Menanti "Reshuffle" Kabinet Setelah Syahrul Yasin Limpo Mundur dari Menteri Pertanian

JAKARTA, KOMPAS.com - Kabar soal perombakan (reshuffle) Kabinet Indonesia Maju semakin jelas setelah Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menyerahkan surat pengunduran dirinya pada Kamis (5/10/2023).

Surat pengunduran diri sebagai Mentan itu diterima langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.

Usai menerima surat tersebut, Pratikno mengungkapkan, kemungkinan reshuffle atau perombakan kabinet Indonesia Maju akan terjadi sebentar lagi.

"Ya konsekuensinya gitu (ada reshuffle). Gitu ya," ujar Praktikno di Gedung Kementerian Sekretaris Negara (Kemensetneg), Kamis.

Baca juga: Mentan Syahrul Mengundurkan Diri, Istana Sebut Segera Ada Reshuffle

Pratikno menuturkan, surat pengunduran diri yang diajukan Syahrul pada Kamis ditujukan untuk Presiden Jokowi. Sehingga, dirinya akan segera melaporkan kepada Kepala Negara.

"Jadi surat itu sudah kami terima baru saja dan oleh karena itu segera akan saya laporkan kepada Bapak Presiden," ujarnya lagi.

Setelah ini, pihak Kemensetneg akan menunggu arahan Presiden Jokowi.

Pratikno mengungkapkan, kemungkinan akan ada keputusan presiden (keppres) yang menegaskan soal pengunduran diri Mentan tersebut.

"Nanti saya menunggu arahan Bapak Presiden, kemungkinannya adalah tentu karena sudah mengundurkan diri akan diterbitkan keppres pemberhentian," katanya.

Sementara itu, Syahrul Yasin Limpo menjelaskan, ada persoalan hukum yang harus dihadapi sehingga menyebabkan dirinya memilih undur diri dari kabinet.

"Saya sore ini datang meminta waktu Bapak Presiden dan diberi kesempatan melalui Mensesneg Pak Praktik, untuk menyampaikan usul dan pengunduran diri saya sebagai menteri. Alasan saya adalah ada proses hukum yang saya hadapi dan saya harus siap hadapi secara serius," jelas Syahrul.

Baca juga: Ada Menteri Masuk Pusaran Kasus, Mahfud MD: Saya Tak Lihat Tanda Reshuffle

Meski demikian, Syahrul meminta publik tidak memberikan stigma dan menghakimi dirinya dulu. Sebab, ada proses hukum yang masih harus dihadapinya.

"Saya harap tidak akan sedikit pun mengganggu kinerja Pak presiden, lebih baik saya ambil sikap seperti ini," tegas Syahrul.

Kementerian "kena masalah"

Sebelumnya, kabar mengenai perombakan kabinet Presiden Jokowi sempat disinggung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDI-P) itu pun menyebut perombakan disebabkan ada kementerian yang sedang terjerat masalah hukum.

"Namun, kalau melihat apa yang terjadi akhir-akhir ini bahwa ada kementerian yang kemudian menjadi mempunyai masalah hukum, tentu saja cepat atau lambat akan terjadi reshuffle atau penggantian menteri dari kementerian tersebut," kata Puan dalam rekaman video yang diterima Kompas.com, Senin (2/10/2023).

Meski begitu, Ketua DPP PDI-P ini menekankan bahwa keputusan soal reshuffle merupakan kewenangan dari Presiden Jokowi.

"Tapi seperti yang saya sampaikan itu merupakan hak prerogatif dari presiden, kapan dan siapa tentu saja itu wewenang dari presiden," ujarnya.

Adapun salah satu kementerian yang bermasalah adalah Kementan. Sebab, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penggeledahan di rumah dinas Mentan Syahrul Yasin Limpo.

Selain itu, publik juga menyoroti Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo yang dikabarkan menerima aliran dana Rp 27 miliar.

