Salin Artikel

Akui Masih Ada Polisi Korupsi, Kabareskrim: Jadi PR Kita Bersama

Pemberantasan dilakukan dengan berbagai cara, termasuk menanamkan kultur bekerja dengan jujur di instansi Polri. Meski ia mengaku penanaman ini tidak mudah mengingat ada sekitar 245.000 anggota Polri.

"Berat memang kultural, 245.000 anggota Polri tidak mudah. Semua langkah-langkah sudah dilakukan. Pak kapolri sendiri sudah memberikan penekanan penegakan, tindak tegas terhadap mereka yang melakukan tindakan koruptif dan memberikan reward kepada mereka yang bisa bekerja dengan baik," kata Wahyu dalam acara Konferensi Hukum Nasional di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Rabu (25/10/2023).

"Tapi ya tidak, masih terus ada, terus ada. Ini tidak mudah, menjadi PR kita bersama," imbuh dia.

Wahyu menyampaikan, kepolisian sudah melakukan reformasi untuk melumpuhkan praktik korupsi sejak tahun 1997. Reformasi tersebut meliputi bidang struktural, instrumental, hingga kultural.

Lalu, melakukan penguatan pengawasan dalam rangka penyidikan maupun pembinaan fungsi. Hal ini sesuai dengan arahan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, hingga pihaknya membuka pengaduan langsung dari masyarakat.

Wahyu menyampaikan, upaya tersebut sedikit demi sedikit membuahkan hasil.

Tingkat kepatuhan pengisian LHKPN misalnya, sudah meningkat mencapai lebih dari 95 persen.

"Saat ini juga banyak sekali pengaduan yang masuk, termasuk terhadap instansi kami sendiri. Bareskrim diadukan, tidak masalah. Anggota polisi yang nakal diadukan, untuk bersih-bersih itu suatu hal yang baik," beber Wahyu.

Lebih lanjut Wahyu menuturkan, tindak korupsi terjadi karena kerakusan (greedy), bukan karena kecilnya gaji atau kebutuhan hidup yang makin meningkat.

Sebab dia tidak memungkiri, banyak pula masyarakat yang bergaji kecil namun tetap berperilaku jujur dan cenderung menghindari perilaku koruptif.

Di sisi lain, korupsi terjadi karena ada kesempatan. Seseorang dengan jabatan tinggi misalnya, bisa saja berperilaku koruptif bila sejak awal tidak ditanamkan nilai-nilai kejujuran.

"Tinggal mau atau tidak (melakukan korupsi), semua tergantung bagaimana kita membangun diri masing-masing," jelas dia.

https://nasional.kompas.com/read/2023/10/25/17282981/akui-masih-ada-polisi-korupsi-kabareskrim-jadi-pr-kita-bersama

Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke