersebut terus diberantas.

Pemberantasan dilakukan dengan berbagai cara, termasuk menanamkan kultur bekerja dengan jujur di instansi Polri. Meski ia mengaku penanaman ini tidak mudah mengingat ada sekitar 245.000 anggota Polri.

"Berat memang kultural, 245.000 anggota Polri tidak mudah. Semua langkah-langkah sudah dilakukan. Pak kapolri sendiri sudah memberikan penekanan penegakan, tindak tegas terhadap mereka yang melakukan tindakan koruptif dan memberikan reward kepada mereka yang bisa bekerja dengan baik," kata Wahyu dalam acara Konferensi Hukum Nasional di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Rabu (25/10/2023).

Baca juga: Eks Kabareskrim Polri yang Pernah Tersandung Korupsi Susno Duadji Jadi Bakal Calon Anggota DPR RI

"Tapi ya tidak, masih terus ada, terus ada. Ini tidak mudah, menjadi PR kita bersama," imbuh dia.

Wahyu menyampaikan, kepolisian sudah melakukan reformasi untuk melumpuhkan praktik korupsi sejak tahun 1997. Reformasi tersebut meliputi bidang struktural, instrumental, hingga kultural.

Lalu, melakukan penguatan pengawasan dalam rangka penyidikan maupun pembinaan fungsi. Hal ini sesuai dengan arahan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, hingga pihaknya membuka pengaduan langsung dari masyarakat.

Wahyu menyampaikan, upaya tersebut sedikit demi sedikit membuahkan hasil.

Tingkat kepatuhan pengisian LHKPN misalnya, sudah meningkat mencapai lebih dari 95 persen.

"Saat ini juga banyak sekali pengaduan yang masuk, termasuk terhadap instansi kami sendiri. Bareskrim diadukan, tidak masalah. Anggota polisi yang nakal diadukan, untuk bersih-bersih itu suatu hal yang baik," beber Wahyu.

Baca juga: Kabareskrim Bongkar Peran Sindikat Narkoba Jaringan Fredy Pratama

Lebih lanjut Wahyu menuturkan, tindak korupsi terjadi karena kerakusan (greedy), bukan karena kecilnya gaji atau kebutuhan hidup yang makin meningkat.

Sebab dia tidak memungkiri, banyak pula masyarakat yang bergaji kecil namun tetap berperilaku jujur dan cenderung menghindari perilaku koruptif.

Di sisi lain, korupsi terjadi karena ada kesempatan. Seseorang dengan jabatan tinggi misalnya, bisa saja berperilaku koruptif bila sejak awal tidak ditanamkan nilai-nilai kejujuran.

"Tinggal mau atau tidak (melakukan korupsi), semua tergantung bagaimana kita membangun diri masing-masing," jelas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bongkar Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan Dirjen Perkebunan Kementan Jadi Saksi

Bongkar Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan Dirjen Perkebunan Kementan Jadi Saksi

Nasional
Tiga Menteri Koordinasi untuk Tindak Gim Daring Mengandung Kekerasan

Tiga Menteri Koordinasi untuk Tindak Gim Daring Mengandung Kekerasan

Nasional
Gugat KPK, Indra Iskandar Persoalkan Status Tersangka Korupsi Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan DPR

Gugat KPK, Indra Iskandar Persoalkan Status Tersangka Korupsi Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan DPR

Nasional
Momen Presiden Jokowi Jamu Santap Malam dengan Delegasi KTT WWF Ke-10 di GWK

Momen Presiden Jokowi Jamu Santap Malam dengan Delegasi KTT WWF Ke-10 di GWK

Nasional
Sudah Diingatkan Malu kalau Kalah, Anies Tetap Pertimbangkan Serius Pilkada DKI Jakarta

Sudah Diingatkan Malu kalau Kalah, Anies Tetap Pertimbangkan Serius Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Kejanggalan Kematian Prajurit Marinir Lettu Eko Ketika Bertugas di Papua...

Kejanggalan Kematian Prajurit Marinir Lettu Eko Ketika Bertugas di Papua...

Nasional
Gugatan Praperadilan Sekjen DPR Lawan KPK Digelar 27 Mei 2024

Gugatan Praperadilan Sekjen DPR Lawan KPK Digelar 27 Mei 2024

Nasional
Penambahan Jumlah Kementerian dan Hak Prerogatif Presiden

Penambahan Jumlah Kementerian dan Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Saat Anies 'Dipalak' Bocil yang Minta Lapangan Bola di Muara Baru...

Saat Anies "Dipalak" Bocil yang Minta Lapangan Bola di Muara Baru...

Nasional
Anies Kini Blak-blakan Serius Maju Pilkada Jakarta, Siapa Mau Dukung?

Anies Kini Blak-blakan Serius Maju Pilkada Jakarta, Siapa Mau Dukung?

Nasional
Persoalkan Penetapan Tersangka, Gus Muhdlor Kembali Gugat KPK

Persoalkan Penetapan Tersangka, Gus Muhdlor Kembali Gugat KPK

Nasional
Kepada Warga Jakarta, Anies: Rindu Saya, Enggak? Saya Juga Kangen, Pengin Balik ke Sini...

Kepada Warga Jakarta, Anies: Rindu Saya, Enggak? Saya Juga Kangen, Pengin Balik ke Sini...

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Titip 4 Nama ke Kabinet Prabowo | Suara Megawati dan Puan Disinyalir Berbeda

[POPULER NASIONAL] Jokowi Titip 4 Nama ke Kabinet Prabowo | Suara Megawati dan Puan Disinyalir Berbeda

Nasional
Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Nasional
ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com