Politisi Partai Golkar itu disebut menerima aliran dana untuk mengamankan kasus dugaan korupsi proyek penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Demokrat akan masuk kabinet?

Selain karena adanya kementerian yang bermasalah, isu perombakan kabinet juga menjadi perbincangan seusai pertemuan antara Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor pada Senin (2/10/2023).

Pertemuan antara presiden dan mantan presiden ini digelar secara tertutup di Istana Bogor selama kurang lebih satu jam.

Baca juga: PPP Tak Yakin Ada Reshuffle Kabinet Setelah Jokowi Bertemu SBY

Usai pertemuan itu, Jokowi dan SBY pun tampak akrab. Kepala Negara sempat mengantarkan SBY masuk ke mobilnya sebelum meninggalkan Istana Kepresidenan Bogor.

Ketika ditanya soal potensi Demokrat bergabung ke kabinet, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyatakan enggan berandai-andai.

"Reshuffle itu ranahnya Bapak Jokowi," kata Herzaky kepada Kompas.com, Senin (2/10/2023).

Herzaky mengeklaim, partainya memilih fokus bekerja untuk rakyat ketimbang memikirkan kursi di kabinet.

Ia juga mendoakan agar pemerintahan Jokowi dapat berjalan lancar di sisa satu tahun menjelang pergantian kekuasaan pada 2024 tahun depan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto menyinggung pentingnya komunikasi antara Presiden Jokowi dengan para ketua umum partai politik pengusungnya terkait wacana reshuffle kabinet.

Terlebih, komunikasi Jokowi dengan PDI-P sebagai partai yang mengantarkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjadi presiden dua periode lewat Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 dan Pilpres 2019.

Hasto menyebut, penting pula buat Jokowi mempertimbangkan agenda pemerintah terkait kedaulatan pangan sebelum melakukan reshuffle.

"Apalagi PDI Perjuangan baru saja mengusul suatu tema yang sangat penting terkait kedaulatan pangan untuk kesejahteraan rakyat," ujar saat ditemui di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (4/10/2023).

Tanggapan Jokowi

Sejak isu resuffle mengemuka, Presiden Jokowi sendiri sudah dua kali ditanya mengenai isu tersebut.

Pertama, pada Minggu (1/10/2023) saat dirinya menghadiri acara Istana Berbatik yang digelar di kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat.

Namun demikian, ketika itu Jokowi enggan berkomentar. Jokowi hanya menggeleng ketika ditanya terkait isu reshuffle.

"Dengar dari mana?" kata Jokowi setelah menggeleng.

Baca juga: PPP Tak Yakin Ada Reshuffle Kabinet Setelah Jokowi Bertemu SBY

Saat dikonfirmasi mengenai persoalan tersebut, alis Jokowi juga sempat naik.

Padahal, sebelum pertanyaan reshuffle ini dilontarkan, Jokowi tampak semringah menjelaskan acara Istana Berbatik.

Isu perombakan kabinet kembali ditanyakan wartawan Presiden Jokowi pada Rabu (4/10/2023).

Saat itu, Presiden ditanya soal kemungkinan Partai Demokrat akan bergabung ke Kabinet Indonesia Maju. Menurut Jokowi, hal itu masih rahasia.

"Rahasia," ujar Jokowi di Jakarta Convention Center pada Rabu.

Jokowi juga sempat menjelaskan soal isi pertemuannya dengan SBY pada 2 Oktober 2023.

Jokowi mengatakan, pertemuan dengan SBY dilakukan dalam rangka silaturahim. Selain itu Jokowi dan SBY juga membahas soal pemilihan umum (Pemilu) 2024.

"(Pertemuan) hari Senin ya, Senin sore. Bertemu hampir satu jam. Ya silaturahmi berbincang-bincang terutama mengenai (pemilu) 2024, yang dibicarakan apa? rahasia," jelas Jokowi.

Saat ditanya apakah dibahas pula soal Partai Demokrat masuk koalisi, lagi-lagi Jokowi menyebut masih rahasia.

"Rahasia," tuturnya.