Menanti "Reshuffle" Kabinet Setelah Syahrul Yasin Limpo Mundur dari Menteri Pertanian

"Namun, kalau melihat apa yang terjadi akhir-akhir ini bahwa ada kementerian yang kemudian menjadi mempunyai masalah hukum, tentu saja cepat atau lambat akan terjadi reshuffle atau penggantian menteri dari kementerian tersebut," kata Puan dalam rekaman video yang diterima Kompas.com, Senin (2/10/2023).

Meski begitu, Ketua DPP PDI-P ini menekankan bahwa keputusan soal reshuffle merupakan kewenangan dari Presiden Jokowi.

"Tapi seperti yang saya sampaikan itu merupakan hak prerogatif dari presiden, kapan dan siapa tentu saja itu wewenang dari presiden," ujarnya.

Adapun salah satu kementerian yang bermasalah adalah Kementan. Sebab, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penggeledahan di rumah dinas Mentan Syahrul Yasin Limpo.

Selain itu, publik juga menyoroti Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo yang dikabarkan menerima aliran dana Rp 27 miliar.

Politisi Partai Golkar itu disebut menerima aliran dana untuk mengamankan kasus dugaan korupsi proyek penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Demokrat akan masuk kabinet?

Selain karena adanya kementerian yang bermasalah, isu perombakan kabinet juga menjadi perbincangan seusai pertemuan antara Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor pada Senin (2/10/2023).

Pertemuan antara presiden dan mantan presiden ini digelar secara tertutup di Istana Bogor selama kurang lebih satu jam.

Baca juga: PPP Tak Yakin Ada Reshuffle Kabinet Setelah Jokowi Bertemu SBY

Usai pertemuan itu, Jokowi dan SBY pun tampak akrab. Kepala Negara sempat mengantarkan SBY masuk ke mobilnya sebelum meninggalkan Istana Kepresidenan Bogor.

Ketika ditanya soal potensi Demokrat bergabung ke kabinet, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyatakan enggan berandai-andai.

"Reshuffle itu ranahnya Bapak Jokowi," kata Herzaky kepada Kompas.com, Senin (2/10/2023).

Herzaky mengeklaim, partainya memilih fokus bekerja untuk rakyat ketimbang memikirkan kursi di kabinet.

Ia juga mendoakan agar pemerintahan Jokowi dapat berjalan lancar di sisa satu tahun menjelang pergantian kekuasaan pada 2024 tahun depan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto menyinggung pentingnya komunikasi antara Presiden Jokowi dengan para ketua umum partai politik pengusungnya terkait wacana reshuffle kabinet.

Terlebih, komunikasi Jokowi dengan PDI-P sebagai partai yang mengantarkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjadi presiden dua periode lewat Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 dan Pilpres 2019.