Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Menteri LHK Dampingi Mentan Syahrul Sampaikan Surat Pengunduran Diri dari Kabinet...

Kompas.com - 05/10/2023, 20:47 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

"Saya sore ini datang meminta waktu Bapak Presiden dan diberi kesempatan melalui Mensesneg Pak Praktik, untuk menyampaikan usul dan pengunduran diri saya sebagai menteri. Alasan saya adalah ada proses hukum yang saya hadapi dan saya harus siap hadapi secara serius," ujar Syahrul membuka keterangannya.

Meski demikian, Syahrul Yasin Limpo meminta publik tidak memberikan stigma dan menghakimi dirinya dulu. Sebab, ada proses hukum yang masih harus dihadapinya.

"Saya harap tidak akan sedikit pun mengganggu kinerja Pak presiden, lebih baik saya ambil sikap seperti ini," kata Syahrul.

Baca juga: 3 Jam Diperiksa di Polda Metro, Mentan Syahrul: Capek Banget Baru Pulang dari Luar Negeri

Dalam kesempatan itu, Syahrul juga menegaskan bahwa dirinya merupakan putra dari Bugis, Makassar, Sulawesi Selatan. Sehingga persoalan harga diri lebih penting daripada pangkat dan jabatan.

Oleh karenanya, Syahrul Yasin Limpo berjanji akan menghadapi proses hukum dengan baik.

"Saya orang Bugis Makassar dan rasanya harga diri jauh lebih tinggi daripada pangkat atau jabatan. Biarkan saya hadapi ini. Dan beri saya kesempatan membuktikan bahwa saya terbiasa urus rakyat," ujar Syahrul.

"Dan saya berharap nasihat-nasihat orang tua saya, nasihat budaya saya dari sana, kalau berani berbuat berani tanggung jawab dan saya siap bertanggung jawab," katanya melanjutkan.

Baca juga: Mentan Syahrul Mengundurkan Diri, Istana Sebut Segera Ada Reshuffle

Diketahui, sebelum mendampingi Mentan Syahrul, Siti Nurbaya Bakar terpantau hadir di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis siang.

Pantauan Kompas.com, Siti Nurbaya hadir di istana sekitar pukul 12.51 WIB dengan naik mobil dinas RI 38.

Mobil tersebut langsung menuju depan lobi Gedung Kemensetneg yang masih satu kompleks dengan istana.

Setelahnya, Siti Nurbaya mengikuti rapat soal program strategis nasional (PSN) yang dipimpin oleh Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan.

Usai rapat, Siti Nurbaya langsung menuju ke Kantor DPP Nasdem di Gondangdia, Jakarta Pusat.

Saat di Kantor Nasdem, Siti juga ikut mendampingi Mentan Syahrul Yasin Limpo memberi keterangan pers kepada wartawan.

Baca juga: Mentan Syahrul Yasin Limpo Terseret Korupsi, Pengawasan Jokowi Dinilai Bermasalah

Seperti diketahui, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan bahwa Syahrul Yasin Limpo sudah berstatus sebagai tersangka.

KPK diketahui memang tengah mendalami tiga klaster kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan), yakni pemerasan dalam jabatan, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang.

Dalam rangka penyidikan tersebut, rumah dinas Syahrul Yasin Limpo digeledah pada 28-19 September 2023.

Dari penggeledahan itu, penyidik KPK menemukan uang puluhan miliar dalam bentuk rupiah dan mata uang asing, serta 12 pucuk senjata api.

Baca juga: Syahrul Yasin Limpo Diperintahkan Mundur, Surya Paloh: Siti Nurbaya Tetap di Kabinet Jokowi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com