Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Ma'ruf Amin Serukan Hentikan Segera Perang dan Kekerasan

Kompas.com - 16/10/2023, 15:20 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

BADUNG, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyerukan agar perang dan tindak kekerasan di mana pun harus segera dihentikan.

Seruan itu disampaikan Ma'ruf saat berpidato dalam pembukaan sidang Asian African Legal Consultative Organization di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Senin (16/10/2023).

"Kali ini kita menyelenggarakan sidang ke-61 AALCO seraya menyaksikan pecahnya peperangan di belahan dunia yang lain. Dari Bali, mari kita bersama-sama menyerukan agar perang dan tindak kekerasan segera dihentikan," kata Ma'ruf, Senin siang.

Ma'ruf menegaskan, perang harus dihentikan karena hanya menimbulkan penderitaan bagi umat manusia.

Baca juga: PBNU-PP Muhammadiyah Kompak Desak PBB Turun Tangan Hentikan Perang Hamas-Israel

Menurut dia, perang juga menyebabkan kemunduran dalam pembangunan yang telah diraih dengan susah payah.

Mantan ketua umum Majelis Ulama Indonesia ini menyebutkan, beragam tantangan yang dihadapi oleh seluruh bangsa menuntut kerja sama, kreativitas, dan inovasi.


"Semuanya itu hanya akan bersemi dan mekar dalam atmosfer damai, bukan dalam atmosfer ketakutan dan kebencian," kata dia.

Ma'ruf mengatakan, Indonesia akan terus menyuarakan dan memperjuangkan diplomasi dan perdamaian serta penghormatan terhadap hukum sesuai mandat konstitusi.

"Indonesia mendorong forum-forum AALCO untuk terus mengorientasikan hukum internasional agar senantiasa berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan perdamaian dan pelindung hak asasi manusia," ujar Ma'ruf.

Baca juga: PBB Perkirakan Pengungsi Gaza 1 Juta Orang dalam 7 Hari Perang Israel-Hamas

Seperti diketahui, perang tengah berkecamuk di Timur Tengah seusai Hamas dan Israel saling serang sejak Sabtu (7/10/2023). 

Hingga Minggu (15/10/2023) kemarin, jumlah korban perang telah mendekati 4.000 orang.

Di sisi lain, konflik yang terjadi antara Ukraina dan Rusia pun belum menemui titik akhir hingga hari ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com