Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PBNU-PP Muhammadiyah Kompak Desak PBB Turun Tangan Hentikan Perang Hamas-Israel

Kompas.com - 12/10/2023, 09:11 WIB
Singgih Wiryono,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Korban tewas karena perang Hamas-Israel terus bertambah. Data terkini yang dimiliki Kompas.com, jumlah korban tewas dari kedua pihak berjumlah 1.908 orang.

Kementerian Kesehatan Palestina pada Selasa (10/10/2023) lalu menyampaikan korban meninggal dunia di Gaza mencapai 900 orang, dan 4.500 orang terluka.

Di sisi Israel seperti disampaikan Kedutaan Besar Israel di Amerika Serikat, setidaknya ada 1.000 orang tewas akibat perang tersebut, dan korban luka mencapai 3.000 orang.

Korban jiwa akibat perang tak berkesudahan antara Israel dan Hamas menarik perhatian banyak pihak, termasuk dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Baca juga: PBNU Minta Anggota Tetap DK PBB Tak Pakai Hak Veto untuk Berpihak di Konflik Palestina-Israel

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengeluarkan pernyataan terkait perang yang terjadi di Israel dan Palestina tersebut.

Dalam sikap resminya, PBNU menyoroti peran Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Minta Anggota DK PBB tak berpihak

Ketua Umum Pengurus Besar Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengatakan, PBB seharusnya tak bersikap pasif atas perang Hamas-Israel.

Dia juga meminta anggota Dewan Keamanan PBB untuk tidak berpihak pada salah satu negara saja dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina.

"Menyerukan kepada anggota tetap Dewan Keamanan PBB untuk tidak mengunakan hak veto dalam membela satu pihak dalam tragedi kemanusiaan yang berkepanjangan tersebut," ujar Gus Yahya, Senin (9/10/2023).

Di sisi lain, PBNU juga menyerukan agar masyarakat internasional bisa bertindak lebih tegas terhadap upaya penyelesaian konflik di Israel dan Palestina.

Baca juga: Amerika Janjikan Dukungan dan Bantuan Pertahanan Sangat Kuat untuk Israel

Pimpinan Pusat Muhammadiyah merespons situasi terkini perang Hamas-Israel di Kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (11/10/2023).KOMPAS.com/SINGGIH WIRYONO Pimpinan Pusat Muhammadiyah merespons situasi terkini perang Hamas-Israel di Kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (11/10/2023).

PBB Dinilai Impotensi

Kritik keras kepada PBB untuk penyelesaian konflik Hamas-Israel juga disuarakan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, sudah 78 tahun PBB berdiri dan menyelesaikan banyak konflik negara-negara yang berperang.

Akan tetapi, ketika dihadapkan dengan kasus Israel-Palestina, PBB seperti tak berdaya.

"Fungsi PBB itu semacam impotensi," ujar Haedar saat konferensi pers di Kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (11/10/2023).

Baca juga: Membaca Sikap Rusia Terkait Konflik Hamas-Israel

Ia juga mengkiritk negara-negara maju yang seringkali mengangkat isu Hak Asasi Manusia (HAM) internasional. Tetapi, saat dihadapkan pada tragedi kemanusiaan di Israel dan Palestina, negara maju tersebut abai terhadap pelanggaran HAM yang terus berulang.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Nasional
Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Nasional
Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Nasional
ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Nasional
Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com